Menuju konten utama

Indonesia Dorong Langkah Konkret EBT Berkeadilan di G20

Kementerian ESDM telah menyusun peta jalan transisi energi menuju carbon neutral pada 2060 atau lebih cepat bila didukung dunia internasional.

Indonesia Dorong Langkah Konkret EBT Berkeadilan di G20
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/8/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.

tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyatakan, Indonesia akan mendorong langkah-langkah konkret Energi Baru Terbarukan (EBT) yang berkeadilan dan bersih bagi dunia dalam Presidensi G20 mendatang.

Arifin menyebut, pada forum transisi G20, tema yang diusung adalah memperkuat sistem energi global yang lebih bersih dan transisi yang berkeadilan dalam pemulihan berkelanjutan. Di mana terdapat tiga isu prioritas yang disesuaikan dengan perkembangan transisi energi dunia, yaitu aksesibilitas energi, teknologi energi yang bersih, dan pendanaan.

"Forum transisi energi ini diharapkan akan menghasilkan langkah yang lebih konkret guna memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan serta transisi yang berkeadilan dalam konteks pemulihan berkelanjutan," ujar Arifin di Jakarta, Rabu (20/4/2022).

Kementerian ESDM sendiri telah menyusun peta jalan transisi energi menuju carbon neutral (Net-Zero Emission) pada 2060 atau bisa lebih cepat bila didukung dunia internasional.

Dalam peta jalan itu ada strategi utama antara lain dari sisi supply adalah pengembangan EBT secara masif, pengurangan pemanfaatan energi fosil di antaranya tidak lagi menambah pembangkit fosil baru kecuali yang telah berkontrak atau sedang berkonstruksi.

Kemudian retirement Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dilakukan secara bertahap, dan melakukan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke pembangkit EBT serta penerapan teknologi baru seperti Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS).

"Sedangkan di sisi demand melalui penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, pemakaian kompor induksi, penerapan manajemen energi dan standar kinerja energi yang minimum," tambah Arifin.

Anggota Dewan Energi Nasional, Satya Widya Yudha menuturkan, realisasi mitigasi emisi karbon yang dilakukan pemerintah mencapai 69,5 juta ton di 2021. Hal itu dikontribusikan oleh konversi pembangkit energi ke energi bersih, konservasi energi dan sebagainya.

"Kalau kita lihat perkembangan pembangkit listrik EBT ada kemajuan, Sampai september 2021 ada 386 mega watt. Ini memang belum bisa mencapai yang kita targetkan karena capaian EBT saat ini 12 persen tapi untuk mencapai 23 persen di tahun 2025 tentunya sangat challenging," jelasnya.

Dia juga mengingatkan, ada sejumlah tantangan dalam melakukan transisi energi bersih di Indonesia. Seperti potensi EBT yang cukup besar namun tersebar sehingga perlu suatu teknologi, keterbatasan jaringan, rendahnya ketertarikan perbankan di bidang EBT, potensi EBT tidak dapat ditransportasikan, kemampuan industri dalam negeri yang terbatas, ketidakpastian pasar, dan biaya investasi awal yang tinggi, serta bunga bank yang tinggi.

"Kebutuhan investasi untuk memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) cukup besar sekitar Rp3.500 triliun, makanya pak Jokowi mengatakan perlunya climate finance dari luar," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, dalam dokumen NDC, pemerintah menetapkan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia sebesar 29 persen tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41 persen bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada 2030.

Di sisi lain sejumlah perusahaan BUMN dan swasta juga telah menunjukkan perannya dalam membantu transisi energi menuju net zero emission di 2060.

Sementara itu, EVP Perencanaan dan Enjiniring EBT PT PLN (persero), Cita Dewi mengungkapkan, dalam mendukung transisi energi menuju net zero emission di 2060, pihaknya telah melakukan dekarbonisasi kelistrikan.

Dalam dekarbonisasi kelistrikan, PLN menyeimbangkan berbagai tujuan penting lainnya (antara lain: implikasi biaya, energy trilemma, kontribusi GDP, dil), dengan bantuan dari para pemangku kepentingan. Kemudian PLN melakukan Inventarisasi Gas Rumah Kaca sebagai baseline untuk mencapai target Carbon Neutral.

"PLN juga berupaya meningkatkan efisiensi pembangkit listrik dan berpartisipasi dalam uji coba sistem perdagangan emisi, dan PLN memanfaatkan insentif dari carbon credit dan renewable energy certificate untuk mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan," ucapnya.

Selain itu, PLN juga berkomitmen untuk menargetkan EBT sebanyak 23 persen pada 2025 dan meninggalkan PLTU batu bara secara bertahap sampai dengan 2056.

Baca juga artikel terkait ENERGI BARU TERBARUKAN atau tulisan lainnya dari Dwi Aditya Putra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Fahreza Rizky