tirto.id - "Kalau mau menyenangkan semua orang, tinggal menyebar subsidi, Bansos, atau BLT sebanyak-banyaknya. Tapi jangan mendidik masyarakat dengan hal instan," kata Joko Widodo lewat akun Twitter-nya, @jokowi.
Cuitan Presiden ke-7 Indonesia tersebut langsung direspons banyak pihak, terutama karena faktanya pemerintah justru menaikkan dana yang tadi disebut pada APBN 2019.
Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), salah satu program prioritas Bansos misalnya, pemerintah menganggarkan dana Rp34 triliun atau naik 100 persen ketimbang tahun lalu. Sementara total dana Bansos sendiri mencapai Rp381 triliun. Angka ini juga naik relatif besar karena tahun lalu cuma dianggarkan Rp287,7 triliun.
Sementara subsidi energi juga naik dari 94,5 triliun (realisasi hingga November mencapai Rp130 triliun) pada 2018 jadi Rp157,79 triliun pada 2019.
Dengan kata lain, kalimat yang dilontarkan Jokowi kontradiktif dengan apa yang dirancang pemerintah.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, adalah salah seorang politikus yang menyindir pernyataan Jokowi dengan alasan kontradiktif itu. "Jelas kontradiktif. Kok bisa Bansos dan BLT itu naik banget di 2019," kata Andre saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (14/12/2018) sore.
Andre mengaitkan kenaikan ini dengan fakta bahwa tahun depan ada Pemilihan Presiden. Menurutnya ini adalah upaya terselubung Jokowi agar dipilih kembali masyarakat, meski ini pernah dibantah mantan Menteri Sosial Idrus Marham.
Idrus—yang kini berstatus tersangka korupsi—menegaskan satu-satunya alasan kenaikan Bansos adalah agar angka kemiskinan bisa ditekan.
Ekonom BPN Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak beda lagi. Ia justru sepakat dengan pernyataan Jokowi yang baginya sedang melakukan otokritik.
"Saya sepakat dengan pernyataan pak Jokowi tersebut. Mungkin pak Jokowi sedang mengkritik alokasi Bansos yang membengkak, dan mengkritik kinerja pemerintahan saat ini: Mengapa kok bisa Bansos semakin besar alokasinya tahun 2019 tapi klaimnya kemiskinan menurun?" kata Dahnil kepada reporter Tirto.
"Kritik pak Jokowi kepada pemerintah saat ini terkait dana BLT dan Bansos yang membengkak itu penting diperhatikan presiden saya kira. Kami mendukung kritik pak Jokowi," katanya, menyindir, karena kita tahu "presiden" dan "pak Jokowi" adalah orang yang sama.
Apa kata tim pendukung Jokowi? Ekonom Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Irma Suryani Chaniago, menjelaskan bahwa dana Bansos dana BLT merupakan "bagian dari servis" pemerintah kepada rakyatnya.
Irma mengatakan bahwa itu dilakukan semata untuk mempermudah masyarakat, dan tak ada yang salah dari itu, berapa pun besarnya.
"Dana bansos dan BLT yang diberikan pemerintah adalah bagian dari servis pemerintah untuk rakyat. Contohnya, perusahaan besar dan untung terus, harusnya jangan beri UMR tapi beri upah layak," kata Irma kepada wartawan Tirto.
Irma juga mengatakan bahwa dana bansos dan BLT yang ada di APBN 2019 hanya merupakan "servis" jangka pendek.
"Tetapi Bansos dan BLT itu sifatnya hanya servis jangka pendek, untuk itu presiden ingin beri solusi jangka panjang. Itu maksud beliau," kata Irma. Kendati demikian, ia tak memberitahu bagaimana solusi jangka panjang yang dimaksud.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
