tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan audiensi dengan puluhan raja dan sultan se-Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (4/1/2018). Dalam audiensi itu, Presiden Jokowi diminta untuk melibatkan unsur-unsur keraton dan kerajaan dalam membentuk unit kerja kepresidenan.
Raja Kesultanan Lampung Edward Syah Pernong berharap keraton bisa dilibatkan untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Agar bisa berkontribusi secara nyata, kata dia, unsur keraton bisa berada dalam unit kerja kepresidenan.
“Kami mengharapkan keraton ini ada dalam unit kerja kepresidenan," kata mantan Kapolda Lampung ini, seperti dikutip Antara.
"Sehingga setiap hari kita bisa memberikan kontribusi dan interaksi dengan kebijakan-kebijakan Bapak Presiden,” lanjut dia.
Menurut Edward, pihak keraton ingin bisa berinteraksi langsung terhadap kebijakan-kebijakan Presiden. “Sehingga Bapak [Presiden Jokowi] bisa memonitor langsung, bukan hanya pada tingkat-tingkat laten, tapi juga pada tingkat-tingkat manifes," kata dia.
Selain itu, Edward juga berharap, pihak keraton bisa dimasukan ke dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah supaya bisa ikut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya masing-masing.
Hal itu, menurut Edward akan sulit dicapai tanpa ada kebijakan langsung dari Presiden. Ia juga secara khusus mengharapkan adanya undang-undang yang memberikan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan.
"Kami ingin kerajaan Nusantara ada UU Proteksi yang memberikan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan, memberikan perlindungan kepada pemimpin informal sehingga kebijakan-kebijakan yang ada dilandasi kebijakan yang berkebudayaan," katanya.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
