Menuju konten utama

Hindari Polarisasi, NasDem Usul Ada Tiga Kandidat pada Pilpres 2024

Ketua DPP Nasdem Saan Mustofa menganggap dua kandidat pilpres menimbulkan efek negatif dengan terjadinya polarisasi di masyarakat.

Hindari Polarisasi, NasDem Usul Ada Tiga Kandidat pada Pilpres 2024
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah) bersama Ketua Majelis Tinggi Jan Darmadi (ketiga kanan), Ketua Dewan Pembina Siswono Yudo Husodo (ketiga kiri), Sekjen Johnny G Plate (kedua kanan), Ketua DPP Rachmat Gobel (kedua kanan), Ketua Organizing Committee Amelia Anggraini (kiri) dan anggota Majelis Tinggi Lestari Moerdijat (kanan) memukul alu saat membuka Kongres II Partai NasDem di JIExpo, Jakarta, Jumat (8/11/2019). tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Ketua DPP Partai NasDem Saan Mustofa menilai tiga kandidat dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lebih baik, ketimbang dua kandidat seperti Pilpres 2014 dan 2019. Tujuannya untuk meminimalisir polarisasi di tengah masyarakat.

"Menimbulkan efek negatif dengan terjadinya polarisasi di masyarakat. Jika lebih dari dua pasang capres, memungkinkan masyarakat punya banyak alternatif pilihan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/6/2021).

Menurut Saan, dengan ambang batas 20 persen dan asumsinya mampu menghadirkan lima pasang calon, maka akan sangat memungkinkan untuk menghadirkan tiga kandidat dalam Pilpres mendatang.

Dalam waktu yang belum diketahui, Nasdem akan mengadakan konvensi calon presiden melalui rekrutmen terbuka. Saan berharap dengan metode ini mampu menemukan calon pemimpin yang bertanggungjawab terhadap publik dan mampu melanjutkan kepemimpinan presiden sebelumnya.

Sampai saat ini Nasdem juga masih membuka diri untuk berkoalisi dengan partai manapun.

"Yang terpenting bagi NasDem memiliki kesamaan visi dan komitmen kebangsaan yang sama," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR tersebut.

Polarisasi memang meruncing sejak pemilu 2014 dan berlanjut hingga pilpres 2019. Lantaran hal itu, sejumlah pihak mulai dari parpol seperti Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa meminta agar ambang batas presidential threshold diturunkan menjadi lima hingga 10 persen.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang waktu itu masih dijabat Titi Anggraini menilai aturan soal presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wapres berpotensi hanya akan dikuasai oleh segelintir elit parpol.

"Presidential threshold membuat politik elektoral Indonesia tak berjalan dengan baik. Sangat berbahaya. Ini justru menjauhkan kita dari amanat reformasi," katanya kepada awak pers, Selasa (31/7/2018) sore.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2024 atau tulisan lainnya dari Alfian Putra Abdi

tirto.id - Politik
Reporter: Alfian Putra Abdi
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Restu Diantina Putri