Round Up

Ironi Harta Pejabat Naik Saat Rakyat Terjerat Kebutuhan Pokok

Reporter: Alfian Putra Abdi - 21 Apr 2022 10:00 WIB
Dibaca Normal 5 menit
Kenaikan harta kekayaan sejumlah pejabat negara selama pandemi menjadi ironi saat masyarakat justru terjerat kebutuhan pokok.
tirto.id - Dalam dua tahun terakhir pandemi Covid-19 di Indonesia, harta kekayaan para penyelenggara negara mengalami perkembangan berbeda. Ada yang mengalami kenaikan dan penurunan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Para penyelenggara negara yang mengalami kenaikan, antara lain Presiden Joko Widodo. Harta kekayaan Jokowi tahun 2021 menjadi Rp71.471.466.189 atau naik 12,35 persen ekuivalen Rp7,854 miliar dari tahun sebelumnya denga total Rp 63,6 miliar.

Kenaikan harta Jokowi disebabkan perubahan pada aset tanah dan bangunan. Jokowi memiliki 20 tanah dan bangunan seharga Rp53,281 miliar pada 2020, setahun kemudian naik 11,57 persen menjadi Rp59,445 miliar.

Aset kas dan setara kas Jokowi juga mengalami kenaikan 14,56 persen ekuivalen Rp1,463 miliar pada 2021 daripada tahun sebelumnya dengan total Rp10,047 miliar.

Kas ialah uang tunai/dana tunai yang dimiliki, dipegang/disimpan per tanggal pelaporan. Setara Kas (Deposito, Giro, Tabungan, lainnya) adalah kepemilikan dana dalam bentuk simpanan di lembaga keuangan yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu.

Sementara Wakil Presiden, Ma'ruf Amin mengalami penurunan harta kekayaan sebanyak 12,91 persen ekuivalen Rp1,882 miliar pada 2021. Pada 2020 harta kekayaan Ma'ruf Rp14,587 miliar, setahun kemudian menjadi Rp12,704 miliar.

Penurunan jumlah kekayaan Ma'ruf terjadi karena ia menjual salah satu aset tanah dan bangunan. Pada 2020, Ma'ruf memiliki 11 unit tanah dan bangunan di Jakarta Utara dan Kota Depok dengan total Rp9,423 miliar. Setahun kemudian ia menjual tanah dan bangunan seluas 204m2 di Jakarta Utara seharga Rp2 miliar.

Menurunnya kekayaan Ma'ruf juga disebabkan melemahnya nilai kendaraan miliknya. Ma'ruf memiliki 3 mobil dengan total Rp1,395 miliar. Namun turun menjadi Rp557 juta atau 58,64 persen.

Meski demikian kas dan setara kas Ma'ruf naik 26,62 persen ekuivalen Rp935 juta dari tahun sebelumnya dengan total Rp3,512 miliar.



Kondisi serupa juga terjadi pada empat Menteri Koordinator Kabinet Indonesia Maju.

Kenaikan harta kekayaan terjadi pada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Tahun 2021, ia menambah aset tanah dan bangunan seharga Rp10 miliar. Begitu juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Ia membeli Vespa Primavera 150 seharga Rp47 juta.

Dua Menko lainnya justru mengalami penurunan harta kekayaan. Meski demikian, mereka tetap bisa menambah beberapa aset. Seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menambah aset tanah seharga Rp500 juta.

Serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menambah aset tanah seharga Rp1,331 miliar.

Berikut rincian kekayaan keempat Menko RI yang Tirto lansir dari data LHKPN KPK.

Airlangga Hartarto

Harta kekayaan Airlangga Hartarto meroket dalam setahun terakhir. Total kekayaan Airlangga sebesar Rp260,611 miliar pada 2020. Menjadi Rp425,600 miliar pada 2021.

Penambahan harta kekayaan Airlangga disebabkan beberapa hal, seperti bertambahnya jumlah aset tanah dan bangunan miliknya.

Pada 2020, Airlangga memiliki aset tanah dan bangunan sebanyak 8 unit dengan total Rp98,1 miliar. Setahun kemudian Airlangga menambah 1 unit tanah dan bangunan seharga Rp10,288 miliar.

Penambahan juga terjadi pada bidang kas dan setara kas. Tahun 2020, Airlangga hanya memiliki Rp167,430 miliar. Setahun kemudian naik tinggi menjadi Rp321,333 miliar.

Begitu juga dengan harta jenis surat berharga Airlangga. Pada 2020, jumlahnya hanya Rp52,976 miliar. Setahun kemudian menjadi Rp54,941 miliar.

Utang Airlangga juga ikut naik. Pada 2020, utang Ketua Umum Golkar tersebut sebesar Rp71,103 miliar. Setahun berikutnya menjadi Rp72,270 miliar.

Harta Airlangga yang bernilai tetap hanya kendaraan. Selama dua tahun terakhir, ia hanya punya 5 mobil dengan total Rp2,564 miliar.

Begitu juga dengan harta bergerak yang tak berubah jumlahnya, tetap pada Rp573 juta. Serta harga lainnya, tetap pada Rp9,998 miliar.



Mahfud MD

Harta kekayaan Mahfud MD juga naik Rp2,504 miliar. Dari Rp27,131 miliar pada 2020 menjadi Rp29,635 miliar pada 2021. Penambahan harta Mahfud MD terjadi setelah ia membeli motor Vespa Primavera 150 seharga Rp47 juta pada 2021.

Kini ia memiliki 2 motor dan 4 mobil dengan total Rp1,650 miliar.

Aset berupa kas dan setara kas Mahfud juga naik Rp2,457 miliar dalam dua tahun terakhir. Pada 2020, ia memiliki Rp13,333 miliar. Setahun kemudian menjadi Rp15,790 miliar.

Ia tidak punya surat berharga dan utang. Sementara harta bergerak lainnya tetap dengan nominal yang sama, yakni Rp180,500 juta.

Muhadjir Effendy

Harta kekayaan Muhadjir Effendy merosot Rp6,374 miliar dalam dua tahun terakhir. Pada 2020, total harta mantan Mendikbud ini sebesar Rp72,624 miliar. Setahun kemudian menjadi Rp66,249 miliar.

Menyusutnya kekayaan Muhadjir disebabkan berkurangnya aset tanah dan bangunan miliknya. Pada 2020, ia memiliki 32 unit tanah dan bangunan dengan total Rp58,571 miliar.

Setahun kemudian menjadi Rp53,436 miliar. Beberapa aset tanah miliknya di Kota Malang hilang dari daftar LHKPN 2021, seperti: tanah seluas 147 m2 seharga Rp1,2 miliar; 145 m2 seharga Rp735 juta; 113 m2 seharga Rp1,2 miliar; 113 m2 seharga Rp1,2 miliar; dan 114 m2 seharga Rp1,3 miliar.

Namun, Muhadjir juga menambah aset tanah lainnya di Kota Madiun pada tahun yang sama. Tanah seluas 948 m2 seharga Rp500 juta.

Kendaran miliknya juga berkurang. Pada 2020, Muhadjir memiliki 2 mobil dan 1 motor dengan total Rp103 juta. Setahun berikutnya ia tidak lagi punya motor dan hartanya minus Rp3 juta.

Aset kas dan setara kas Muhadjir juga mengalami penurunan. Pada 2020, ia memiliki Rp12,266 miliar. Setahun berikutnya Rp10,556 miliar.

Namun jenis harta lainnya milik Muhadjir mengalami kenaikan Rp474 juta pada 2021. Tahun sebelumnya hanya Rp963,3 juta.

Muhadjir tak memiliki utang. Dan harta bergerak miliknya berada pada nominal yang tetap yakni Rp671,5 juta. Dan aset surat berharganya pun tetap, yakni Rp49 juta.



Luhut Binsar Pandjaitan

Harta kekayaan Luhut Binsar Pandjaitan merosot Rp28,873 miliar pada 2021 dari tahun sebelumnya Rp745,188 miliar.

Merosotnya harta kekayaan Luhut disebabkan beberapa hal, seperti menurunya harga kendaraan miliknya. Luhut punya 4 mobil dan 1 motor dengan total Rp2,485 miliar pada 2020, lantas menyusut Rp325 juta setahun kemudian.

Begitu juga jenis harta lainnya Luhut yang merosot Rp175,269 miliar pada 2021, sementara tahun sebelumnya Rp207,126 miliar.

Meski demikian, Luhut menambah aset tanah di Kota Bogor sebanyak 4 unit dengan luas beragam: 19962 m2 seharga Rp983 juta, 3812 m2 seharga Rp190 juta, 2628 m2 seharga Rp131 juta, dan 537 m2 seharga Rp26 juta.

Harta surat berharga Luhut juga mengalami kenaikan Rp86,871 miliar tahun 2021 dari tahun sebelumnya Rp106,164 miliar.

Begitu juga dengan aset kas dan setara kas Luhut, naik Rp58,517 miliar pada 2021 dari tahun sebelumnya Rp194,009 miliar.

Utang Luhut dalam dua tahun terakhir masih tetap, Rp12 miliar. Begitu juga dengan total harga bergerak miliknya, Rp3,382 miliar.

Bagaimana dengan harta kekayaan eks dua rival politik Jokowi pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang kini merapat dalam kabinet?

Kekayaan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto naik 0,15 persen ekuivalen Rp3,139 miliar pada 2021 dari tahun sebelumnya dengan total Rp2,029 triliun.

Kenaikan nilai aset hanya terjadi pada harta lainnya Prabowo. Pada 2020, sebesar Rp40 miliar. Setahun kemudian menjadi Rp43,139 miliar.

Harta lainnya bisa berupa piutang, usaha/kerjasama yang tidak berbadan hukum/usaha, dana pensiun/tunjangan hari tua, unitlink, sewa jangka panjang dibayar dimuka, dan hak pengelolaan/pengusahaan yang dimiliki perseorangan.

Sementara untuk aset tanah dan bangunan dan kendaraan masih stagnan.

Hal yang sama juga terjadi pada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno. Berdasarkan LHKPN 2021, Sandiaga tercatat memiliki harta Rp10,6 triliun. Ia juga tercatat memiliki surat berharga senilai Rp9,7 triliun.

Tidak hanya itu, Sandiaga juga tercatat memiliki kas dan setara kas Rp787 miliar dan harta lainnya senilai Rp85,9 miliar.

Jika dibandingkan dengan 2020, harga Sandiaga bisa dibilang melesat dua kali lipat. Saat itu, ia memiliki harta mencapai Rp5 triliun. Laporan itu diserahkan Sandiaga ke KPK saat ia maju sebagai cawapres pada Pilpres 2019.


Kenaikan Harta Pejabat Negara

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai wajar kenaikan jumlah harta kekayaan para penyelenggara negara. Terutama Presiden Jokowi yang memiliki gaji dan tunjangan cukup besar.

Merujuk UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administrasi Presiden dan Wakil Presiden disebutkan gaji pokok presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara, selain presiden dan wakil presiden. Sedangkan, gaji wakil presiden sebesar empat kali dari gaji tertinggi.

Gaji Jokowi menyentuh angka Rp30,24 juta per bulan dengan tunjangan Rp32,5 juta per bulan. Sementara Ma'ruf Amin mendapatkan gaji Rp20,16 juta per bulan dengan tunjangan Rp22 juta per bulan.

"Kenaikan itu wajar. Jokowi ini kan orang yang sederhana hidupnya," ujar Emrus kepada Tirto, Rabu (20/4/2022).

Begitu juga dengan para menteri Jokowi. Emrus menilai meningkatnya kekayaan sejumlah menteri tak lepas dari latar belakang kesuksesan mereka sebelum menjabat. Semisal Airlangga, yang ia nilai sudah kaya sebelum menjadi menko.

"Saya lihat itu normal. Sepanjang menteri itu tidak terlibat dalam hal yang tidak baik dalam konteks perolehan ekonomi," tukasnya.

Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, meningkatnya kekayaan sejumlah penyelenggara negara perlu ditelusuri. Sebab beririsan dengan pandemi dan dampaknya terhadap industri dan ketenagakerjaan.

"Ini yang dinamakan ironi di tengah pandemi. Ironi karena rakyat sedang susah," ujar Ujang kepada Tirto, Rabu (20/4/2022).

Ujang menilai hal ini sebagai kenyataan pahit. Saat masyarakat terjerat harga-harga kebutuhan pokok: minyak goreng, beras, dan lain-lain. Pejabat negara justru menambah pundi-pundi kekayaan.

“Memang negara ini negara ironi," ujar Ujang.


Baca juga artikel terkait HARTA KEKAYAAN atau tulisan menarik lainnya Alfian Putra Abdi
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Alfian Putra Abdi
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Abdul Aziz

DarkLight