tirto.id - Badan Pusat Status (BPS) mencatat bahwa Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2018 masih berada pada kategori sedang, yakni di angka 72,39--naik 0,28 poin dibandingkan tahun 2019.
Namun, jika dilihat dari tiga aspek yang menopangnya, kenaikan hanya terjadi pada aspek lembaga demokrasi. Tahun lalu, indeks aspek lembaga demokrasi berada di posisi 75,25 atau naik 2,76 poin dibandingkan 72,49 pada tahun 2017.
Sementara dua aspek lainnya, yakni aspek kebebasan hak sipil dan aspek hak-hak politik, mengalami penurunan pada tahun 2018.
Indeks aspek kebebasan sipil turun 0,29 poin dari 78,75 di tahun 2017 ke 78,46 di tahun lalu. Aspek hak-hak politik berada pada angka 65,79--turun 0,84 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, penurunan pada indeks kebebasan sipil terutama disebabkan oleh penurunan pada variabel kebebasan berkeyakinan sebesar 1,42 poin dari 84,28 di tahun 2017 menjadi 82,86 pada tahun 2018.
"Tiga variabel lainnya, yakni kebebasan berkumpul dan berserikat; kebebasan berpendapat serta kebebasan dari diskriminasi masih menunjukkan peningkatan," ujarnya di kantor BPS, Senin (29/7/2019).
Sementara pada aspek hak-hak politik penurunan terutama disebabkan oleh menurunnya variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan sebesar 1,88 poin, yakni dari 56,16 di 2017 ke 54,2 di 2018.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri
