tirto.id - Mengenakan pakaian adat Sasak dari daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), Presiden Joko Widodo menyampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada Hari Proklamasi RI ke-74, pada Jumat, 16 Agustus 2019. Ada tiga pidato kenegaraan yang disampaikannya: Pidato Sidang Tahunan MPR, Pidato Kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR-DPD, dan Pidato Nota Keuangan dalam Sidang DPR RI soal RAPBN 2020.
Jokowi menyampaikan beberapa hal penting dalam Pidato Kenegaraannya. Terkait pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), misalnya, ia menyebut Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi jika meningkatkan keterampilan masyarakatnya. Selain itu, lembaga pendidikan dan pelatihan juga harus melakukan pembenahan seiring dengan Revolusi Industri jilid ke empat.
Terkait sektor industri, Jokowi menegaskan pemerintah tengah fokus pada hilirisasi industri karena dengan begitu dapat mengurangi impor energi. Kendati kaya Sumber Daya Alam (SDA), Jokowi turut menekankan bahwa Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada SDA.
Demi mendorong laju investasi, Jokowi menyebut pemerintah akan melanjutkan reformasi perpajakan berupa perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, serta penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan. Pemerintah, katanya, juga akan menempuh kebijakan penyetaraan level playing field, baik bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerce.
"Pemerintah memberikan insentif perpajakan melalui beberapa instrumen: perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance, insentif super deduction untuk pengembangan kegiatan vokasi, serta litbang serta industri padat karya. Untuk industri padat karya, memperoleh juga fasilitas pembebasan Bea Masuk dan subsidi pajak," demikian tuturnya.
Hal lain yang disampaikan dan tak kalah penting adalah soal kesiapan Indonesia menghadapi era digital yang kian melaju pesat.
Perhatian Jokowi Ihwal Era Digital
Dalam debat pemilihan presiden (pilpres) 2019 edisi kedua yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, pada Minggu, 17 Februari 2019 malam, terdapat momen menarik ketika Jokowi bertanya kepada lawannya, Prabowo: "Infrastruktur apa yang akan Bapak bangun untuk mendukung pengembangan unicorn-unicorn Indonesia?"
Prabowo menjawab dengan polos: "Maksudnya apa itu? Yang online-online itu ya, Pak? Iya, Pak?". Namun begitu, ia kembali menambahkan hal lain: "Ya kita akan fasilitasi, kita kurangi regulasi kurangi pembatasan karena mereka lagi giat-giatnya pesat-pesatnya, berkembang. Saya akan dukung segala upaya untuk memperlancar mereka."
Apa yang terjadi selanjutnya sudah bisa ditebak: Prabowo menjadi bulan-bulanan pendukung Jokowi karena jawabannya “yang online-online itu”. Selama beberapa hari di Twitter, tagar #02GagapUnicorn berseliweran di linimasa dengan disertai olok-olok jenaka.
Unicorn sendiri merupakan istilah bagi sebuah perusahaan rintisan yang memiliki nilai valuasi lebih dari 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14,1 triliun. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Aileen Lee, pendiri perusahaan modal ventura Cowboy Ventures. Dalam risetnya pada 2013 lalu, Lee mendapati hanya 0,07% perusahaan teknologi yang menerima investasi dari pemodal ventura bisa bernilai 1 miliar dolar AS.
Lalu dalam debat pilpres kelima yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019) malam, Jokowi juga mengemukakan bahwa untuk merespons perubahan global dan pengembangan ekonomi digital e-sport, pemerintah telah membangun infrastruktur digital. Ia pun sempat menanyakan kepada paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga terkait hal tersebut. Namun, lagi-lagi Prabowo menanggapinya dengan jawaban “unik”:
"Saya memfokuskan nanti kebijakan-kebijakan saya dalam hal-hal yang mendasar yang menjawab kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Yang digital-digital itu bagus tapi rakyat kita butuh swasembada pangan dalam hal harga terjangkau, kita harus turunkan harga.”
Mendengar jawaban rivalnya seperti itu, Jokowi berkelakar: "Tadi saya bertanya mengenai pengembangan e-sports, Mobile Legend. Saya sebetulnya mau cerita mengenai PUBG, DOTA, tapi karena jawaban Bapak tadi pertanian, kok jadi enggak nyambung, ya enggak apa-apa.”
Terlepas dari perkara “yang online-online itu”, perdebatan mengenai level Go-Jek, dan infrastruktur e-sports, Jokowi memang kerap menunjukkan bahwa ia cukup serius memperhatikan perkembangan era digital di Indonesia. Hal itu, misalnya, tampak dari apa yang disampaikannya dalam sesi retreat pertemuan puncak I ASEAN-US Summit di Sunnylands Center & Gardens, California, AS, pada Februari 2016 lalu.
Dalam forum tersebut, Jokowi menegaskan Indonesia memiliki visi menjadi negara ekonomi digital terbesar pada 2020. Karena itu, Indonesia sangat mendukung kerja sama ASEAN-Amerika di bidang teknologi informatika, khususnya pemanfaatan ekonomi digital untuk umum. Ia juga menambahkan, kerja sama usaha mikro, kecil, dan menengah serta ekonomi digital harus menjadi perhatian negara-negara ASEAN dan AS.
"Saya percaya kerja sama ini dapat mempersempit gap pembangunan antarnegara ASEAN. Teknologi dan ekonomi digital adalah keniscayaan di era digital," demikian ucap Jokowi seperti dilansir Tempo.
Saat membuka acara IIMS 2018 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada April 2018, Jokowi juga berbicara mengenai era industri 4.0 yang serba digital. Jika masyarakat cenderung pesimistis dengan era tersebut karena dapat mengancam penggunaan tenaga manusia di masa mendatang, ia justru tidak meyakini hal itu, kendati juga tidak menutup mata terkait konsekuensi yang dikhawatirkan banyak orang. Dalam hal ini, Jokowi berbicara dalam konteks dampak dari transisi ke mobil listrik.
“Saya percaya bahwa dengan Revolusi Industri 4.0 pertumbuhan sektor otomotif akan melonjak. Justru akan meloncat bukan menciut, dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di seputar sektor otomotif dan sektor transportasi mobil juga akan bertambah bukan berkurang,” ujarnya.
Lalu, pada pembukaan Digital Startup 2018 di Kartika Expo, Balai Kartini, Jakarta yang digelar pada Desember 2018, Jokowi berbincang mengenai kondisi dunia yang sedang menghadapi disrupsi dan revolusi industri 4.0. Kondisi sekarang, menurut Jokowi, membuka peluang bagi pendatang baru di ekonomi digital dan newcomers yang ingin berkompetisi dengan yang lainnya. Harapannya, hal ini mampu membuat anak-anak muda yang kreatif dan inovatif untuk mencuri kesempatan.
“Saya mengajak semua hijrah dari konsumtif ke produktif. Hijrah menjadi negara yang subur digital,” pungkasnya.
Keyakinan serupa kembali disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraannya di di Sidang Tahunan MPR. Secara umum, Jokowi menyoroti soal disrupsi digital yang membuat banyak profesi lama, termasuk juga pola bisnis, dapat hilang dan tergantikan dengan yang baru. Namun begitu, ia menegaskan agar Indonesia tidak takut terhadap keterbukaan, dan harus menghadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi dan kecepatan.
"Jenis pekerjaan bisa berubah setiap saat, banyak jenis pekerjaan lama yang hilang. Tetapi juga makin banyak jenis pekerjaan baru yang bermunculan. Ada profesi yang hilang, tetapi juga ada profesi baru yang bermunculan," ujarnya seperti dilansir CNBC Indonesia.
E-Commerce: Tantangan
Indonesia sejatinya memang tengah berada pada masa persimpangan penting terkait pertumbuhan industri 4.0, utamanya pada e-commerce.
November 2018 lalu, dalam studi tahunan berjudul “e-Conomy South East Asia” oleh Google yang bekerja sama dengan Temasek, sebuah firma investasi asal Singapura, didapati fakta adanya pertumbuhan ekonomi internet yang meroket pada tahun tersebut. Hal ini kemudian berpengaruh pada prediksi keduanya.
Jika pada 2016 dan 2017 Google dan Temasek memprediksi ekonomi internet di Asia Tenggara akan mencapai $200 miliar pada 2025, nilai ekonomi itu kini diprediksi berkembang menjadi $240 miliar. Pertumbuhan ini didorong, khususnya oleh pertumbuhan pesat dari industri e-commerce, media daring, travel daring dan ride hailing seperti taksi atau ojek online.
Studi tadi juga mengindikasikan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang memimpin pertumbuhan tersebut. Didasari jumlah pengguna internet terbesar di Asia Tenggara mencapai 150 juta orang di 2018, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi internet yang terbesar dengan pertumbuhan yang juga paling cepat di antara negara Asia Tenggara lainnya. Ekonomi internet Indonesia pada tahun lalu ditaksir mencapai $27 miliar, sementara laju pertumbuhan majemuk tahunannya (CAGR) mencapai 49 persen dalam periode 2015-2018.
“Dengan potensi pertumbuhan yang besar di segala sektor, ekonomi internet Indonesia akan bertumbuh menjadi $100 miliar pada 2025, mengambil $4 dari setiap $10 pengeluaran di wilayah tersebut,” demikian tulis studi tersebut.
Sementara itu, menurut laporan Tech in Asia, hal ini dapat terjadi karena Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil sekitar 5 persen per tahunnya, seiring menguatnya kekuatan ekonomi kelas menengah karena tingginya penetrasi perangkat ponsel pintar, serta pertumbuhan volume transaksi uang elektronik.
Terkait hal tersebut, Bank Indonesia memang mencatat jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia terus meningkat. Pada 2011 nominal transaksi uang elektronik mencapai Rp981 miliar, maka pada 2017 jumlah tersebut mencapai Rp12,375 triliun. Pada 2018, jumlah ini meningkat mencapai Rp31,6 triliun setidaknya hingga September tahun lalu.
Namun, ada hal yang perlu dicapai terlebih dahulu agar target tercapai. Seperti dilaporkan The Jakarta Post, Direktur Pelaksana Accenture, Mohammed Sirajuddeen, mengatakan Indonesia harus bisa terlebih dahulu melakukan lompatan besar agar ekosistem digital di negeri seutuhnya terintegrasi. Ia menjadikan empat pilar kunci yang menyokong industri teknologi di Cina sebagai parameter: e-marketplace, platform media sosial, platform pembayaran digital atau e-payment dan jaringan logistik.
Menurut Sirajuddeen, Indonesia telah memenuhi semua prasyarat tersebut terkecuali pada sektor jaringan logistik yang masih buruk, terutama di luar Pulau Jawa. Ini membuat biaya logistik di Indonesia termasuk yang tinggi di kawasan. Selain permasalahan logistik, kesiapan konsumen terhadap sistem pembayaran digital di Indonesia juga turut menjadi salah satu tantangan yang harus segera dipecahkan solusinya.
Seperti dijelaskan oleh Managing Director Ipsos Indonesia, Soeprapto Tan, berdasarkan laporan terbaru Ipsos “E-commerce 4.0, What Next” (PDF), sebesar 26 persen dari konsumen pengguna e-commerce masih sangat bergantung pada pembayaran manual melalui transfer di ATM. Pembayaran melalui atau online payment, sementara itu, hanya mencapai persentase sebesar 19 persen.
Padahal, industri 4.0 menuntut adanya integrasi menyeluruh antara sektor offline dan online dan pembayaran merupakan salah satu sektor yang memegang kunci penting dalam perkembangan industri ini.
Editor: Maulida Sri Handayani
