Isu Kebijakan Luar Negeri AS dalam Debat: Tak Seksi, tapi Penting

Infografik kampanye demokrat
Joe Biden, salah satu kandidat capres Demokrat. (16/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Jonathan Ernst/djo
Oleh: Faisal Irfani - 3 Agustus 2019
Dibaca Normal 3 menit
Pembahasan tentang kebijakan luar negeri AS kerap tertutup diskursus mengenai masalah dalam negeri.
tirto.id - Debat kandidat calon presiden dari Partai Demokrat AS memasuki putaran kedua. Masing-masing peserta konvensi telah menyiapkan segudang gagasan, janji manis, atau rencana yang hendak ditempuh bila terpilih sebagai orang nomor satu di negeri Abang Sam.

Ada cukup banyak isu yang jadi bahan perbincangan, dari kesehatan publik, imigrasi, pajak, hingga pendidikan. Tiap tema merepresentasikan masalah aktual yang sedang dialami masyarakat Amerika sekarang ini.

Kendati demikian, ada satu topik yang cukup dianggap penting tapi jarang diangkat dalam oleh para kandidat: kebijakan luar negeri. Isu ini selalu relevan ketika membicarakan dinamika politik AS namun seringkali tenggelam dalam kompleksitas permasalahan di ranah domestik.


Intinya Sama: Sebisa Mungkin Jangan Ada Perang

Kebijakan luar negeri AS selama Presiden Donald Trump menjabat disebut-sebut penuh kegilaan. Dari larangan masuk untuk para imigran di tujuh negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, saling gertak dengan Korea Utara soal nuklir, keputusan mundur dari kesepakatan Paris yang mengatur penanggulangan perubahan iklim, embargo terhadap Iran, hingga perang dagang melawan Cina yang tak ada ujungnya.

Keadaan tersebut seketika mengundang kritik, tak terkecuali dari para kandidat capres Demokrat. Ketidaklaziman kebijakan luar negeri AS di bawah Trump seperti memberikan kesempatan bagi para kandidat Demokrat untuk membingkai ulang proyeksi di masa mendatang. Sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, terdapat beberapa isu krusial yang membutuhkan solusi segera: keterlibatan militer AS di negara lain, konflik Israel-Palestina, dan tingginya tensi dengan Iran, Korut, maupun Cina.

Untuk poin pertama, intervensi militer, misalnya, dua kandidat Demokrat, Bernie Sanders dan Elizabeth Warren secara tegas ingin mengurangi porsi keterlibatan AS di negara lain. Keinginan serupa juga keluar dari mulut Joe Biden, yang di masa lalu menjadi salah satu politikus yang getol mendukung invasi ke Irak (2003) serta memerintahkan serangan rudal ke Suriah tanpa persetujuan Kongres.

Langkah Sanders, Biden, dan Warren sejalan dengan pandangan publik AS. Menurut jajak pendapat yang dilakukan Pew Research Center, mayoritas veteran dan warga sipil setuju bahwa intervensi militer AS seperti yang terjadi di Irak tidak perlu dilakukan lagi. Sebagian besar kandidat Demokrat mendesak penarikan besar-besaran tentara AS di negara yang berkonflik seperti di Timur Tengah.

Dalam konflik Israel-Palestina, pendapat kandidat Partai Demokrat terbelah. Beberapa mendukung keputusan AS memindahkan kantor kedutaan besar ke Jerusalem, namun di lain sisi tetap menginginkan adanya dialog berkelanjutan. Sementara beberapa yang lain seperti Warren dan Sanders menentang keras pendudukan Israel di Tepi Barat seraya menegaskan bakal memotong bantuan militer ke negara tersebut bila aksi okupasi tak dihentikan.

Tema kebijakan luar negeri AS menjadi panggung unjuk gigi bagi Kirsten Gillibrand, pengacara sekaligus aktivis yang menjabat sebagai senator junior dari New York. Vox menulis bahwa dibanding kandidat lainnya, gagasan Gillibrand tentang kebijakan luar negeri AS lebih terdengar meyakinkan dan konkret, sekalipun masih ada lubang di beberapa bagian.

Gillibrand, misalnya, berpandangan “perang tanpa akhir” yang terjadi di Afghanistan dan Irak merupakan kebijakan yang "merusak keamanan nasional". Jika terpilih menjadi presiden, ia akan menarik kembali tentara-tentara yang masih tertahan di wilayah konflik.

“Kita memiliki kemampuan intelijen, pasukan, dan aset militer terbaik yang dikerahkan di seluruh dunia. Menempatkan puluhan ribu pasukan di luar negeri tidak otomatis membuat kita maju, selain juga mahal,” ungkapnya.

Ia menambahkan, upaya melawan aksi-aksi yang berpotensi mengancam stabilitas negara, katakanlah terorisme, dapat dilakukan dengan skala yang tak terlampau besar, tanpa harus menempatkan banyak pasukan, seperti yang terjadi pada 2011 ketika pasukan AS berhasil menghabisi Osama bin Laden di Pakistan.

Gagasan Gillibrand soal resolusi konflik dengan Iran juga menuai respons positif. Pertama-tama, ia menyebut pemerintahan Trump tak cakap dalam memahami konteks masalah dengan Iran secara menyeluruh. Kedua, ia menawarkan pandangan bahwa salah satu cara agar tensi dengan Iran mereda yaitu membicarakan ulang soal kesepakatan nuklir. Ketiga, AS perlu memperkuat dan menyamakan visi dengan sekutunya di Eropa.

Bagi Gillibrand, diplomasi adalah cara ampuh untuk memastikan kebijakan luar negeri AS berjalan dengan baik. Diplomasi, kata Gillibrand, tak ubahnya investasi. Implementasi dari diplomasi, dalam perspektif Gillibrand, bisa dilakukan lewat “pembangunan ekonomi, pendirian lembaga-lembaga demokratis, serta program kontra-terorisme".




Kurang Seksi di Mata Publik dan Kandidat

Sayang, pembicaraan mengenai kebijakan luar negeri AS tidak memperoleh ruang yang proporsional dalam agenda debat kandidat capres. Ini bisa dilihat, misalnya, dari seluruh kontestan yang ada, hanya enam yang memiliki paparan strategi kebijakan luar negeri secara komprehensif.

Padahal, bisa dibilang, kebijakan luar negeri merupakan pos penting dalam struktur pemerintahan AS. Di pos ini, presiden punya kewenangan yang besar dan hampir tak terkendali. Presiden bisa kapan saja memerintahkan militer meluncurkan senjata nuklir ke negara rival macam Korut sampai menarik diri dari perjanjian internasional yang telah lama diteken.

Belum lagi faktor bahwa selama Trump menjabat, tidak sedikit kebijakan luar negeri yang cenderung menyulitkan posisi AS dan jadi sasaran kritik banyak pihak.

“Bagaimana para [calon] pemimpin mendefinisikan prioritas kebijakan luar negeri bisa dapat memberikan kita gambaran tentang cara mereka memandang keseluruhan dunia yang beririsan dengan masalah AS,” terang Bishop Garrison, staf bidang kebijakan luar negeri di tim kampanye Hillary Clinton.

“Solusi kebijakan luar negeri akan memiliki konsekuensi yang mempengaruhi banyak bidang, di luar masalah fiskal,” tambahnya, "dan kita butuh seorang pemimpin yang tak sebatas paham isu, tapi juga tahu cara mengarahkannya."

Pembahasan mengenai kebijakan luar negeri dalam konteks debat capres Demokrat seringkali tertutup isu-isu domestik, mulai dari imigrasi, kesehatan, hingga ekonomi. Masyarakat belakangan lebih peduli dengan masalah yang ada di sekitar mereka alih-alih dinamika yang terjadi di luar AS.

Jajak pendapat yang dilakukan Pew Research pada Januari silam, seperti dikutip Vox, menyebutkan bahwa kesehatan, ekonomi, dan pendidikan adalah tiga masalah teratas yang terlintas di kepala orang-orang AS. Tak heran bila isu kebijakan luar negeri tak jadi sesuatu pembahasan yang menarik dalam setiap debat. Apakah ini sinyal bahwa eksepsionalisme AS di dalam pergaulan internasional tak lagi jadi isu yang seksi dijual para politikus?

Baca juga artikel terkait PILPRES AS 2020 atau tulisan menarik lainnya Faisal Irfani
(tirto.id - Politik)


Penulis: Faisal Irfani
Editor: Windu Jusuf
DarkLight