Jaga Inflasi, Wapres JK: Pemerintah Jangan Banyak Utang

Oleh: Hendra Friana - 25 Juli 2019
Dibaca Normal 1 menit
Untuk menjaga kestabilan inflasi, Wapres Jusuf Kalla mengingatkan agar defisit anggaran negara tidak terlalu besar dan pemerintah jangan utang banyak.
tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mewanti-wanti soal defisit anggaran yang dapat menyebabkan pemerintah kembali berutang. Sebab, hal tersebut akan berkaitan dengan inflasi yang terjadi di masyarakat.

Ketika pemerintah berhutang banyak, kata JK, maka peredaran uang akan terganggu dan Bank Indonesia (BI) harus menambah suplai uang yang beredar. Pertambahan uang ini bisa menyebabkan harga barang-barang menjadi bergejolak dan memicu inflasi lebih tinggi.

"Pemerintah juga penting dalam menjaga (inflasi) ini, defisit anggaran jangan sampai terlalu besar, jangan utang banyak. Kalau berutang banyak, maka loss uang lagi ke masyarakat," ucap JK saat membuka Rakornas Pengendalian Inflasi 2019 di hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

Di samping pemerintah, JK juga berharap pemerintah daerah turut membantu menstabilkan inflasi dengan menjaga pasokan distribusi barang tetap aman. Hal ini diperlukan, misalnya, dalam hal perdagangan beras.

Jika distribusi terlalu panjang, maka harga beras di tingkat petani murah dan nilai jualnya kepada konsumen juga jadi mahal. Hal ini akan menyebabkan kerugian tak hanya di tingkat konsumen melainkan juga produsen yakni petani.

"Petani, kan, juga butuh sabun, butuh gula, butuh baju. Kalau ditekan terus harganya maka dia akan mengalami kesulitan untuk berkonsumsi. Kalau dia kesulitan berkonsumsi maka dia akan menyebabkan orang kota kesulitan pendapatan. Jadi kenapa daerah penting untuk menjaga keseimbangan antara produsen dengan konsumen," imbuh dia.

Mantan politikus Golkar itu juga meminta kepada seluruh kepala daerah agar tak langsung mengambil keputusan ketika salah satu komoditas pangan mengalami kenaikan. Pasalnya, inflasi akan dihitung melalui indeks harga konsumen (IHK).

Menurut JK, jangan sampai pemerintah daerah langsung mengambil tindakan sweeping jika ada salah satu komoditas naik.

"Kalau cabai naik, itu bukan inflasi. Tapi itu kenaikan harga. Nanti baru dihitung sebagai komponen inflasi. Makanya ada namanya IHK," jelasnya.

Lagi pula, menurut JK, inflasi tak selamanya buruk lantaran juga menjadi indikator yang bisa menggambarkan daya beli masyarakat.

Namun, jika inflasi terlampau tinggi, daya beli masyarakat bisa mengalami penurunan karena harganya menjadi mahal.

Sebaliknya, jika inflasi terlalu rendah pengusaha yang bisa merugi karena produknya dijual rendah. Jika pendapatannya rendah maka akan melakukan efisiensi tenaga kerja yang berujung pada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), lalu muncul pengangguran.

"Jadi bapak-bapak, Gubernur dan Bupati penting menjaga harmoni ini. Kenapa Karena untuk menjaga Bagaimana terjadi keseimbangan ini," pungkasnya.


Baca juga artikel terkait INFLASI atau tulisan menarik lainnya Hendra Friana
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
DarkLight