Menuju konten utama

IESR Sarankan ESDM Lelang 5 Blok Migas Setelah Pilpres 2019

Fabby meminta pemerintah hati-hati. Sebab, di tahun politik, investor cenderung menunda investasi lantaran khawatir tidak adanya kepastian hukum.

IESR Sarankan ESDM Lelang 5 Blok Migas Setelah Pilpres 2019
Pemandangan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun dari atas ketinggian bukit Desa Panyang, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (3/1/2019). ANTARA FOTO/Rahmad/foc.

tirto.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka penawaran lelang 5 blok migas konvensional tahap I/2019. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar optimistis lelang tersebut bakal lebih menarik dibanding tahun sebelumnya.

Salah satu daya tariknya, kata dia, dengan membebaskan biaya akses data bagi para kontraktor yang ingin mengakses dokumen lelang.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Essentials Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyampaikan bahwa target pemerintah cukup realistis mengingat capaian yang ditoreh pada tahun 2018.

"Sepertinya pemerintah cukup percaya diri dengan skema gross split dan hasil lelang tahun lalu. Jadi ESDM ingin memanfaatkan momentum ini untuk tes minat investor atas rezim fiskal yang baru, yaitu gross split," ujarnya saat dihubungi Tirto, Senin (25/2/2019).

Meski demikian, lanjut Fabby, pemerintah tetap harus hati-hati. Sebab, di tahun politik, investor cenderung menunda investasi lantaran khawatir tidak adanya kepastian hukum. "Tapi saya masih hati-hati karena sudah dekat Pemilu dan sebaiknya kalau mau lelang dilakukan sesudah April 2019," ujarnya.

ESDM memang membuktikan bahwa skema gross split bukanlah penyebab lelang migas tidak laku. Pada akhir 2018 lalu, tercatat ada 36 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi yang telah menerapkan kontrak bagi hasil skema gross split.

Gross split merupakan skema di mana perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara pemerintah dan kontraktor diperhitungkan di muka. Dengan skema ini, biaya operasi ditanggung kontraktor.

Meski demikian, kata Fabby, yang membuat pemerintah bisa optimisitis adalah perubahan sejumlah ketentuan di mana pemerintah membebaskan akses data terhadap para peserta lelang yang telah mengakses bid document.

Dengan demikian, biaya akses paket hanya akan dibebankan kepada pemenang lelang untuk masing-masing Wilayah Kerja Migas. "Dengan adanya perubahan ini bisa saja blok eskplorasi jadi lebih menarik bagi investor," tuturnya.

Baca juga artikel terkait MIGAS atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto