Menuju konten utama

JK Minta Balas Penyerang Polisi dan TNI di Papua

TNI-Polri tidak melakukan pelanggaran HAM dalam menangani konflik Papua. Sebab, selama ini jalan tugas dengan membalas pihak yang melakukan penyerangan di Papua.

JK Minta Balas Penyerang Polisi dan TNI di Papua
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pembekalan dalam Program Kegiatan Bersama Kejuangan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Jakarta, Rabu (14/8/2019). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.

tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla memandang, TNI-Polri tidak melakukan pelanggaran HAM dalam menangani konflik Papua.

Sebab, pihak TNI Polri menjalankan tugas dengan membalas pihak yang melakukan penyerangan di Papua.

"Apa yang terjadi sekarang di Papua selalu saya mengatakan pemerintah, TNI, Polri selalu menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi apabila diserang, tentu tidak bisa pasrah. Harus kembali untuk membalas siapa penyerangnya," kata Jusuf Kalla saat memberikan materi di Sekolah Staf dan Komanda TNI AL (Seskoal), Jakarta, Rabu (14/8/2019)

Kalla menilai, aksi TNI dan Polri bukan melanggar HAM. Sebab, dalam pandangan Kalla, pelanggar HAM adalah orang yang melakukan penyerangan lebih dulu sesuai aturan dunia.

"Itu bukan pelanggaran HAM. Karena yang melanggar HAM siapa yang duluan. Sering orang, apalagi luar negeri menganggap semua pelanggaran HAM. Bagaimana HAM kalau yang meninggal TNI dan polisi lebih dahulu? Karena itu, maka semuanya harus kita atasi secara profesionalisme dengan baik. Secara aturan yang baik, karena dunia juga mengajar seperti itu," lanjut Kalla.

Kalla pun menganggap pelaku pelanggar HAM justru bukan Indonesia. Ia menyebut negara pelaku pelanggar HAM adalah Amerika Serikat. Sebab, Amerika telah melakukan aksi penyerangan ke sejumlah negara.

"Kalau soal melanggar HAM barangkali negara yg paling langgar HAM di dunia adalah Amerika. Karena dia merasa, merupakan penjatuhan mengebom negara kiri kanan tanpa dasar, ngebom Vietnam, ngebom Syiria, ngebom Irak, ngebom Libya," Kata Kalla.

"Itu [penyerangan Amerika] pelanggaran HAM terbesar di dunia yang terjadi. Bukan hanya karena satu korban di Papua, lalu TNI dianggap melanggar HAM. Kita bergantung prosedural apa yang kita buat, seperti itu. Bergantung hukum yang kita tegakkan. Ini juga jadi bagian dari profesionalisme yang harus dikembangkan," kata Kalla.

Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Hukum
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali