tirto.id - Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono menyatakan pemerintah masih membahas skema insentif untuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang akan diberikan sebagai kompensasi atas penerapan diskon 15 persen bagi pengguna jalan tol Trans Jawa jarak terjauh.
"Yang lama sudah, yang baru disesuaikan. Rasionalisasi (tarif) itu, integrasi, belum," kata Basuki di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat pada Selasa (22/1/2019).
Diskon 15 persen tersebut diberlakukan selama 2 bulan bersamaan dengan penerapan tarif untuk tujuh ruas baru tol Trans Jawa mulai 21 Januari 2019 kemarin.
Saat ini, sejumlah pengelola jalan tol meminta pemerintah bergerak lebih cepat lantaran pemberian diskon tarif sudah mulai diberlakukan pada awal pekan ini.
Basuki mengatakan skema insentif untuk BUJT tersebut masih dibahas Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan. Meski demikian, dia berjanji skema insentif yang diputuskan pemerintah bisa menjaga pengembalian investasi BUJT.
Menurut Basuki, sejumlah pengelola jalan tol menantikan kebijakan insentif yang terkait dengan perpanjangan waktu defisit cashflow perseroan. Insentif itu bisa berupa fasilitas keringanan pajak atau tax holiday dan jaminan pemerintah berupa cash deficiency support (CDS).
Namun, menurut Basuki, pemberian insentif fiskal dari pemerintah itu masih menunggu restu dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Masih dibahas oleh kementerian keuangan, belum diputuskan [dari APBN atau tidak]," kata Basuki.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
