tirto.id - Panglima Jawara Betawi, Hasan Basri mempertanyakan sikap DPRD DKI Jakarta yang tidak sepakat dengan Gubernur Anies Baswedan untuk mencabut saham bir PT Delta Djakarta Tbk.
"Apa alasannya [DPRD DKI Jakarta] tidak merestui pelepasan saham itu. Kita ingin makanan dan minuman yang kita minum bersih dari subhat," ujar Hasan di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2019).
Bersama massa aksi yang berjumlah ratusan, Hasan akan bergerak ke dalam gedung wakil rakyat Jakarta untuk membuka dialog dengan para anggota dewan.
"Kita nanti ingin berdialog, ingin memasuki gedung rakyat ini. Ini milik rakyat, dibangun dengan uang rakyat. Mereka digaji dengan rakyat. Jadi tidak boleh dihalangi," tutur Hasan.
Pernyataan penolakan ini, diakui Hasan, sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pihak yang telah memilih Anies Baswedan pada Pilgub lalu. Termasuk ketika Anies berencana mencabut saham bir tersebut, mereka secara benderang mendukung hal itu.
"Kita tidak ingin dicampuri. Kami adalah yang memilih Anies Baswedan. Jadi kami bertanggung jawab apa yang akan akan dilakukan [Anies Baswedan]," pungkasnya.
Sekretaris Umum DPP FPI Munarman pada kesempatan lain mengatakan aksi yang akan berlangsung siang tersebut memang bertujuan untuk mendukung kebijakan Anies melepas saham bir. Sebab, menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tidak boleh bersumber dari hal yang haram.
"PAD yang dihasilkan dari usaha atau produk yang haram, menjadi tidak berkah dan menimbulkan mudarat saja. Oleh karenanya, PAD Pemprov DKI harus dibersihkan dari uang haram seperti saham di produsen bir, dan juga dari usaha-usaha yang tidak halal lainnya," ungkap Munarman melalui keterangan resmi, Kamis (7/3/2019).
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Maya Saputri
