Jokowi Minta Sekolah dan Mimbar Umum Bersih dari Ideologi Terorisme

Oleh: Addi M Idhom - 22 Mei 2018
Dibaca Normal 1 menit
Jokowi mengatakan penanganan kejahatan terorisme harus dilakukan dengan memadukan hard power dan soft power.
tirto.id - Kasus teror bom di Surabaya menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas pencegahan dan penanggulangan terorisme, di kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa siang (22/5/2018). Menurut dia, insiden teror bom di Surabaya, yang melibatkan keluarga, perempuan hingga anak-anak, merupakan peringatan penting.

"Ini menjadi sebuah peringatan kepada kita semuanya, menjadi wake up call betapa keluarga telah menjadi target indoktrinasi terorisme. Sekali lagi saya ingatkan ideologi terorisme telah masuk kepada keluarga kita, ke sekolah-sekolah kita, untuk itu saya minta pendekatan hard power dengan soft power ini dipadukan," kata Jokowi dalam rapat terbatas tersebut seperti dikutip Antara.

Jokowi meminta penanganan kejahatan terorisme dilakukan dengan cara-cara luar biasa, yang memadukan pendekatan keras (hard power) dan lunak (soft power), karena selama ini masih terlalu mengedepankan penindakan.

Dia mengakui pencegahan aksi teror dengan penegakan hukum tegas dan tanpa kompromi dalam memburu jaringan teroris sampai ke akar-akarnya sangat penting. Akan tetapi, hal itu belum cukup.

"Sudah saatnya kita menyeimbangkan dengan pendekatan soft power. Saya minta pendekatan soft power yang kita lakukan bukan hanya dengan memperkuat program deradikalisasi kepada mantan narapidana teroris, tapi juga membersihkan lembaga-lembaga, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi dan ruang-ruang publik, mimbar-mimbar umum dari ajaran ideologi terorisme," kata Jokowi.


Menurut dia, kedua pendekatan itu perlu diseimbangkan dan saling menguatkan, sehingga pencegahan dan penanggulangan terorisme berjalan jauh lebih efektif lagi.

"Terorisme adalah kejahatan luar biasa terhadap negara, bangsa, dan juga terhadap kemanusiaan dan hampir semua negara di dunia menghadapi ancaman kejahatan terorisme ini. Ancaman terorisme bukan hanya terjadi di negara-negara yang sedang dilanda konflik, tapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat serta Uni Eropa juga menghadapi ancaman yang sama," Jokowi menambahkan.

Hadir dalam rapat terbatas tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu.

Selanjutnya, hadir pula Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Wakil Menteri Luar Neger AM Fachir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Kemudian, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius.


Baca juga artikel terkait TERORISME atau tulisan menarik lainnya Addi M Idhom
(tirto.id - Hukum)


Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom