Menuju konten utama

Jokowi Berharap Indonesia Menang di WTO Soal Larangan Ekspor Nikel

Jokowi menegaskan Indonesia akan tetap melanjutkan kebijakan larangan ekspor bahan mentah seperti nikel meski digugat ke WTO.

Jokowi Berharap Indonesia Menang di WTO Soal Larangan Ekspor Nikel
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kiri) bersiap mimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/11/2021). ANTARA FOTO/Pool-Hafis=dz Mubarak/hp.

tirto.id - Presiden Joko Widodo berharap Indonesia bisa memenangkan gugatan di World Trade Organization (WTO) soal pelarangan ekspor nikel. Ia pun menegaskan pemerintah akan terus menghentikan ekspor bahan mentah seperti tembaga, emas dan bauksit meski terancam digugat ke WTO.

Dalam sambutan acara Dies Natalis ke-67 Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Senin (17/1/2022), Jokowi menegaskan pemerintah akan terus melakukan transformasi ekonomi. Salah satu upaya adalah menghentikan ekspor bahan mentah pertambangan.

Jokowi juga mengaku sejumlah negara telah menggugat Indonesia ke WTO. Jokowi menegaskan, pemerintah berani melawan karena Indonesia punya argumentasi untuk tetap melarang ekspor bahan mentah.

“Nggak apa-apa kita dibawa ke WTO. Kita punya argumentasi juga bahwa kita ingin membuka lapangan kerja sebesar-besarnya untuk rakyat kita,” kata Jokowi.

Jokowi pun mengaku tidak tahu putusan WTO, tetapi mantan Wali kota Solo itu berharap Indonesia menang gugatan. Kalau tidak, pemerintah tetap akan menjalankan kebijakan larangan ekspor, termasuk pelaksanaan larangan ekspor bauksit dan tembaga yang akan dilakukan di masa depan.

“Ndak tahu menang atau kalah, ini masih dalam proses di WTO. Ya kita harapkan menang, tapi yang jelas gak akan hentikan meski dibawa ke WTO setop bauksit tetap jalan, setop tembaga nanti tetap jalan," tambah Jokowi.

Jokowi mengaku ingin menghentikan ekspor bahan mentah karena banyak keuntungan ketika Indonesia bisa mengekspor bahan setengah jadi dan bahan jadi. Ia ingin mengejar nilai tambah dari kebijakannya itu. Nilai tambah yang dimaksud itu berupa royalti, devisa hingga penerimaan negara bukan pajak.

Jokowi mencontohkan angka ekspor nikel Indonesia. Pada 7 tahun lalu, angka ekspor nikel mentah memberi devisa 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp14-15 triiun. Kini, setelah ekspor nikel mentah dilarang, ekspor besi baja (yang menggunakan bahan nikel) Indonesia meroket hingga 20,8 miliar dolar AS atau Rp300 triliun.

Jika kebijakan larangan bahan mentah seperti bauksit, timah hingga emas ikut dilarang, ia yakin akan ada keuntungan lebih besar. Selain itu, tenaga kerja bisa terserap karena muncul industri setengah jadi dan industri jadi.

“Kita memiliki tembaga, kita memiliki bauksit, kita memiliki timah, emas. Semuanya ada. Jangan itu dikirim dalam bentuk raw material lagi. Setop," tegas Jokowi.

Baca juga artikel terkait LARANGAN EKSPOR atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz