tirto.id - Pada zaman Orde Lama ada Letnan Jenderal Hartono, Panglima KKO (Marinir) yang amat loyal kepada Sukarno dan terkenal dengan ucapan, "Hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO. Putih kata Bung Karno, putih kata KKO." Sementara di era Orde Baru terdapat Jenderal R. Hartono yang juga loyal kepada Soeharto. Ia berani bilang bahwa ABRI mendukung golongan kuning (Golkar), padahal waktu ia bukan Panglima ABRI, melainkan hanya Kepala Sraf Angkatan Darat (KSAD).
Warsa 1990-an, para jenderal ABRI terpecah. Beberapa perwira yang sebelumnya merasa tersingkir di zaman Panglima ABRI Benny Moerdani, sudah berpangkat bintang dan mulai memperoleh jabatan strategis. Kelompok ini dikenal sebagai ABRI Hijau, yakni para jenderal yang latar belakang keagamaannya dinilai taat.
Panglima ABRI Feisal Tanjung dan KSAD R. Hartono adalah dua jenderal yang dianggap termasuk sebagai golongan ABRi Hijau. Feisal Tanjung berasal dari keluarga Muhammadiyah di pesisir barat Sumatra Utara. Sementara ibunya R. Hartono adalah aktivis Aisyiyah (sayap perempuan Muhammadiyah) di Madura, Jawa Timur.
Namun, orang-orang yang dianggap ABRI Hijau itu tak lepas juga dari konflik di antara sesamanya. Menurut Kivlan Zein dalam Masalah Internal TNI AD 1945-2000 (2000), ”Konflik di bawah permukaan semasa Jenderal Feisal Tanjung menjadi Pangab adalah antara KSAD Jenderal Hartono dengan Feisal Tanjung, antara lain tentang kenaikan peran Kolonel Prabowo Subianto dalam TNI-AD/ABRI dan tentang kegagalan menghambat naiknya Abdurahman Wahid menjadi Ketua Umum PBNU untuk ketiga kalinya.”
Kivlan menambahkan, Feisal Tanjung berkonflik dengan Prabowo karena menantu Soeharto itu dekat dengan R. Hartono yang dianggap ingin jadi Panglima ABRI. Feisal Tanjung juga menilai R. Hartono kerap membawa nama ABRI sebagai pendukung Golkar dalam menghadapi Pemilu.
Bahaya ABRI Kuning
Feisal Tanjung tak sendirian. Beberapa jenderal lain pun tak sependapat dengan R. Hartono yang menyeret-nyeret ABRI ke pusaran Golkar. Salah satu yang tak setuju itu adalah Kepala Staf Sosial dan Politik (Kassospol) ABRI Mayor Jenderal Mohammad Ma'ruf. Menurutnya, ABRI harus netral dan tidak boleh berdiri hanya di atas satu golongan.
Menurut mantan Kepala Staf Umum ABRI (Kasum ABRI) Letnan Jenderal Soeyono, friksi antarjenderal ABRI Hijau berlangsung sejak tahun 1995. Ia merasa ada duplikasi komando antara Feisal Tanjung dengan R. Hartono.
”Kami sudah mengingatkan jenderal Feisal tentang adanya ABRI kuning yang bisa menimbulkan bahaya,” kata Mayor Jenderal Syamsir Siregar kepada Tempo (13/02/2000).
Namun, peringatan yang dilontarkan itu justru dibalas oleh Feisal Tanjung dengan balik bertanya, "Maunya apa? Kamu mau berontak?”
Masih menurut Soeyono dalam Tempo (13/02/2000), setelah menyampaikan masalah itu kepada Feisal Tanjung, Syamsir Siregar (Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS) dan kawan-kawannya belakangan dicopot dari jabatannya.
Tak hanya Syamsir Siregar, Mayor Jenderal Mohammad Ma'ruf pun mengalami hal yang sama. Saat masih menjabat sebagai Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI, ia menghadiri rapat kerja Gokar dan dan dalam pidatonya menekankan bahwa ABRI sebaiknya tetap netral. Pernyataan Mohammad Ma'ruf itu dilaporkan R. Hartono kepada Soeharto. Tak lama kemudian Mohammad Ma'ruf dicopot dari jabatannya.
”Soal baju kuning itu aku tentang bersama-sama Soeyono dan Ma'ruf,” kata Syamsir Siregar dalam Soeyono: Bukan Puntung Rokok (2003:157). Bagi Syamsir Siregar, apa yang dilakukan R. Hartono selaku jenderal aktif Angkatan Darat sudah menyalahi doktrin ABRI. "Ini enggak benar,” imbuhnya.
Residu Para Loyalis Soeharto
R. Hartono yang malih rupa menjadi ABRI Kuning nyatanya tak pernah menjadi Panglima ABRI. Di pengujung kekuasaan Soeharto, Feisal Tanjung justru diigantikan oleh Wiranto--bekas ajudan Soeharto. Menjelang Pemilu 1997, R. Hartono diangkat menjadi Menteri Penerangan, menggantikan Harmoko yang mengisi pos Menteri Negara Urusan Khusus.
Pada Kabinet Pembangunan VII, yakni kabinet pamungkas daripada Soeharto, R. Hartono mengisi posisi Menteri Dalam Negeri dan Feisal Tanjung dijadikan Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan (Menko Polkam).
Sementara formasi di militer jelang Soeharto lengser diisi oleh Wiranto sebagai panglima ABRI, Subagyo HS selaku KSAD, Prabowo Subianto sebagai Pangkostrad, dan Pangdam Jaya dipegang oleh Sjafrie Sjamsoeddin—bekas ajudan Soeharto dan dianggap dekat dengan Prabowo.
Para jenderal yang menempati posisi-posisi strategis itu ternyata tak mampu menjaga kekuasaan Soeharto. Bahkan friksi antara Wiranto dengan Prabowo justru mengemuka dan menjadi konsumsi publik secara luas. Dan di era reformasi, kedua purnawirawan itu tak mampu memenangkan pertarungan dalam setiap pilpres.
Sementara pada 2006, R. Hartono berseteru lagi dengan purnawirawan yang dulu menentangnya, yaitu Soeyono. R. Hartono menyeret lawannya ke pengadilan dengan dakwaan pencemaran nama baik.
Editor: Irfan Teguh
