Jokowi: RAPBN 2018 Direncanakan Defisit Rp325,9 Triliun

Oleh: Addi M Idhom - 16 Agustus 2017
Dibaca Normal 1 menit
Pemerintah merencanakan RAPBN tahun 2018 mengalami defisit Rp325,9 triliun. Defisit terjadi sebab pendapatan hanya Rp1.878,4 triliun sementara belanja negara mencapai Rp2.204,4 triliun.
tirto.id - Presiden Joko Widodo mengumumkan pemerintah merencanakan RAPBN tahun 2018 mengalami defisit sebesar Rp325,9 triliun atau setara dengan 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Saat berpidato pada Penyampaian Pemerintah atas RUU Tentang RABPN 2018 beserta Nota Keuangan, di Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Jokowi menyatakan pendapatan negara di RAPBN 2018 sebesar Rp1.878,4 triliun. Sedangkan belanja negara mencapai Rp2.204,4 triliun.

Secara terperinci, jumlah pendapatan sebesar Rp1.878,4 triliun di RAPBN 2018 direncanakan bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.609,4 triliun. Selain itu, ditambah penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp267,9 triliun.

"Pemerintah akan berupaya maksimal untuk mencapai target penerimaan tersebut dengan berbagai langkah perbaikan serta memanfaatkan semua potensi ekonomi nasional," kata Jokowi pada Rabu (16/8/2017) seperti dikutip Antara.

Jokowi menambahkan, "Namun, dengan tetap menjaga iklim investasi dan stabilitas dunia usaha."

Untuk rencana Belanja Negara di RAPBN 2018 yang sebesar Rp2.204,4 triliun, terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp1.443,3 triliun. Sisanya, untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp761,1 triliun.

Berkaitan dengan rencana defisit anggaran 2018, nilainya sebenarnya lebih rendah dari perkiraan di tahun 2017 yang sebesar Rp362,9 triliun atau 2,67 persen dari PDB.

Menurut Jokowi, pembiayaan defisit RAPBN 2018 akan memanfaatkan sumber pembiayaan utang dari dalam negeri dan luar negeri. Dia berjanji dana utang akan digunakan untuk kegiatan yang produktif mendukung program pembangunan nasional di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, serta pertahanan dan keamanan.

Meskipun begitu, Jokowi melanjutkan, rasio utang terhadap PDB akan terus dijaga di bawah tingkat yang diatur dalam keuangan negara, dikelola secara transparan dan akuntabel, serta meminimalkan risikonya pada stabilitas perekonomian saat ini dan masa datang.

RAPBN 2018 juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, nilai tukar Rp13.500 per dolar AS, dan suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen. Selain itu pemerintah mematok target rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) 48 dolar AS per-barel, lifting minyak 800.000 barel per-hari, dan lifting gas 1,2 juta barel setara minyak per-hari.

Dalam pidatonya, Jokowi juga menjelaskan RAPBN 2018 disusun dengan berpedoman pada tiga kebijakan utama. Pertama, optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan rasio pajak dan pengelolaan sumber daya alam serta aset negara.

Kedua, penguatan kualitas belanja negara. Caranya dengan peningkatan belanja modal produktif, efisiensi belanja non prioritas seperti barang dan subsidi tidak tepat sasaran. Lalu sinergi antara program perlindungan sosial dan perbaikan fokus anggaran prioritas di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Selain itu, dengan penguatan kualitas desentralisasi fiskal agar kesenjangan berkurang dan pelayanan publik membaik.

Ketiga, kebijakan keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan. Langkah ini dilakukan Pemerintah dengan pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer, dan pengembangan pendanaan kreatif melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Baca juga artikel terkait APBN atau tulisan menarik lainnya Addi M Idhom
(tirto.id - Ekonomi)

Sumber: antara
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
DarkLight