Menuju konten utama

Jatam: Bisnis Tambang Libatkan Purnawirawan untuk Pendekatan Warga

Jatam menduga kehadiran para purnawirawan di perusahaan tambang ditujukan sebagai solusi merespons resistensi masyarakat yang menolak bisnis tambang.

Jatam: Bisnis Tambang Libatkan Purnawirawan untuk Pendekatan Warga
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa untuk Generasi Beutong Ateuh Banggalang (AM-GBAB) menggelar aksi penolakan perusahaan tambang PT Emas Mineral Murni (EMM) di Bundara Simpang Pelor, Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Rabu (10/4/2019).ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/hp.

tirto.id - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebutkan, di balik perekrutan para purnawirawan Polri dan TNI dalam jajaran tinggi di perusahaan tambang ditujukan sebagai upaya untuk mengamankan bisnisnya.

Kepala Kampanye Jatam Melky Nahar mengatakan, kehadiran para purnawirawan ini ditujukan sebagai solusi merespons resistensi masyarakat yang menolak bisnis tambangnya atas alasan lingkungan maupun risiko sosial-ekonomi yang akan diderita penduduk sekitar.

Sementara itu, pola-pola pendekatan yang ada saat ini masih mengedepankan kehadiran aparat keamanan untuk membubarkan atau menekan penolakan masyarakat. Hal ini memang jauh berbeda dari pendekatan yang disarankan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang memastikan bahwa usaha tambang mempertimbangkan persetujuan masyarakat.

Karena itu, kehadiran para purnawirawan ini menjadi penting lantaran mereka adalah orang-orang yang memiliki akses terhadap kekuatan pengamanan yang tersedia. Dengan demikian, operasional usaha tambang dapat terjamin bahkan dalam sejumlah kasus, Merly menyebutkan bahwa hal ini melegitimasi dasar untuk menempatkan aparat keamanan sepanjang hari (1x24 jam) di lokasi.

"Jadi pendekatannya keamanan dan kenapa ini begitu banyak purn dan eks polri ini sebagai salah satu strategi perusahaan untuk menekan resistensi masyarakat yang melawan," kata Merly kepada wartawan usai konferensi pers di KontraS, Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Dugaan Merly ini juga berkaitan dengan adanya anggapan bahwa kehadiran purnawirawan ini juga tidak disertai dengan kualifikasi yang biasa diperlukan dalam tata kelola industri pertambangan. Dengan kata lain, mereka yang diangkat pada jabatan penting itu ada karena peran mereka yang dikhususkan pada penjaminan keamanan.

"Bisa diduga orang-orang ini dari konteks disiplin tidak ada hubungannya dengan perusahaan karena untuk mengamankan investasi saja maka perlu orang yang dekat dengan keamanan," jelas Merly.

Karena itu, menurut Merly, ke depannya bisa dipastikan bahwa nasib masyarakat yang melakukan penolakan atas bisnis tambang ini akan mengalami kesulitan. Sebab setiap aksi yang mereka lakoni diperkirakan akan terus menemui resistensi yang terus bertambah parah dari waktu ke waktu.

Hal ini, tambahnya, berkaitan dengan adanya prediksi bahwa ketika purnawirawan ini telah masuk dalam perusahaan, tidak menutup kemungkinan bila pensiunan lainnya juga dapat turut ikut. Dengan kata lain kehadiran para purnawirawan ini dipastikan akan bertambah seiring waktu.

Baca juga artikel terkait IZIN TAMBANG atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno