Menuju konten utama

Indeks Pembangunan Manusia Jakarta & Yogyakarta Paling Tinggi

Pencapaian kualitas manusia di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta memuncaki hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2015. IPM Provinsi DKI Jakarta mencapai angka 78,99, sedangkan IPM DI Yogyakarta hanya selisih satu poin di bawahnya yakni sebesar 77,59.

Indeks Pembangunan Manusia Jakarta & Yogyakarta Paling Tinggi
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Muhammad Nasir memberikan kulaih umum kepada mahasiswa di Universitas Muria Kudus (UMK) Jawa Tengah, Senin (16/5/2016). Dalam kuliah umum yang bertema posisi tawar sumber daya manusia indonesia dalam memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tersebut, Muhammad Nasir mengajak mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan teknis (hard skills) serta keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri (soft skills) agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho.

tirto.id - Pencapaian kualitas manusia di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta memuncaki hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2015. IPM Provinsi DKI Jakarta mencapai angka 78,99, sedangkan IPM DI Yogyakarta hanya selisih satu poin di bawahnya yakni sebesar 77,59.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). "IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto kepada Antara di Yogyakarta, Sabtu (17/9/2016).

Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi periode September 2016 mencatat, bahwa IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living).

Selanjutnya, kata Suhariyanto, dimensi tersebut diukur dengan beberapa indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sedangkan standar hidup layak digambarkan melalui pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Kriteria pencapaian IPM dapat dikategorikan dalam 4 kelompok. Pertama, IPM yang berada di bawah angka 60 masuk kategori IPM rendah, lalu IPM yang berada di antara angka 60 hingga 70, masuk kategori IPM sedang. Ketiga, IPM yang berada di antara angka 70 hingga 80, masuk kategori IPM tinggi, dan yang keempat yakni IPM yang berada di atas angka 80, masuk kategori IPM sangat tinggi.

IPM Indonesia Meningkat

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) meningkat pada tahun 2015 bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kepala BPS Suryamin, dalam pemaparannya di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (15/6/2016), IPM Indonesia pada 2015 mencapai 69,55 persen, meningkat 0,65 poin di tahun sebelumnya yang sebesar 68,9 persen.

"Ini lebih tinggi dari target yang tercantum dalam APBN 2015 yaitu 69,4 poin," ujar Suryamin.

Pada tahun 2015, AHH penduduk Indonesia meningkat 0,19 tahun yang artinya, kata Suryamin, bayi Indonesia yang baru lahir memiliki harapan hidup hingga 70,78 tahun. Data ini menunjukkan harapan hidup manusia Indonesia terus bertambah, setidaknya sejak tahun 2010, di mana ketika itu umur maksimal orang Indonesia rata-rata 69,81 tahun.

Sementara RLS pada tahun 2015 meningkat 0,11 tahun dari tahun sebelumnya, menjadi 7,84 tahun, untuk penduduk usia 25 tahun ke atas. Pengeluaran perkapita Indonesia pada tahun 2015 mencapai Rp10,15 juta, meningkat Rp247 ribu dari tahun 2014.

Adapun kecepatan pertumbuhan IPM tertinggi pada tahun 2014--2015 adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan nilai 1,37 persen, Jawa Timur 1,19 persen dan Sulawesi Barat 1,16 persen. Laju pertumbuhan IPM 2014--2015 terendah adalah kalimantan Timur dengan nilai 0,47 persen, Maluku 0,46 persen dan Kalimantan Utara 0,17 persen.

Pada tahun 2015, IPM dengan kategori tinggi (rentang indeks 70--80) berada di delapan provinsi yaitu Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara.

Provinsi Papua adalah wilayah Indonesia dengan IPM berkategori rendah (< 60). Namun ada provinsi dengan IPM sangat tertinggi (> 80). Kesenjangan IPM terbesar pada tahun 2015 juga berada di Provinsi Papua, di mana IPM terendah terdapat di Kabupaten Nduga dengan 25,47 dan tertinggi di Kpta Jayapura dengan IPM 78,05.

Baca juga artikel terkait IPM atau tulisan lainnya dari Akhmad Muawal Hasan

tirto.id - Hard news
Reporter: Akhmad Muawal Hasan
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Akhmad Muawal Hasan