Menuju konten utama

Jokowi Minta Maaf Soal Menteri, PKPI: Bukan Ditujukan ke Kami

PKPI mendukung apapun keputusan Jokowi menentukan menteri di kabinetnya.

Jokowi Minta Maaf Soal Menteri, PKPI: Bukan Ditujukan ke Kami
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sebelum pelantikan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.

tirto.id - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) merespons pernyataan Presiden Jokowi yang meminta maaf karena tidak bisa mengakomodir semua pihak di Kabinet Indonesia Maju. Termasuk partai pendukung di Pilpres 2019.

Menurut Sekjen PKPI, Verry Surya Hendrawan, pernyataan tersebut dapat dimaknai sebagai tauladan akhlak yang baik sebagai pemimpin yang peka terhadap sesama.

"Memahami suasana kebatinan para pendukung setia, serta tentu saja merupakan perwujudan sikap santun dan tawadhu rendah hati negarawan. Sangat patut untuk diikuti oleh semua anak bangsa," kata Verry Surya Hendrawan, Minggu (26/10/2019).

Mantan Wakil Sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) ini pun meyakini sepenuhnya, pernyataan Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu bukan ditunjukkan untuk PKPI.

"Mengapa? Karena sejak awal PKPI memberikan dukungan yang tulus dan tanpa syarat. Titik tanpa koma," klaim dia.

Kemudian, kata dia, penyusunan kabinet merupakan preogatif presiden, sehingga, partai yang diketuai oleh Diaz Hendropriyono itu juga sangat memahami dan menghormati sepenuhnya terkait keputusan Jokowi. Terutama terkait tak melibatkan PKPI di kabinet Indonesia Maju.

“Kami mendukung susunan kabinet yang telah diumumkan dan mendoakan kelancaran dalam menjalankan tugas," ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya pun menyatakan akan terus menjadi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Ma'ruf selama lima tahun mendatang. Sebagai mitra konstruktif dan solutif.

"Serta menjadi bagian aktif dari pembangunan, menuju Indonesia maju, sejahtera, adil dan makmur," katanya.

Dalam pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia maju terdapat 53 persen atau 18 orang dari kalangan profesional dan non-parpol dan 47 persen atau 16 menteri dari perwakilan partai politik. Namun, tak ada PKPI di dalamnya.

Baca juga artikel terkait PKPI atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan

tirto.id - Politik
Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Zakki Amali