Jepang di Bawah Abe: Makin Kanan, Makin Militeristik

Oleh: Windu Jusuf - 25 Juli 2017
Dibaca Normal 4 menit
Potensi konflik di Asia Timur membuka peluang untuk penguatan militer Jepang. PM Shinzo Abe berencana mengamandemen konstitusi untuk memperluas cakupan operasi militer Jepang
tirto.id - “Saya yakin Tuan Trump adalah pemimpin yang bisa saya percaya,” terang Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam konferensi pers setelah bertemu dengan Donald Trump, dua minggu setelah pengusaha real-estate itu menang di kotak suara.

Jepang adalah negara yang cemas dengan terpilihnya Trump sebagai presiden. Pada masa kampanye, Trump dikabar kan memberi sinyal bahwa ia bisa menarik pasukan AS dari Jepang (dan Korea Selatan) jika ketegangan di kawasan Asia Timur yang melibatkan Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia meningkat.


Dalam beberapa tahun terakhir Jepang secara agresif merombak serangkaian regulasi untuk meningkatkan daya tawarnya di kawasan Timur Jauh. Wujud konkretnya adalah penguatan kapasitas militer dan rencana perluasan cakupan operasi. Langkah ini direspons dengan berbagai kecurigaan di dalam dan luar negeri, terkait reputasi brutal militer Jepang pada Perang Dunia II. PM Abe disebut-sebut menggiring Jepang semakin ke kanan.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) melaporkan, pada 2016 Jepang termasuk dalam negara beranggaran militer terbesar ke-8 dunia ($46,1 miliar).

Pada 2012, duduknya Abe di kursi nomer satu Jepang mengembalikan dominasi Partai Liberal Demokratik yang telah memegang mayoritas parlemen sejak 1955 dan hanya terinterupsi dua kali, terakhir pada 2009 oleh Partai Demokratik Jepang. Jika ia kembali dicalonkan dan partainya kembali memenangkan kursi mayoritas di parlemen pada pemilu September 2018, ia berpeluang menjadi perdana menteri Jepang yang paling lama berkuasa.

Abe diduga dekat dengan kelompok-kelompok ekstremis sayap kanan yang menginginkan negeri itu kembali ke periode sejarah yang paling militeristik, yakni antara 1870-1944 ketika Jepang menjalankan politik ekspansi ke Tiongkok (yang berakhir dengan pembantaian dan perkosaan jutaan orang di Nanking), seluruh kawasan Pasifik, hingga ke perairan Asia Tenggara yang pada saat itu terpecah menjadi koloni-koloni bangsa Barat. Pada 2015, dugaan itu terbukti. Media-media Jepang mengungkap aliran dana dari Abe ke Yasunori Kaigoke, tokoh ultra-kanan yang mengkampanyekan agar negara merestorasi nilai-nilai militerisme Jepang pra-Perang Dunia II dalam kurikulum sekolah.

Devin T. Stewart dan Jeffrey Wasserstrom menyebutkan bahwa ada kesamaan faktor yang memuluskan jalan kekuasaan Abe dan populernya para politisi populis sayap kanan di berbagai belahan dunia: kecemasan ekonomi, turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap elit-elit politik lantaran korupsi, dan serta penonjolan identitas kebangsaan saat menghadapi ancaman asing.

Terpilihnya Abe pada 2012 dimungkinkan oleh kegagalan Partai Demokratik Jepang menstabilkan ekonomi dan memenuhi janji meninjau ulang keberadaan pangkalan militer AS di Okinawa, dan yang paling vital dari itu semua, bencana nuklir Fukushima pada 2011.

Jepang sudah lama mengalami stagnasi ekonomi. Inflasi negeri Sakura itu disebut-sebut sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. Angka pengangguran memang tidak setinggi negara-negara yang terkena krisis pada 2008—hanya naik dari 3 persen ke 5,5 persen. Utang dalam negeri Jepang jumlahnya dua kali lipat dari GDP—yang tertinggi di antara negara maju. Pada 2009, ekonomi pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh sebesar 0,8 persen. Setahun kemudian, media gencar memberitakan Tiongkok menyalip Jepang di posisi kedua ekonomi terbesar dunia.

Selain persaingan ekonomi dengan Tiongkok, Jepang dan negeri-negeri jirannya juga bersengketa terkait klaim teritori.

Beberapa pulau yang berbatasan dengan Tiongkok dikabarkan mulai dilirik oleh para konglomerat Tiongkok. Pada 2010, publik bereaksi keras menyusul lawatan presiden Rusia Dimitri Medvedev ke satu dari empat pulau yang direbut oleh Rusia dari Jepang pada Perang Dunia II. Kala itu, Rusia mengusir 17.000 penduduk di kepulauan Kuril ke Hokkaido. Dalam pertemuan terakhir antara Putin dan Abe pada Desember 2016, sejumlah kerja sama ekonomi digagas, namun isu klaim teritorial mengalami deadlock.

Uji coba misil Korea Utara pun menambah kegamangan dan dipandang sebagai ancaman eksistensial oleh masyarakat Jepang. Menteri Pertahanan Tomoni Inada Tomomi Inada yang menyerukan "tekanan internasional kepada Korea Utara" pada KTT Keamanan Asia Juni lalu. Satu bulan sebelumnya, Perdana Menteri Shinzo Abe said menyatakan akan mengambil “langkah konkret” bersama Amerika Serikat setelah Pyongyang menjatuhkan misil jarak pendek di perairan Jepang.

Pembaruan militer

Pada 2015, Majelis Tinggi Parlemen meloloskan RUU yang memungkinkan SDF (militer Jepang) untuk terlibat dalam pertempuran di luar perairan Jepang. Tujuan diloloskannya RUU ini adalah memperluas kapasitas militer dalam menghadapi ancaman dari Tiongkok dan Korea Utara.

Sekalipun memiliki kekuatan militer, Jepang tidak boleh terlibat dalam pertahanan dalam negeri sesuai dengan pasal 9 konstitusi. Politik ekspansi Jepang di Pasifik yang menjadi pemicu meluasnya Perang Dunia II ke Asia Timur memaksa Jepang mengerdilkan kekuatan militernya sendiri ketika kalah dalam Perang Dunia II. Sejak kesepakatan kerja sama militer pada 1952, Jepang mengandalkan pertahanan riil dari Amerika Serikat (Jepang mengongkosi 54 ribu pasukan AS yang diparkir di Okinawa sebesar $1,7 miliar). Bukan berarti konstitusi dipraktikkan secara saklek. Pendirian SDF sendiri merupakan pelanggaran konstitusional, akan tetapi dibutuhkan dalam konteks Perang Dingin dan Perang Korea.

Dengan latar belakang tersebut, terpilihnya Shinzo Abe untuk duduk di kursi perdana menteri membuka ruang penguatan militer dalam kerangka memproyeksikan kekuatan Jepang secara regional secara bertahap. Gavan McCormack, profesor emeritus kajian Asia Timur dari Australian National University, mencatat enam langkah Abe mengubah Jepang dari “negara damai” ke “negara perang.”

Infografik Amandemen demi pertahanan


Pada September 2013 di hadapan Majelis Umum PBB, Abe menyatakan Jepang menganut prinsip “Pasifisme Positif”. Kedua, Abe mendirikan “Dewan Keamanan Nasional” yang bertujuan melenyapkan pengawasan parlemen atas militer.

Masih di tahun yang sama, parlemen Jepang mensahkan UU Perlindungan Rahasia Negara. Abe berdalih bahwa UU ini hanya akan diterapkan pada kebocoran rahasia negara yang mengancam keamanan nasional, diplomasi, keselamatan publik, dan tindakan-tindakan kontra-terorisme. UU tersebut dapat memenjarakan PNS yang membocorkan rahasia negara selama 10 tahun dan jurnalis yang mendukung pembocor rahasia bisa mendapat ancaman bui lima tahun. Delapan Puluh persen warga Jepang menolak UU tersebut.

Pada 2014, Abe mencabut larangan ekspor senjata. Setahun berikutnya, setelah mengadopsi interpretasi baru terhadap pasal 9 sehingga memungkinkan Jepang untuk melakukan misi global bersama AS. Fasilitas-fasilitas militer baru pun mulai dibangun di Okinawa, Guam, kepulauan Mariana, dan kepulauan di barat daya Jepang yang berbatasan dengan Taiwan.

Partai Liberal Demokratik Jepang tengah mempertimbangkan amandemen pasal 9. Respons publik terbelah. Empat puluh sembilan persen responden survey yang diselenggarakan Kyodo News mendukung amandemen, 47 persen menentang. Sementara menurut polling NHK, 25 persen mendukung, dengan 57 persen menentang.

Bukan Arus Pinggir

Kebangkitan populisme sayap kanan di Eropa dan AS dipelopori oleh tokoh-tokoh politik pinggiran, seperti Marine le Pen di Perancis, Geert Wilders di Belanda, dan Trump di AS, yang memainkan sentimen anti-elit. Shinzo Abe bukan politisi pinggiran. Dia bagian dari elit, bahkan berada di piramida teratas dalam struktur politik maupun sosial.

Pengamat politik Yoichi Funabashi menyatakan dalam kolomnya di New York Times bahwa sulit bagi Jepang untuk terbawa ke dalam arus populisme sayap kanan sebagaimana yang terjadi di belahan dunia lain hari ini. Krisis ekonomi yang menyebabkan deflasi di AS dan Eropa serta memberi angin kepada politisi ultra-kanan, telah terjadi lama di Jepang. Namun, pemerintah Jepang sukses menjaga kestabilan politik dengan menaikkan anggaran kesejahteraan sosial dua kali lipat sejak 1990. Kedua, basis konstituen politik ultra-kanan di Eropa dan AS adalah kalangan berpendidikan rendah, berusia paruh baya dan tinggal di pedesaan dan kota-kota bekas industri besar yang tidak terwakili dalam politik nasional. Di Jepang, profil pemilih ini merupakan mayoritas dengan jumlah dua kali lipat lebih banyak ketimbang pemilih kota dan memiliki akses ke kekuasaan. Ketiga, angka imigrasi ke Jepang rendah. Yoichi menyebutkan, jumlah warga Jepang hasil naturalisasi hanya 1,5 persen dari keseluruhan populasi, berbeda dari AS yang mencapai 13,3 persen.

Implikasi dari analisis di atas, ekspresi politik sayap kanan nampaknya hanya merupakan fenomena politik luar negeri Jepang di kawasan Asia Timur, dan diwujudkan dalam upaya-upaya memperbarui dan memperluas sistem pertahanan Jepang.

Namun yang menjadi pertanyaan untuk Funabashi adalah, bagaimana jika kebangkitan sayap kanan Jepang sejak awal memang dimungkinkan oleh sistem dan konstituen politik yang ada, berpangkal pada elit-elit utamanya alih-alih dari kelompok-kelompok pinggiran?

Baca juga artikel terkait KONFLIK LAUT CINA SELATAN atau tulisan menarik lainnya Windu Jusuf
(tirto.id - Politik)

Reporter: Windu Jusuf
Penulis: Windu Jusuf
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti