tirto.id - Akhir Oktober 2018, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya optimistis elektabilitas Jokowi-Ma'ruf, pasangan calon presiden dan wakil presiden usungannya di Pilpres 2019, di Sumatera Barat (Sumbar) meningkat. Cara Jokowi membangun Sumbar juga kiprah orang kelahiran daerah itu, Archandra Tahar, sebagai wakil menteri ESDM, menurut Hasto, bakal menarik simpati warga Sumbar untuk memilih Jokowi.
Keyakinan itu tidak hanya diungkapkan Hasto. Pada Februari 2019, Maman Imanulhaq, direktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, mengatakan pihaknya menargetkan Jokowi-Ma'ruf menang di Sumbar. Dia yakin relawan dapat mensosialisasikan capaian-capaian Jokowi selama jadi presiden sejak 2014 kepada masyarakat Sumbar, terutama yang terkait kepentingan pemeluk Islam seperti pembangunan Bank Wakaf Mikro, Universitas Islam Internasional Indonesia, dan UU Pesantren.
Tapi, Jokowi-Ma'ruf kalah lagi Sumbar. Tidak hanya itu, persentase perolehan suaranya kali ini di Sumbar lebih kecil dibanding pada 2014.
Pada 2014, Jokowi—berpasangan dengan Jusuf Kalla—meraih 46,16 persen suara di Sumbar. Di Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf mendapat 28,15 persen, hanya enam puluh persen dari yang Jokowi peroleh pada pada 2014.
Jokowi-Ma'ruf kalah di 18 dari 19 kabupaten dan kota yang ada di Sumbar. Hanya ada satu kabupaten di Sumbar yang dimenangkan Jokowi-Ma'ruf: Kepulauan Mentawai.
Prahara Mentawai dan Tanah Keti
Bila Anda membuka peta, carilah Kota Padang, ibukota Sumbar. Kemudian, tengok ke arah barat. Anda akan menemukan empat pulau besar yang membentuk Kepulauan Mentawai, yakni Siberut, Sipura, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Jarak dari Tuapejat, ibukota Kepulauan Mentawai, ke Kota Padang sekitar 150 km.
Kabupaten ini berdiri pada 1999. Sebelumnya, ia menjadi bagian Kabupaten Padang Pariaman. Maryna Eindhoven menuliskan dalam "Penjajah Baru? Identitas, Representasi, dan Pemerintahan di Kepulauan Mentawai Pasca-Orde Baru" (2007) bahwa penduduk asli Mentawai diperkirakan mencapai 70 ribu orang dan menjadi mayoritas di daerah tersebut. Sebagian kecil perantau dari Sumbar, Sumatera Utara, Jawa, dan Nias tinggal di desa-desa pelabuhan.
Semasa di bawah pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, pembangunan Kepulauan Mentawai tidak diperhatikan. Padahal kepulauan ini menyumbangkan hampir tiga perempat pendapatan total kabupaten tersebut. Catat Eindhoven, perantau menguasai perdagangan, sedangkan orang Mentawai menjadi pemasok bahan mentah dengan pendapatan amat kecil.
Selain itu, kekuasaan politik di Padang Pariaman selalu dipegang orang-orang Minangkabau, etnis dominan di Sumbar. Tak pernah ada usaha untuk mengangkat orang-orang Mentawai menduduki posisi birokrasi di kabupaten itu. Di satu sisi, orang Minangkabau sangat kental keislamannya. Di sisi lain, mayoritas orang Mentawai memandang Kristen sebagai bagian dari identitas mereka.
Sejak 1980-an, orang Mentawai dan organisasi internasional mulai melancarkan lobi agar lebih banyak orang Mentawai terlibat dalam politik lokal. Selepas Kepulauan Mentawai jadi kabupaten sendiri, sebut Eindhoven, ada seruan bersama politik lokal mesti diambil alih putra asli daerah, bukan orang Minangkabau, yang jujur dan dapat dipercaya.
Guru Besar Sejarah Universitas Andalas Gusti Asnan menjelaskan orang-orang Mentawai memanggil orang-orang Minangkabau dengan sebutan orang Tanah Keti. Menurutnya, kecemburuan orang Mentawai terhadap orang Tanah Keti merupakan salah satu faktor utama pemisahan Kepulauan Mentawai dari Kabupaten Padang Pariaman.
"Ada kecemburuan. Waktu mereka masih jadi bagian Padang Pariaman. Sumber daya manusia orang Mentawai tidak dipakai. Di Mentawai, mulai dari camat hingga bupati dijabat orang-orang Tanah Keti," ujar Gusti kepada Tirto, Senin (24/6/2019).
Kelak, seruan "putra asli daerah" berkembang menjadi ajakan memilih "putera asli setempat". Istilah ini ada untuk membedakan asal daerah orang-orang Mentawai. Isu ini digunakan untuk mencari dukungan politik orang-orang Mentawai yang amat beragam.
Pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPRD Kabupatan Kepuluan Mentawai pertama (1999), PDIP menang. Di urutan kedua, ada Partai Damai Kasih Bangsa (PDKB), diusul Golkar. Segera selepas itu, perebutan jabatan bupati Kepulauan Mentawai pun dimulai.
PDIP dan PDKB mengajukan Edison Salelubaja dan Alexander Lukman sebagai calon pemimpin Kepulauan Mentawai. Edison beragama protestan dan berasal dari Sikapap, Pagai Utara. Sedangkan Alexander berdarah Cina dan memeluk Katolik (namun sejak 2007 beragama Islam). Sementara itu, lawan mereka ialah Antonius Samangilailai asal Sipora dan Ridwan Sititubui asal Siberut Utara. Antonius merupakan eks bupati sementara Kepulauan Mentawai. Baik Antonius dan Ridwan sama-sama muslim dan membangun poros Islam di ajang tersebut.
Pada akhirnya, Edison-lah yang terpilih sebagai bupati. Catat Eindhoven, Edison kemudian menunjuk orang-orang Mentawai untuk menjabat berbagai kepala departemen pemerintah lokal.
Gusti Asnan juga mencatat satu hal menarik soal Edison. "Di Sumbar itu ada pertemuan bulanan gubernur dan bupati se-Sumbar. Edison dikenal sebagai bupati yang paling jarang hadir. Dia menganggap Mentawai berbeda dengan Tanah Keti. Mereka sering tidak 'lewat' Kota Padang, tapi langsung ke Jakarta," sebut Gusti.
Mentawai, Kandang Banteng di Sumatera Barat
Setelah pemilu tersebut, gelar partai pemilik kursi terbanyak pertama di DPRD Kepulauan Mentawai mampu dipertahankan PDIP pada periode-periode selanjutnya. Di DPRD yang terdiri atas 20 kursi itu PDIP dapat empat kursi dalam Pemilu 2004. Di Pemilu 2009, PDIP—dan Demokrat—meraup tiga kursi. Sedangkan melalui Pemilu 2014, PDIP—dan Golkar—dapat empat kursi.
Sementara itu, PDIP meraih 8.060 suara di Pileg Anggota DPRD Kepulauan Mentawai 2019. Partai berlambang banteng ini diperkirakan mendapat empat kursi di DPRD Kepulauan Mentawai 2019-2024.
Setelah Edison, bupati Kepulauan Mentawai pun selalu orang PDIP. Edison sendiri terpilih sebagai bupati Kepulauan Mentawai lewat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2006. Kemudian, Yudas Sabaggalet, juga orang PDIP, terpilih sebagai bupati Kepulauan Mentawai pada 2011 dan terpilih lagi pada 2017.
Di luar itu, suara PDIP di Mentawai pada Pileg DPRD Provinsi dan Pileg DPR 2019 juga berjaya.
Mentawai masuk daerah pemilihan (dapil) Sumbar I di Pileg DPR 2019. PDIP meraih 9.102 suara alias 18,52 persen total suara sah untuk Pileg DPR 2019 di Mentawai. Perolehan ini lebih kecil dibanding yang didapat Hanura. Ia juga lebih kecil dari suara yang diperoleh PDIP pada Pileg DPR 2014 (19,41 persen).
Sedangkan pada Pileg DPRD Provinsi Sumbar 2019, Mentawai masuk dapil Sumbar VIII. Suara yang digaet PDIP di Mentawai untuk Pileg DPRD Provinsi sebesar 11.516, tertinggi dibanding partai-partai lain. Itu setara 23,36 persen total suara sah Pileg DPRD Provinsi Sumbar di Mentawai.
Menurut Gusti, dinamika partai politik dekade 1950-an dapat dijadikan landasan untuk melihat alasan PDIP menang di Kepulauan Mentawai. Dua partai Islam, Masyumi dan Perti, catat Gusti, kuat menancapkan pengaruhnya di Sumbar daratan pada dekade itu. Namun, di Mentawai, yang berpengaruh ialah partai-partai nasionalis dan kristen.
"Setelah Indonesia merdeka, tahun '50-an sampai '70-an, orang-orang Mentawai tidak dekat dengan partai di Tanah Keti. Tahun '50-an, kita lihat, mereka memang bagian dari Padang Pariaman. Namun, hasil pemilu tingkat dari tingkat kecamatan dimenangkan partai nasionalis dan kristen," ujar Gusti.
Jokowi di Mentawai
Melihat capaian PDIP di Kepulauan Mentawai, tidak heran bila pada akhir Maret 2019 pelbagai relawan dan simpatisan Jokowi-Ma'ruf menyatakan bahwa salah satu target mereka ialah Jokowi-Ma'ruf memperoleh 90 persen suara di Mentawai pada Pilpres 2019.
"Jokowi sudah terbukti bekerja, hasil kerja Pak Jokowi untuk membangun Mentawai salah satunya jalan trans Mentawai, dan sudah dinikmati masyarakat Mentawai, jadi kerjanya itu nyata bukan sekedar berjanji lagi," ujar Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Tombang Hutagalung, seperti dilansir Antara.
Ketika KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara, perolehan suara Jokowi-Ma'ruf di Mentawai meleset sedikit dari target itu. Paslon nomor urut 01 tersebut memperoleh 41.116 suara, setara 81,69 persen seluruh suara di Mentawai.
Meski demikian, Jokowi sukses meningkatkan perolehan suaranya sebab pada 2014 ia mendapat hanya 77,6 persen suara di Mentawai. Hasil itu juga menjadikan Mentawai sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Sumbar di mana suara Jokowi di 2019 lebih besar daripada 2014.
Bila ditelisik ke belakang, calon presiden usungan PDIP di 2004 dan 2009, Megawati tetap berjaya di Mentawai walaupun kurang punya taji di Sumbar.
Di Pilpres 2004 putaran pertama dan kedua, Megawati—dengan cawapresnya Hasyim Muzadi—tidak menang di Sumbar. Di Pilpres 2009, Megawati—yang kali ini menggandeng Prabowo—juga kalah di Sumbar. Namun, di Mentawai, Megawati-Prabowo memperoleh suara terbanyak, yakni 44,2 persen.
"Sejarah partai politik di Mentawai mungkin bisa jadi dasar latar belakang mengapa Jokowi menang dan Prabowo kalah di Mentawai," kata Gusti.
Editor: Windu Jusuf
