tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menyampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada Jumat, 16 Agustus 2019.
"Presiden RI Jokowi akan menyampaikan beberapa pidato untuk menuju Indonesia Maju," tulis BKN.
Jokowi bakal menyampaikan tiga pidato yaitu pukul 8.30 WIB soal Pidato Sidang Tahunan, pukul 10.20 WIB Pidato Kenegaraan dan 14.00 WIB Pidato Nota Keuangan.
Dalam sidang tahunan akan dipaparkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang dibacakan oleh Presiden.
Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah mengungkapkan di internal Setjen MPR sendiri dan dengan lembaga-lembaga lain seperti DPR, DPD, pihak Istana Kepresidenan, pihak-pihak keamanan, sinergitas serta koordinasi sangat dikedepankan dan terus dijaga.
Biro Humas sendiri, lanjut Siti Fauziah, sesuai fungsi dan kewenangannya bergerak cepat terutama seputar sistem dan teknis pendaftaran peliputan Sidang Tahunan.
“Acara sebesar Sidang Tahunan tentu saja menarik dari sisi pemberitaan oleh berbagai media massa nasional bahkan internasional,” ujarnya, dikutip dari Antara.
"Dari media, seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat dunia bisa mengakses perjalanan Sidang. Untuk itulah kami berupaya keras sekuat tenaga mengakomodir kebutuhan akses para peliput."
Terkait penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR, Siti Fauziah mengatakan gelar Sidang Tahunan MPR sangat memiliki arti serta dampak penting baik buat lembaga-lembaga negara dan masyarakat.
“Sebab, Sidang Tahunan MPR adalah wadah bagi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan laporan hasil kinerjanya kepada rakyat, dan rakyat melalui Sidang Tahunan tersebut bisa memahami sudah sejauh mana kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya,” ucapnya.
Terkait persiapan Sidang Tahunan MPR 2019, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, mengatakan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI sudah siap menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, serta Pidato Kenegaraan Presiden.
Menurut Indra, guna menyiapkan sidang tahunan dan sidang bersama tersebut, MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, melakukan rapat koordinasi dengan lembaga terkait yakni TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Editor: Agung DH
