Menuju konten utama

Jokowi Ancam Reshuffle Menteri yang Lamban Tangani Pandemi COVID-19

Jokowi jengkel lantaran masih ada menteri yang tidak khawatir dan membuat kebijakan biasa saja dalam menghadapi pandemi virus Corona.

Jokowi Ancam Reshuffle Menteri yang Lamban Tangani Pandemi COVID-19
Presiden Joko Widodo tiba untuk melantik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/nz

tirto.id - Presiden Joko Widodo marah terhadap menteri dan pimpinan lembaga negara yang tak maksimal bekerja di tengah pandemi virus Corona atau COVID-19. Ia menilai tak ada perkembangan yang signifikan dari kinerja anak buahnya dalam menangani krisis akibat COVID-19.

Kemarahannya itu Jokowi sampaikan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni lalu. Akan tetapi, rekaman video sidang tersebut baru diunggah ke akun YouTube Sekretariat Presiden, Ahad (26/6/2020).

"Saya harus ngomong apa adanya. Enggak ada progress yang signifikan [dalam penanganan COVID-19], enggak ada. Kalau minta perppu, saya buatin lagi perppu, asalkan untuk rakyat, untuk negara saya pertaruhkan reputasi politik saya," tegas Jokowi.

Jokowi bahkan mengancam akan merombak kabinet atau reshuffle jika tak ada upaya maksimal dari para menteri dalam menangani krisis akibat COVID-19.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya," kata dia.

Suara Jokowi beberapa kali terdengar meninggi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu jengkel lantaran masih ada menteri yang tidak khawatir dan membuat kebijakan biasa saja seperti kondisi normal.

"Jangan biasa-biasa saja. Jangan linear. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali," ujarnya.

Jokowi meminta anak buahnya untuk membuat kebijakan luar biasa (extraordinary) dalam menghadapi krisis akibat COVID-19.

Jokowi memang tidak menunjuk secara spesifik menteri atau pimpinan lembaga negara yang dinilai lamban menghadapi pandemi virus Corona. Akan tetapi, ia menyinggung kebijakan bansos, pemberian insentif, hingga penggunaan anggaran yang tak maksimal oleh Kementerian Kesehatan.

Jokowi mencatat kementerian yang dipimpin Terawan Agus Putranto itu hanya menyerap 1,53 persen dari anggaran Rp75 triliun. Ia meminta anggaran kesehatan segera digunakan untuk membayar tunjangan dokter, dokter spesialis, dan tenaga medis lainnya.

Baca juga artikel terkait RESHUFFLE MENTERI atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Politik
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Gilang Ramadhan