Sejarah Indonesia

Hasil Sidang BPUPKI Pertama: Sejarah, Kapan, Tokoh, Proses, Rumusan

Oleh: Iswara N Raditya - 27 Juli 2021
Dibaca Normal 3 menit
Sidang BPUPKI membahas tentang perumusan dasar negara Indonesia. Cari tahu sejarah sidang BPUPKI, hasil sidang pertama, tokoh, dan prosesnya di sini.
tirto.id - Sejarah Sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dilakukan sebanyak 2 kali oleh para tokoh bangsa untuk merumuskan segala sesuatu mengenai pembentukan negara yang berdaulat. Lantas, kapan dan bagaimana proses serta hasilnya?

BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai adalah lembaga bentukan pemerintah militer Jepang. Dai Nippon membentuk BPUPKI lantaran mulai mengalami rentetan kekalahan dari pasukan Sekutu dalam Perang Asia Timur Raya yang menjadi rangkaian dari Perang Dunia Kedua pada 1945.

Pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau BPUPKI diresmikan tanggal 29 April 1945, sedangkan pelantikan para anggotanya yang melibatkan tokoh-tokoh Indonesia dilakukan hampir sebulan kemudian, yakni pada 28 Mei 1945.

Maklumat Gunseikan (Kepala Pemerintahan Militer merangkap Kepala Staf) Nomor 23 menyebutkan, BPUPKI dibentuk untuk "menyelidiki hal-hal yang penting sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia”.

Secara lebih teknis, seperti diwartakan Asia Raya (29 April 1945), tugas-tugas BPUPKI antara lain: mempelajari semua hal penting terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia.


Kapan Sidang BPUPKI Pertama & Siapa Saja Tokohnya?

BPUPKI setidaknya telah menggelar 2 kali sidang resmi. Sidang BPUPKI pertama dilakukan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan Sidang BPUPKI yang kedua dilangsungkan pada 10-17 Juli 1945.

Sebenarnya masih ada satu sidang BPUPKI lagi namun tidak resmi. Sidang tambahan ini hanya diikuti oleh beberapa anggota dan dilakukan pada masa reses, yakni antara tanggal 2 Juni hingga 9 Juli 1945.

R.M. A.B. Kusuma melalui Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (2004) menyebutkan, pengaruh Jepang dalam mengiringi kinerja BPUKI masih cukup kuat, termasuk pada komposisi keanggotaannya yang terdiri dari seorang kaico (ketua), 2 orang fuku kaico (ketua muda), dan 59 orang iin atau anggota.

Sebagai ketua ditunjuklah Radjiman Wedyodiningrat, tokoh yang dituakan, priyayi Jawa berpengaruh sekaligus sosok penting yang turut menggagas Boedi Oetomo (BO) pada 1908. Sedangkan sebagai ketua muda adalah Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio dari Jepang.


M. Fuad Nasar dalam Islam dan Muslim di Negara Pancasila (2017) menyebutkan, semula BPUPKI beranggotakan 62 orang, kemudian ditambah 6 orang sehingga menjadi 68 orang. Ke-68 orang ini berasal dari pihak Indonesia dan bertindak sebagai anggota aktif.

Para anggota BPUPKI berasal dari berbagai kalangan, ada dari golongan nasionalis, agamis, peranakan Arab, peranakan Tionghoa, peranakan Indo, ningrat Jawa, jurnalis, dan lain sebagainya.

Selain anggota aktif, ada pula anggota pasif. Anggota pasif di BPUPKI terdiri atas 8 orang dari pihak Jepang. Mereka hanya bertindak sebagai pengamat dan tidak memiliki hak suara, hak berpendapat, dan hak-hak aktif lainnya selama sidang.Berikut ini nama-nama anggota BPUPKI:

Anggota Aktif
  1. A.A. Maramis
  2. Abdul Kadir
  3. Abdul Kaffar
  4. Abdul Kahar Muzakir
  5. Abdulrahim Pratalykrama
  6. Abikusno Cokrosuyoso
  7. Adipati Wiranatakoesoema V
  8. Agus Muhsin Dasaad
  9. Agus Salim
  10. Ahmad Soebardjo
  11. AR Baswedan
  12. Husein Djajadiningrat
  13. Johanes Latuharhary
  14. KH Abdul Fatah Hasan
  15. KH Abdul Halim Majalengka
  16. KH Ahmad Sanusi
  17. KH Mas Mansoer
  18. KH Masjkur
  19. KH Wahid Hasyim
  20. Ki Bagus Hadikusumo
  21. Ki Hajar Dewantara
  22. Liem Koen Hian Liem
  23. Margono Joyohadikusumo
  24. Mas Aris
  25. Mas Besar Martokusumo
  26. Mohammad Hatta
  27. Mohammad Yamin
  28. Oey Tiang TjoeiOey
  29. OeyTjong Hauw
  30. Otto Iskandardinata
  31. P.F. Dahler
  32. Pangeran Ario Suryohamijoyo
  33. Pangeran Hario Bintoro
  34. Pangeran Hario Purubojo
  35. Pangeran Mohammad Noor
  36. Parada Harahap
  37. Purbonegoro Sumitro Kolopaking
  38. Raden Ashar Sutejo Munandar
  39. Raden Asikin Natanegara
  40. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso
  41. Raden Buntaran Martoatmojo
  42. Raden Hindromartono
  43. Raden Jenal Asikin Wijaya Kusuma
  44. Raden Mas Hario Sosrodiningrat
  45. Raden Mas Panji Surahman Cokroadisuryo
  46. Raden Mas Sartono
  47. Raden Mas Tumenggung Ario Suryo
  48. Raden Mas Tumenggung Ario Wuryaningrat
  49. Raden Mas Tumenggung Wongsonagoro
  50. Raden Nganten Siti Sukaptinah
  51. Raden Panji Singgih
  52. Raden Panji Suroso
  53. Raden Ruseno Suryohadikusumo
  54. Raden Sastromulyono
  55. Raden Sudirman
  56. Raden Suleiman Effendi Kusumaatmaja
  57. Raden Suwandi
  58. Raden Syamsudin
  59. Radjiman Wedyodiningrat
  60. Ruslan Wongsokusumo
  61. Samsi Sastrawidagda
  62. Soepomo
  63. Sukarjo Wiryopranoto
  64. Sukarno
  65. Sukiman Wiryosanjoyo
  66. Susanto Tirtoprojo
  67. Sutarjo Kartohadikusumo
  68. Tan Eng Hoa
Anggota Pasif
  1. Ichibangase Yosio
  2. MatuuraMitukiyo
  3. MiyanoSyoozoo
  4. TanakaMinoru Minoru
  5. TokonamiTokuzi
  6. ItagakiMasumitu
  7. MasudaToyohiko
  8. Ide Teitiroo

Proses Sidang BPUPKI Pertama & Rumusan Hasilnya

Sidang BPUPKI pertama dilakukan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangi In, sekarang bernama Gedung Pancasila, terletak di Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Senen, Jakarta Pusat.

Di Sidang BPUPKI pertama, ada 12 anggota yang naik podium untuk memaparkan uraian. Salah satunya adalah Mohammad Yamin. Di depan sidang, ia memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia jika merdeka nanti.

Pada sidang perdana inilah Mohammad Yamin merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.

Di hari ketiga sidang BPUPKI pertama, Mr. Soepomo juga membeberkan rumusan serupa yang diberi nama "Dasar Negara Indonesia Merdeka”, yaitu Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, serta Keadilan Sosial.


Sidang BPUPKI hari terakhir atau tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Sekarang, banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya,” kata Bung Karno, dikutip dari Risalah BPUPKI (1995) terbitan Sekretariat Negara RI.

“Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal, dan abadi,” lanjutnya.

Paparan Sukarno itulah yang kemudian dirumuskan sebagai Pancasila yang nantinya ditetapkan menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945 kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.

Namun sebelum itu, tidak ada kesepakatan yang dapat diambil dalam rangkaian Sidang BPUPKI pertama tersebut.

Bernhard Dahm dalam Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan (1987) mengungkapkan, terjadi silang pendapat antara kubu nasionalis dan kubu agamis. Salah satunya tentang bentuk negara, antara negara kebangsaan atau negara Islam.


Baca juga artikel terkait SEJARAH BPUPKI atau tulisan menarik lainnya Iswara N Raditya
(tirto.id - Sosial Budaya)

Penulis: Iswara N Raditya
Penyelia: Addi M Idhom
DarkLight