Menuju konten utama

IISIA Minta Pemerintah Lindungi Industri Baja dari Impor Cina

"Lama-lama hancurlah industri baja nasional. Daya saing dari industri nasional juga terancam," kata Silmy. 

IISIA Minta Pemerintah Lindungi Industri Baja dari Impor Cina
Pabrik baja milik PT Krakatau Nippon Steel Sumikin di Cilegon, Banten. ANTARA News/Sella Panduarsa Gareta

tirto.id - Ketua Umum Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Silmy Karim meminta pemerintah melindungi industri baja nasional. Pasalnya, saat ini Indonesia tengah mengalami banjir impor baja. Menurut dia, hal itu cukup berdampak bagi perekonomian.

Pasalnya, Silmy mengatakan, industri baja tidak hanya dipakai untuk kebutuhan infrastruktur saja, tetapi juga digunakan untuk industri otomotif, kapal, elektronik hingga kemasan makanan.

"Kenapa saya bilang [impor baja] mengancam industri karena dia masuk ke segala lini. Ini yang harus kita lindungi," ucap Silmy saat dihubungi reporter Tirto pada Jumat (1/2/2019).

.Ia pun mencontohkan besarnya persentase sumbangsih baja yang mencapai 6,45 persen dari seluruh kelompok non-migas yang turut menyebabkan defisit neraca perdagangan tahun 2018 mencapai 8,57 miliar dolar AS.

Silmy menuturkan, saat ini produksi baja nasional masih sanggup memenuhi kebutuhan domestik. Karena itu, ia menyambut baik keputusan pemerintah yang mau merevisi beleid impor yang sebelumnya mempermudah masuknya baja dari Cina.

Sebab, jika hal itu tidak segera diselesaikan, ia khawatir bila industri baja nasional akan terus terbebani dengan dampak banjirnya impor itu. Pertimbangan lain, kata Silmy, mencangkup tenaga kerja yang menggantungkan nasibnya bilamana industri baja nasional terancam.

"Lama-lama hancurlah industri baja nasional. Daya saing dari industri nasional juga terancam. Intinya bahwa industri nasional harus jadi tuan rumah di negeri sendiri," ucap Silmy.

Sebelumnya, Indef mengatakan masuknya baja Cina dalam jumlah besar ke Indonesia memiliki keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah. Ekonom Indef, Bhima Yudhistira mengatakan proyek pemerintah umumnya didanai dari pinjaman kepada pemerintah Cina.

Akan tetapi, dalam prosesnya, pinjaman diberikan dalam bentuk paket. Isinya pembangunan dilakukan dengan melibatkan besi baja, mesin, kontraktor dan pekerja ahli dari Cina.

Karena itu, ia menduga selain karena masifnya pembangunan infrastruktur, hal ini berkaitan dengan konsekuensi pinjaman yang diterima Indonesia.

"Pinjaman dari Cina berbentuk turnkey project menjadi jalan masuk preferensi kontraktor infrastruktur menggunakan baja dari Cina," ujar Bhima saat dihubungi reporter Tirto pada Jumat (1/2/2019).

Baca juga artikel terkait INDUSTRI BAJA atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Alexander Haryanto