tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah batal untuk menaikkan tarif masuk Candi Borobudur yang rencananya akan dinaikkan menjadi Rp750 ribu bagi wisatawan lokal. Presiden Joko Widodo, kata Basuki, tidak setuju atas rencana tersebut.
“Arahnya Pak Presiden, tapi ini enggak tahu saya berwenang atau enggak karena itu [soal kenaikan tiket Candi Borobudur], kan [wewenang] Pak Luhut. Jadi intinya tidak ada kenaikan tarif," kata Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022).
Pemerintah sebelumnya berencana menaikkan tarif masuk hingga naik ke Candi Borobudur menjadi Rp750 ribu bagi wisatawan lokal. Harga itu naik signifikan dibanding tarif saat ini yang masih Rp150 ribu per orang.
Ia memastikan pemerintah menetapkan tarif untuk siswa SMA dengan harga Rp5 ribu. Akan tetapi, pemerintah menerapkan sejumlah penyesuaian untuk masuk ke Candi Borobudur. Salah satunya adalah pembelian tiket dilakukan secara daring.
“Intinya tarif tetap, siswa pelajar tetap 5 ribu, tapi kuota untuk naik ke candi itu dibatasi, mungkin 1.200 [orang per hari]. Jadi harus daftar online," kata Basuki.
Pemerintah juga akan menerapkan kebijakan memakai guide serta larangan penggunaan sepatu untuk menaiki candi. Kebijakan larangan penggunaan sepatu dilakukan agar tidak mengikis batuan Candi Borobudur.
Selain itu, pemerintah mengubah susunan kelembagaan Borobudur menjadi di bawah BUMN baru bernama PT Candi Borobudur dan Prambanan. Pemerintah juga akan membahas soal rencana revitalisasi serta upaya pengelolaan berdasarkan dari tempat lain seperti larangan menaiki Piramida di Mesir atau Macu Picu.
Akan tetapi, penerapan kebijakan tersebut masih menunggu pengumuman dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan. “Makanya saya tadi bilang, ke Pak Luhut dan mungkin nanti Pak Luhut yang umumin," kata Basuki.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
