tirto.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengaku, untuk urusan antre pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Megawati berbeda dengan Prabowo, karena mau sabar untuk menunggu giliran.
“Saat kami mau boarding ke Cirebon, Kamis 4 April, pesawat Megawati sempat tertunda 23 menit karena take off-landing Sukhoi. Megawati pun dengan sabar menerima hal tersebut," ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (5/4/2019).
Hal tersebut, kata Hasto, karena pihaknya dan Ketua Umum PDI Perjuangan itu sudah mengetahui jika Bandara Halim memang diprioritaskan untuk pesawat militer.
"Mengingat Halim memang menjadi pangkalan pesawat militer,” ucapnya
Sebelumnya, Kasubdispenum TNI AU Letkol (Sus) Muhammad Yuris menyatakan, Halim Perdana Kusuma masih berstatus sebagai pangkalan militer.
“Artinya semua penerbangan militer harus diprioritaskan baik saat latihan maupun operasi,” ujar dia di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (5/4/2019).
Sehingga, lanjut dia, pesawat Sukhoi harus diprioritaskan. Berkaitan dengan penggunanya lapangan terbang militer, sebelum ada kegiatan maka pihak TNI AU akan mengeluarkan Notice to Airmen (NOTAM).
Segala yang berhubungan dengan penerbangan akan diberitahukan. Misalnya penerbangan di waktu tertentu yang digunakan oleh pihak militer.
“Semua pelaku di bidang penerbangan sudah mengetahui bahwa di rentang waktu pukul sekian hingga sekian akan ada penerbangan Sukhoi. Maka semua penerbangan lain akan tertunda, semua harus tau NOTAM itu,” jelas Yuris.
Ia mencontohkan jika dalam keadaan negara diserang, maka penerbangan militer menjadi hal utama.
“Masuk akal tidak kalau ada harus menunggu pesawat komersial terbang dahulu? Mana yang didahulukan, kedaulatan negara atau waktu penumpang yang menunggu di dalam pesawat?” sambung Yuris.
Hal tersebut juga menanggapi soal kegagalan pesawat pribadi Prabowo yang gagal take off pada Senin (1/4/2019) ke Purwokerto dan Selasa (2/4/2019) ke Padang.
“Terlalu naif jika berpikiran Sukhoi atau pesawat tempur TNI AU menghalangi pesawat tertentu ataupun salah satu kandidat. Tidak ada tendesi politik apapun, ini demi profesionalisme kami sebagai prajurit,” tutur Yuris.
Dia menegaskan, jajarannya tidak mendapatkan instruksi dari atasannya ihwal isu pengadangan tersebut.
“Tidak ada hal itu, kami netral. Semua prajurit tingkat Tamtama hingga Perwira Tinggi sudah mengerti netralitas TNI dalam tahapan pemilu,” tukas Yuris.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
