tirto.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar Kongres ke-V di Bali pada 8-11 Agustus 2019.
Menjelang kongres digelar, PDIP telah mengadakan konferensi cabang di 514 kabupaten/kota dan konferensi daerah (konferda) di 33 provinsi. Hanya Aceh yang baru menggelar konferda pada 3 Agustus 2019.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan konfercab dan konferda bertujuan untuk membentuk struktur kepengurusan di tingkat DPC dan DPD sebelum kongres.
Hasto menerangkan pembentukan struktur pengurus DPC dan DPD dilakukan lewat serangkaian psikotest, penilaian secara berjenjang baik vertikal dan horisontal, dan meniadakan voting sebagai cara pengambilan keputusan.
Dia mengklaim mekanisme ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hasto pun memastikan tidak ada politik uang dalam pembentukan pengurus karena keputusan diambil lewat musyawarah mufakat.
"PDI Perjuangan menegaskan tidak ada money politic di dalam proses pembentukan kepengurusan partai," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).
Ketua DPP Bidang Organisasi, Djarot Saiful Hidayat menambahkan pemilihan pengurus partai di level DPC dimulai dengan menampung usulan dari Pengurus Anak Cabang (PAC) di kecamatan.
Begitu pula dengan pemilihan pengurus DPD Provinsi yang didasari atas usulan di bawahnya yakni tingkat DPC.
"Setelah dijaring akan dievaluasi namanya, dinilai. Yang mengevaluasi adalah DPP Partai bersama dengan DPD Partai," ucap Djarot.
Dia mengatakan aspek-aspek penilaian dalam pemilihan pengurus daerah meliputi konsolidasi organisasi dan perolehan suara di Pemilu 2019, hingga rekam jejak kandidat yang harus bebas dari sanksi parpol maupun hukum.
Dengan hasil penjaringan pada konfercab dan konferda diharapkan bisa melancarkan konsolidasi internal partai saat pelaksanaan kongres PDIP di Bali.
"Keberhasilan saat kongres nanti sangat ditentukan dalam proses prakongres itu," jelas Djarot.
Senada dengan Hasto, Djarot mengatakan proses prakongres benar-benar berdasarkan hasil musyawarah mufakat dan tanpa politik uang.
"Kami menginginkan pengurus partai yang betul-betul solid yang terbebas dari money politic sehingga dia bisa bisa bekerja total untuk membangun partai, memperjuangkan aspirasi rakyat dan berjuang untuk membantu rakyat miskin," ujar Djarot.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Addi M Idhom
