Menuju konten utama

Hendropriyono Bantah Temui Jokowi Bahas Kursi Panglima untuk KSAD

Hendropriyono membantah telah menemui Presiden Jokowi agar menantunya KSAD Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI.

Hendropriyono Bantah Temui Jokowi Bahas Kursi Panglima untuk KSAD
Mantan Kepala BIN Hendropriyono sesuai melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto, di kediamannya di Jakarta, Kamis (05/09/2019). ANTARA/Boyke Ledy Watra/aa.

tirto.id - AM Hendropriyono membantah telah menemui Presiden Joko Widodo agar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menilai upaya melobi demi jabatan keluarganya adalah hal yang hina baginya.

"Saya tidak bicara dan tidak pernah bicara tentang hal yang demikian itu, saya tidak pernah begitu hina mau nyosor meminta-minta jabatan. Tidak untuk menantu, anak, apalagi untuk saya sendiri. Tidak pernah," kata Hendropriyono dalam keterangannya, Senin (14/6/2021).

Pernyataan Henroriyono ini menanggapi pemberitaan Tempo, yang memberitakan kabar Hendropriyono menemui Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Hendro disebut melobi Jokowi agar menantunya, KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa bisa jadi Panglima TNI.

Hendropriyono mengakui ada pertemuan pada 7 Mei 2021 dengan Presiden Jokowi. Akan tetapi, pertemuan tersebut berkaitan hari ulang tahun Hendro ke-76. Hendro pun mengklaim pertemuan sebatas silaturahmi.

"Silaturahmi sebagai dua sahabat adalah hal yang biasa, karena Pak Jokowi setelah menjadi Presiden tidak berubah sama sekali dengan sewaktu dulu sebagai rakyat biasa," kata Hendro.

Profesor intelijen ini pun menyoalkan pemberitaan media yang menyatakan ada 3 purnawirawan memastikan kedatangan Hendro untuk melobi kursi Panglima TNI. Ia justru menyarankan agar media mengkonfirmasi ke pihak Istana tentang pertemuan tersebut sehingga tidak terkesan ngarang.

Hendro justru menyinggung soal kebebasan pers dan upaya mencari trefik semata. "Kalau mau mencuri perhatian publik untuk meningkatkan rate, jangan menyalahgunakan hak kebebasan pers. Melepas hoaks seperti itu merupakan bentuk manipulasi terhadap hak-hak pers, untuk membunuh karakter seseorang atau membuat orang jadi mati perdata," kata Hendro.

Hendro mengaku tidak menggunakan hak jawab karena isu yang dikeluarkan justru ditenggelamkan oleh hoaks yang sudah ada. Oleh karena itu, Hendro melihat melayani polemik justru menaikkan rate media terkait dan membantunya menembus agenda media tersebut.

"Jika saya menggunakan hak jawab ke sumber berita tersebut percuma saja, karena akan diteggelamkan oleh hingar bingarnya suara hoax yang terlebih dahulu dengan sengaja telah dilepaskannya," kata Hendro.

Baca juga artikel terkait CALON PANGLIMA TNI atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Politik
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz