JK Dinilai Telat Kumpulkan Ormas Islam Terkait Pembakaran Bendera

JK memanggil perwakilan ormas Islam ke rumahnya, Menteng, Jakarta Pusat guna membahas polemik pembakaran bendera tauhid.

Reporter: M. Ahsan Ridhoi

Terbit 27 Oct 2018 12:57 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi mantan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin, menyampaikan hasil pertemuan para ormas terkait peristiwa pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid, di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (26/10/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar.

tirto.id -

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dinilai terlambat mengumpulkan ormas Islam untuk mengatasi ketegangan setelah terjadi pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid di Garut, 22 Oktober 2018 lalu.

"Enggak harus tunggu polisi ini, polisi itu, sudah pasti itu heboh di mana-mana segera panggil hari pertama pembakaran," kata Juru Bicara #2019GantiPresiden, Mustofa Nahrawardaya kepada Tirto, Sabtu (27/10/2018).

Mustofa pun menyayangkan sikap pemerintah dan polisi yang justru membelokkan kasus pembakaran bendera tauhid menjadi pembakaran bendera HTI.

"Pembakaran bendera yang sudah pasti itu adalah ada tulisan tauhid enggak usah dibelokkan jadi bendera HTI. HTI sudah bubar," kata Mustofa.

Tak hanya itu, Mustofa pun menyayangkan sikap PP GP Ansor yang enggan meminta maaf atas pembakaran tersebut, sehingga semakin memancing amarah umat Islam yang mengecamnya.

Maka, menurut Mustofa, pemerintah harus memaklumi jika pada akhirnya publik, terutama umat Islam yang mengecam pembakaran tersebut pada akhirnya bereaksi keras dengan serangkaian aksi bela tauhid.

"Jadi kalau ada yang aksi semacam itu mohon dimaklumi. Itu adalah bentuk kekecewaan, kekesalan karena pemerintah tidak hadir," kata Mustofa.

Semalam, JK memanggil perwakilan ormas Islam ke rumahnya, Menteng, Jakarta Pusat guna membahas polemik pembakaran bendera tauhid.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj, dan Ketum Persis Maman Abdurrahman.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Mensesneg Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketum MUI KH Ma'ruf Amin, Sekjen MUI, dan Bendahara Umum PP Muhammadiyah Anwar Abbas juga tampak hadir dalam pertemuan itu.

Di samping itu, tampak hadir Helmi Faisal yang merupakan Sekjen PBNU, Azzumardi Azra selaku cendekiawan dan Imam Addaruqutni.

Usai pertemuan, Helmi mengungkapkan bahwa antara NU dan Muhammadiyah sudah tak berbeda pandangan soal bendera yang dibakar. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia ini, menurutnya, sudah sepakat bendera yang dibakar adalah milik HTI dan polemik mesti dihentikan.