tirto.id - Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menilai, macetnya Jakarta disebabkan karena terkonsentrasinya aktivitas masyarakat di daerah penyangga yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Menurut Darmaningtyas, Jakarta saat ini memegang peranan sebagai pusat aktivitas dan pekerjaan masyarakat di area sekitarnya.
“Kemacetan DKI Jakarta memang tidak bisa diselesaikan DKI saja. Masalahnya pekerjaan menumpuk di Jakarta. Berbondong-bondonglah orang ke Jakarta dari daerah penyangga,” ucap Darmaningtyas saat dihubungi reporter Tirto pada Sabtu (10/8/2019).
Darmaningtyas mengatakan, banyak masyarakat yang tak mampu membeli rumah di Jakarta mengingat tingginya harga tanah. Maka warga pun memutuskan untuk tinggal di daerah penyangga dan rela bolak-balik ke Jakarta untuk tetap melanjutkan pekerjaannya.
Akan tetapi, transportasi umum bagi penduduk di wilayah penyangga memang belum terfasilitasi dengan baik sehingga mau tidak mau, mereka tetap menggunakan kendaraan pribadi.
Alhasil, Darmaningtyas mengaku, tidak heran bila akhirnya arus kendaraan yang ada seolah membuat Jakarta menjadi macet meskipun jika mereka bisa tinggal di Jakarta, transportasi publik di Jakarta sudah relatif cukup baik.
“Perumahan di Jakarta itu sangat mahal. Orang tinggal di Bodetabek, tetapi kerja di Jakarta. Itu menyebabkan timbulnya macet,” ucap Darmaningtyas.
Sepengetahuan Darmaningtyas berbagai upaya pernah dilakukan untuk merespons fenomena ini. Ia mencontohkan kehadiran kota mandiri BSD di Banten dan Karawaci atau Lippo Cikarang di Jawa Barat.
Namun, upaya itu tampaknya tak membuahkan hasil. Yang ada, penduduk tetap lari ke Jakarta kendati bermukim di sana.
“Kita ingat ada pembentukan kota Mandiri untuk mengurangi beban Jakarta tapi yang terjadi orang tinggal di sana dan tetap kerja di Jakarta,” ucap Darmaningtyas.
Untuk itu, katanya, pemerintah sebenarnya sudah berupaya menyelesaikan ini dengan kehadiran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) karena persoalan ini menyangkut semua daerah penyangga.
Namun, hasilnya ia perkirakan masih perlu dilihat 5-10 tahun ke depan karena perkara ini bukan urusan instan.
“BPTJ ya belum lah itu, kan, perlu upaya ekstra. Tidak cukup 3 tahun usai dibentuk. Perlu 5-10 tahun,” tukas Darmaningtyas.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
