Isu Agama Pemilu Thailand: Umat Buddha Merasa Terancam oleh Islam

Infografik Isu Agama di Pemilu Thailand
Para pendukung mengangkat poster kandidat Partai Pheu Thai selama kampanye pemilu di Bangkok, Thailand, Jumat (15/2/2019). AP Foto/Sakchai Lalit
Oleh: Tony Firman - 15 Maret 2019
Dibaca Normal 4 menit
Partai Pandin Dharma memainkan sentimen agama dalam kampanye. Bagi mereka, Buddha sedang terancam oleh Islam di Thailand selatan.
tirto.id - "Saya bergabung dengan partai ini karena kebijakannya untuk melindungi agama," kata Sirima Sarakul, 36 tahun, perempuan yang dulu dikenal sebagai model. Ia hijrah ke partai agama, Pandin Dharma, untuk ikut memperebutkan kursi parlemen di pemilu Thailand.

Berpakaian serba putih, saat berkampanye di sebuah pasar di Bangkok, Sirima tidak sendirian. Ia ditemani Boonyatilert Sara, mantan biksu berusia 45.

Ini adalah fenomena baru di Thailand. Dalam laporan jurnalis Panu Wongcha-um untuk Reuters, hajatan demokrasi Thailand diwarnai kemunculan partai yang mengusung sentimen agama. Mereka mengobarkan kampanye bahwa eksistensi Buddha sebagai agama mayoritas di Thailand sedang terancam dan mengajak para pendukungnya untuk mencegah itu.

"Agama Buddha telah membusuk di negara ini," kata salah seorang pendukung Pandin Dharma, Yuttana Suksa-ard, 66 tahun. "Partai seperti ini dapat membantu memurnikan agama."

Para pendukung Pandin Dharma percaya bahwa hari-hari ini Thailand sedang dipimpin otoritas sekuler yang terus memusuhi agama Buddha dan mengkriminalisasi para biksu.

"Para biksu menghadapi tangan besi negara," keluh mantan biksu Korn Medee, 47, yang sekaligus pemimpin Partai Pandin Dharma.

Mereka menganggap pemerintah saat ini lebih peduli terhadap umat Islam yang cuma minoritas di Thailand dibanding mayoritas Buddha. "Pemerintah secara terang-terangan lebih menyukai agama lain (Islam) daripada agama Buddha," imbuh Korn.

Penduduk Thailand per tahun 2018 berjumlah lebih dari 68 juta jiwa. Sebesar 94,6 persen penduduknya memeluk Buddha. Buddhisme eksis di tanah Thailand sejak ribuan tahun lalu. Tidak heran, agama ini banyak menopang aspek kehidupan dan budaya masyarakat.

Agama terbesar kedua adalah Islam yang membentuk proporsi 4,3 persen, disusul Kristen sebesar 1 persen.

Pertarungan Faksi Agama dan Militer

Jawatan Nasional Buddhisme (NOB) milik pemerintah menolak berkomentar tentang kebangkitan nasionalisme Buddha macam Pandin Dharma. NOB hanya mengatakan bahwa yang dituduhkan itu adalah masalah keamanan nasional.

Agama Buddha di Thailand terbagi menjadi dua: Mahanikaya yang berbasis kelompok dan Thammayut yang lebih konservatif dan cenderung mendukung kerajaan sejak didirikan Raja Rama IV pada abad ke-19. Meski Buddhisme mengakar kuat dalam kehidupan sosial budaya, biksu hanya berpengaruh kecil dibanding kuasa monarki dan militer.

Tidak semua partai Buddha di Thailand sehaluan dengan Pandin Dharma. Dua partai Buddha lainnya yang dikenal pro-pemerintahan mendukung upaya negara mengontrol kuil-kuil dan membuka skandal kebobrokan para pemuka agama Buddha dari korupsi hingga skandal seks. Paiboon Nititawan, anggota Partai Reformasi Rakyat yang pro-junta militer, menganggap partai seperti Pandin Dharma tidak mencerminkan Buddhisme yang sebenarnya.


Beberapa tahun terakhir sejumlah biksu memang mendapat kecaman publik lantaran melanggar sumpah. Mereka terjerat kasus kriminal seperti skandal pemerasan uang, seks, kasus narkoba, judi, hingga pembunuhan.

Terbongkarnya borok sejumlah biksu ini terutama terjadi di era pemerintahan junta militer di era Perdana Menteri Jenderal Prayuth Chan-ocha. Asia Times menuturkan sejak mengudeta pemerintahan Yingluck Shinawatra pada 2014 junta militer makin sering melakukan aksi bersih-bersih yang menyasar kasus korupsi di institusi keagamaan. Ini karena pemerintahan sipil sebelumnya kerap menjalin hubungan mesra dengan sejumlah pemuka agama Buddha demi mengamankan suara umat dalam pemilu.

Di bawah junta militer, wihara Buddha kerap di-sweeping dengan alasan pemberantasan korupsi sekaligus menangkapi biksu-biksu yang bermasalah.

Baru-baru ini, misalnya, seperti diwartakan Bangkok Post, pada Februari 2019 kepolisian Kerajaan Thailand telah menangkap 19 biksu yang dituduh melakukan berbagai kejahatan kriminal, termasuk pembunuhan dan pelecehan seksual.

Kepala divisi Chiraphop Phuridet bahkan bersumpah bahwa di tahun 2019 pihaknya akan melakukan “bersih-bersih kuil” lebih mendalam termasuk meminta bantuan Interpol. Menurutnya hal itu dilakukan untuk membersihkan para penjahat berbaju biksu.

Pemerintahan Prayuth juga terlibat perseteruan sengit dengan sekte Buddha bernama Dhammakaya pimpinan Phra Dhammachayo. Jika dibandingkan dengan kuil-kuil Buddha pada umumnya, wihara sekte Dhammakaya yang terletak di pinggiran Bangkok tampak lebih mencolok dan megah. Kebanyakan pengikutnya pun orang kaya yang butuh siraman rohani.


Pada 2017 komplek wihara megah yang berada di Pathum Thani itu digerebek polisi atas tuduhan pencucian uang dan penggelapan dana besar-besaran senilai 33 juta dolar. Kepala wihara jadi buronan dan berhasil lolos. Meski pernah digerebek, aktivitas wihara masih berlangsung sampai kini. Pada 19 Februari 2019 wihara itu masih menyelenggarakan acara tahunan memperingati Makha Bucha, salah satu hari terpenting dalam kalender Buddha.

Kelompok nasionalis Buddha seperti Pandin Dharma memakai situasi tersebut untuk menunjukkan kepada pendukung dan menarik simpati rakyat bahwa pemerintahan sekarang sedang memusuhi agama. Mulai dari aksi penangkapan biksu, pengawasan tempat ibadah, hingga penggerebekan di komplek Dhammakaya.

Tetapi bukannya pemerintahan junta militer tanpa cacat. Pemilu pada 24 Maret nanti terselenggara setelah rezim Prayuth berkali-kali melakukan penundaan. Pada Januari 2019 lebih dari 400 massa pro-demokrasi turun ke jalan menuntut pemerintah segera menyelenggarakan pemilu yang dijanjikan pada 24 Februari 2019 dan kenyataannya molor lagi sampai Maret.

Sejak junta militer berkuasa, pemilu Thailand telah ditunda sebanyak lima kali. Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) bentukan junta militer beralasan Thailand tidak siap untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Apirat Kongsompong, Kepala Staf Angkatan Darat, secara terbuka menyebut demonstran pro-demokrasi sebagai kumpulan orang-orang pembuat onar. Mereka juga menyusun konstitusi baru yang melapangkan peran militer dalam politik untuk 20 tahun ke depan.

Pemilu Thailand pada 24 Maret 2019 diikuti lebih dari 80 partai politik. Mereka bertarung memperebutkan 50 kursi di majelis rendah parlemen. Prayuth mencalonkan diri sebagai perdana menteri. Kehadiran partai anyar Pandin Dharma menandai babak baru perpolitikan negeri seribu pagoda. Selain Pandin Dharma, ada pula partai baru yang mewadahi aspirasi politik kaum milenial dan berani mengkritik junta militer, yakni Partai Masa Depan (Future Forward).

Mekarnya Sentimen Agama

Mantan biksu di Partai Pandin Dharma, Boonyatilert, yang menemani Sirima berkampanye, menyebut, "Saya ingin melindungi agama dan untuk itu kami membutuhkan kekuatan legislatif," ujarnya dengan yakin. “Di negara tetangga Myanmar, umat Buddha di sana benar-benar tahu apa agama mereka dan mereka dapat mempertahankannya. Tetapi tidak dengan di sini."

Ungkapan Boonyatilert yang menjadikan konflik Rohingya di Myanmar sebagai contoh sikap bela agama merujuk pada isu separatisme tiga provinsi Thailand selatan yaitu Pattani, Yala, dan Narathiwat.


Konflik itu sudah terjadi sejak lama. Thanet Aphornsuvan dalam Rebellion In Southern Thailand: Contending Histories (2007) menjelaskan konflik antara Thailand dan Pattani sudah dimulai sejak abad ke-14 hingga pertengahan abad ke-20. Warisan perselisihan regional inilah yang terus dirawat dan kerap timbul tenggelam sampai muncul kembali pada 1960-an.

Pertentangan utama antara Siam (sebutan lain untuk bangsa Thailand) dan Pattani berkisar pada kebijakan nasional yang dianggap mendiskriminasi dan menghancurkan identitas dan budaya Muslim Melayu di Pattani.

Pada awal abad ke-20, di bawah pemerintahan Raja Chulalongkorn, penindasan identitas Melayu Pattani ditandai dengan politik sentralisasi dan penyeragaman yang menghasilkan kekerasan budaya. Alih-alih melepaskan Pattani untuk menentukan nasib sendiri atau memberi hak otonomi khusus, pemerintah tetap kukuh menggenggam Pattani sebagai sebuah provinsi. Proses penyeragaman paksa berlanjut di bawah pemerintahan Phipun pada 1940-an. Saat itu praktik-praktik Islam dan penggunaan bahasa Yawi dihentikan.

Kekerasan kembali meledak pada 2004. Nasionalis Melayu Pattani yang memperjuangkan kemerdekaan mulai mengarahkan serangan kepada para biksu, guru agama Buddha, dan pejabat pemerintahan.

Laporan Panu Wongcha-um untuk Channel News Asia pada 2017 menyebut serangkaian serangan tersebut telah membuat banyak umat Buddha di selatan merasa tidak aman. Penduduk Buddha yang tinggal di daerah perdesaan di tiga provinsi paling selatan banyak yang bermigrasi ke pusat kota dan beberapa bahkan memilih pindah rumah dan tidak kembali.



Ada persaingan sengit antara kelompok Buddha Dhammakaya dan pemerintah Thailand dalam menangani konflik di Thailand selatan. Selama 13 tahun terakhir, kelompok Dhammakaya terus menyelenggarakan kegiatan keagamaan untuk "menjaga iman" umat Buddha di selatan. Aksi Dhammakaya bisa dibilang cukup sukses membuat warga Buddha setempat merasa diperhatikan.

Sebaliknya, pemerintah Bangkok lebih perhatian dengan komunitas Muslim di Thailand selatan. Tujuannya untuk menghindari agar krisis yang terjadi tidak merembet ke konflik agama. Tetapi banyak umat Buddha justru merasa diabaikan.

Sejak akhir 2016, di provinsi Yala, kelompok Buddha mendirikan Jaringan Buddha untuk Perlindungan Buddhisme yang dipimpin Somnuk Rakang. Retorika yang dimainkan adalah umat Buddha di Thailand selatan lama-lama bakal punah karena diabaikan dan ujung-ujungnya kawasan itu tidak lagi menjadi bagian dari Thailand.

Jika merujuk pada data statistik nasional Thailand, populasi umat Buddha di Thailand selatan memang menunjukkan tren menurun. Di Narathiwat, populasi umat Buddha sebesar 20,5 persen pada 1990 turun menjadi 14 persen pada 2010. Sedangkan di Yala, dari yang jumlahnya 35,9 persen pada 1990 turun menjadi 23,3 persen pada 2010. Di Pattani, dari 19,2 persen pada 1990 menjadi 15,5 persen pada 2010.


Somnuk mendesak pemerintah Bangkok untuk mendorong umat Buddha mengisi wilayah Thailand selatan dan melindungi umat Buddha saat konflik meletus sehingga mereka tidak bermigrasi. Ia juga menginginkan agar dibangun kompleks taman Buddha di Pattani. Proyek taman Buddha itu sudah diperdebatkan sejak 2016 karena banyak penduduk Muslim di sana keberatan.

Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, sentimen agama di Thailand selatan bakal terus berkobar. Apalagi partai politik sudah menunggangi isu tersebut untuk dimainkan di level nasional.

Baca juga artikel terkait POLITIK THAILAND atau tulisan menarik lainnya Tony Firman
(tirto.id - Politik)

Penulis: Tony Firman
Editor: Ivan Aulia Ahsan
DarkLight