Ibu Kota Pindah, Anies akan Ubah Bekas Gedung Pemerintah Jadi RTH

Oleh: Haris Prabowo - 28 Agustus 2019
Dibaca Normal 1 menit
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengubah gedung-gedung pemerintahan yang tidak terpakai akibat perpindahan ibu kota, menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH).
tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengubah gedung-gedung pemerintahan yang tidak terpakai akibat perpindahan ibu kota, menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Langkah ini merespons pemerintah yang mengumumkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wilayah ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur.

Anies mengatakan gedung-gedung bekas perkantoran yang ditinggal itu akan ia rombak menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Perpindahan itu lebih banyak ruang terbuka hijau itu bekas-bekas kantor, mudah-mudahan menjadi taman di tempat-tempat yang strategis, kan bagus taman-taman tempat strategis bisa juga sebagian jadi kantor," kata Anies di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019) lalu.

Ia pun memastikan kegiatan ekonomi akan jalan terus di Jakarta meskipun ibu kota negara pindah. Anies mengaku bahwa DKI masih ada pekerjaan rumah mengenai pembangunan.

"Jakarta punya sejarah dan akan selalu jadi tempat tujuan wisata karena tempat ini punya sejarah yang panjang. Apapun keputusan pemindahan Ibu Kota, PR pembangunan diteruskan, kemajuan perekonomian jalan terus, dan pariwisata bisnis tetap jalan," katanya.

Lebih lanjut, Anies mengaku nantinya Jakarta diarahkan oleh pemerintah pusat menjadi kota pusat perdagangan internasional.

"Dan Jakarta diarahkan menjadi pintu gerbang Indonesia untuk kegiatan bisnis global jadi pusatnya ke sini," tutupnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan lokasi persis ibu kota baru Indonesia yang akan menggantikan Jakarta. Ibu kota baru itu akan terletak di dua kabupaten yang ada di Kalimantan Timur.

"Berdasarkan riset tiga tahun," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8/2019) siang,
"lokasi ibukota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur."



Ada lima alasan kenapa dua tempat itu yang dipilih. Pertama, kata Jokowi, "risiko bencana minimal, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor."

Kedua, "lokasi strategis, ada di tengah-tengah Indonesia." Secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia memang cukup pendek, yakni 893 km--terpendek kedua di antara lima calon ibu kota lainnya, atau di bawah Kalimantan Tengah yang jarak rata-rata ke seluruh provinsinya sejauh 792 km.

Ketiga, kabupaten itu ada "di dekat perkotaan yang sudah berkembang Balikpapan dan Samarinda."

Keempat, kata Jokowi, "infrastruktur yang relatif lengkap." Dan terakhir di dua tempat itu "tersedia lahan yang sudah dikuasai pemerintah, seluas 180 ribu hektare."

Jokowi mengatakan setelah ini pemerintah akan mulai mengajukan revisi UU ibu kota baru. Pada akhir 2020, pemerintah akan memulai konstruksi infrastruktur dan pada 2024 pemindahan akan dilakukan secara bertahap.

Pembiayaan pembangunan akan dilakukan dari dana APBN yang bekerja sama dengan swasta. Untuk APBN, hanya menyumbang 19 persen dari total biaya yang dibutuhkan.

Mengenai status Jakarta, Jokowi memastikan, "Jakarta akan tetap jadi pusat bisnis, perdagangan yang berskala global."


Baca juga artikel terkait PEMINDAHAN IBU KOTA atau tulisan menarik lainnya Haris Prabowo
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
DarkLight