HRW Nilai Cara Pemkot Padang Tangani LGBT Lemahkan Penanganan HIV

Oleh: Fadiyah Alaidrus - 23 Januari 2019
Dibaca Normal 1 menit
Kegagalan pemerintah Indonesia dalam menangani kepanikan moral anti-LGBT ini membawa konsekuensi amat buruk terhadap kesehatan masyarakat.
tirto.id - Human Right Watch menilai apa yang dilakukan oleh Pemerintaha Kota (Pemkot) Padang dalam menangani lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT), justru memengaruhi upaya perlawanan terhadap HIV/AIDS.

Peneliti Indonesia di Human Rights Watch (HRW), Andreas Harsono mengatakan pendekatan dengan menggunakan aparat dinilai justru memperparah kondisi dan keadaan yang ada. Menurutnya b
erbagai tindakan Pemkot Padang, apalagi dengan bantuan polisi dan tentara, terhadap individu LGBT akan menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

"Ini bukan saja diskriminasi dan intimidasi terhadap warga negara tak bersalah, tapi juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, memperburuk pelayanan terhadap masyarakat, terutama kesehatan dan administrasi," kata Andreas kepada reporter Tirto Rabu (23/1/2019).

Sementara itu, menurut Kyle Knight, peneliti hak-hak LGBT Human Rights Watch menilai secara hak asasi manusia (HAM), kebijakan Pemkot Padang melanggar dan diskriminatif. Selain itu, dalam laporan HRW juga menjelaskan bagaimana kepanikan moral anti-LGBT dan penggerebekan polisi yang melanggar hukum benar-benar mempersulit penyuluhan kesehatan masyarakat kepada kelompok-kelompok warga yang paling berisiko, serta memperbesar peluang penyebaran virus tersebut lebih jauh.

Kyle manambahkan, cara pemerintah menangani wabah HIV di Indonesia dalam beberapa dekade belakangan telah membantu memperlambat penularan baru. Namun, meluasnya stigma dan diskriminasi tersebut justru telah mendorong Orang-orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) dan sebagian kelompok rentan HIV untuk menghindari layanan pencegahan dan penanganan HIV.

Hasilnya, rerata HIV di kalangan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL) meningkat lima kali lipat, dari 5 persen pada 2007 menjadi 25 persen. Meskipun sebagian besar penularan HIV di Indonesia terjadi lewat hubungan heteroseksual, namun sepertiga dari keseluruhan jumlah penularan baru terjadi pada LSL.

"Kegagalan pemerintah Indonesia dalam menangani kepanikan moral anti-LGBT ini membawa konsekuensi amat buruk terhadap kesehatan masyarakat," kata Kyle Knight.

Sebelumnya, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT) adalah suatu penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan dan faktor ekonomi.

Untuk menanganinya, ia melakukan operasi penelusuran, menangkapi, dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membina para LGBT tersebut.

"Kami melakukan pembinaannya bersama dengan TNI. Itu anak-anak itu, dari operasi-operasi yang ada, kami bina dan kami latih, kemudian kami tanamkan nasionalismenya, kami tanamkan jati dirinya," kata Mahyeldi saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Berdasarkan informasi yang Mahyeldi dapat, LGBT juga dapat disebabkan oleh keberadaan jin atau setan dalam diri seseorang.

"Kami juga melibatkan para ulama, karena memang dalam informasi yang kami dapatkan, adanya LGBT atau lesbi itu karena memang ada pengaruh jin, setan, jadi kami adakah ruqyah untuk menyiapkan dirinya untuk meninggalkan itu," kata Mahyeldi.






Baca juga artikel terkait HAK LGBT atau tulisan menarik lainnya Fadiyah Alaidrus
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Fadiyah Alaidrus
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Nur Hidayah Perwitasari