tirto.id - Indonesia Corruption Watch melihat praktik suap terkait konsesi pengelolaan sumber daya alam, sektor pengadaan, hingga mahar politik biasanya akan mencuat jelang tahun politik, seperti Pemilu ataupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Pola korupsi yang semakin canggih diprediksi meningkat jumlahnya seiring dengan eskalasi politik jelang pemilu. Semakin dekatnya tahun politik 2024, kerawanan ini akan semakin menguat," terang Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW Wana Alamsyah dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2023).
ICW memproyeksikan kasus korupsi dengan modus suap dan manipulasi saham memanfaatkan pasar modal berpotensi semakin masif terjadi. Gejala-gejala tersebut telah terlihat dari temuan ICW dan PPATK.
Dalam tiga tahun terakhir, terdapat sejumlah modus korupsi yang dominan dan baru, di antaranya modus penyalahgunaan anggaran, proyek fiktif, penggelapan, mark up, suap, hingga manipulasi saham atau memanfaatkan pasar modal.
Dari sisi sektor, beberapa sektor yang rawan dikorupsi hampir sama. Sektor yang menjadi pemenuhan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pangan berpotensi akan terus digerogoti.
"Selain empat hal itu, sektor dana desa diproyeksikan ke depan akan tetap menjadi sektor yang paling banyak dikorupsi seiring dengan peningkatan anggaran yang semakin besar," kata Wana.
Dalam catatan ICW, hampir setiap tahun penindakan kasus korupsi selalu mendapat rapor merah. Sementara dari segi jumlah, pola dan modus korupsi ada tren yang kian berkembang.
ICW juga mencatat tidak ada penindakan kasus korupsi yang beringas sepanjang periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Hal tersebut terlihat dari indikator bahwa adanya tren kasus korupsi yang semakin meningkat dan pola korupsi yang digunakan cenderung berbeda, namun penindakannya malah menurun setiap tahun.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Bayu Septianto
