Menuju konten utama

Jokowi: Indeks Inklusi Keuangan RI Naik Jadi 76,19% di Tahun Lalu

Indeks inklusi keuangan nasional meningkat dari 67,8 persen pada 2016, menjadi 76,19 persen di 2019.
 

Jokowi: Indeks Inklusi Keuangan RI Naik Jadi 76,19% di Tahun Lalu
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) bersiap memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (28/1/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

tirto.id -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut indeks inklusi keuangan nasional meningkat dari 67,8 persen pada 2016, menjadi 76,19 persen di 2019.

"Indeks inklusi keuangan kita meningkat 67,8 persen 2016 menjadi 76,19 persen di 2019," ujarnya dalam Rapat Terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Meski demikian, kata Jokowi, indeks inklusi keuangan nasional tersebut sedikit berada di bawah negara lain di ASEAN seperti Singapura yang berada di angka 98 persen, Malaysia 85 persen dan Thailand 82 persen.

Presiden juga mencermati kenaikan indeks literasi keuangan nasional dari 29,7 persen di 2016 menjadi 38,03 persen di 2019 yang menurutnya masih rendah.

Lantaran itu, ia menekankan beberapa hal kepada para menteri, pertama, agar memprioritaskan kemudahan akses pelayanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Jokowi juga meminta lembaga keuangan mikro agar terus diperluas dan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang selama ini tidak terjangkau oleh layanan perbankan.

Kedua, Presiden meminta agar layanan keuangan digital berbasis internet terus dikembangkan.

Hal tersebut didukung tingkat penetrasi pengguna internet yakni sebesar 64,8 persen atau kurang lebih sekitar 170 juta orang dari total populasi Indonesia.

"Saya melihat fintech, digitalisasi keuangan dapat menjadi alternatif pelayanan keuangan yang cepat dan mudah. Outstanding pinjaman kredit fintech, mencapai Rp12,18 triliun atau meningkat 141 persen di November 2019," kata Presiden.

Terakhir, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta dilakukannya perluasan akses pelayanan keuangan formal yaitu dilakukan pendalaman sektor jasa keuangan dengan menggali potensi di sektor jasa keuangan nonbank seperti asuransi, pasar modal, serta dana pensiun, sehingga ekonomi nasional bisa tertolong pendanaan investor domestik.

"Terakhir mengenai perlindungan nasabah dan konsumen sehingga masyarakat dengan mudah, aman, nyaman bisa mengakses keuangan formal sehingga kepercayaan masyarakat merupakan hal penting dan mutlak bagi keberlangsungan industri dan jasa keuangan," tandasnya.

Baca juga artikel terkait INKLUSI KEUANGAN

tirto.id - Ekonomi
Sumber: Antara
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana