tirto.id - Hari Parlemen Indonesia diperingati setiap tahun pada 16 Oktober. Hari ini menandai lahirnya Lembaga Perwakilan Rakyat yang menampung aspirasi masyarakat. Badan Legislatif yang disebut Parlemen dilaksanakan oleh sebuah Pemerintahan dengan sistem Parlementer.
Pada sistem ini Eksekutif secara Konstitusional bertanggungjawab kepada Parlemen. Hal ini dapat dibandingkan dengan sistem Presidensial di mana Legislatif tidak dapat memilih atau memecat Kepala Pemerintahan dan sebaliknya Eksekutif tidak dapat membubarkan Parlemen.
Di Indonesia Parlemen dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Bagaimana sejarah pembentukan DPR?
Sejarah Lahirnya DPR
Lahirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbagi menjadi tiga masa, yaitu masa Volksraad, masa perjuangan kemerdekaan, dan masa dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad. Keanggotaan Volksraad terus mengalami perubahan, yang terakhir, pada tahun 1930, Volksraad terdiri dari Ketua 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota 55 orang (25 orang dari golongan Bumi Putra).
Masa Perjuangan Kemerdekaan
Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia.Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan.
Rakyat Indonesia pada awalnya gembira menyambut tentara Dai Nippon (Jepang), yang dianggap sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Namun pemerintah militer Jepang tidak berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda.
Tanggal 11 Januari 1942 Tentara Jepang pertama kali menginjak bumi Indonesia yaitu mendarat di Tarakan (Kalimantan Timur). Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi.
Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang kalah perang dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang. Dengan demikian Jepang akan kalah dalam waktu singkat, sehingga Proklamasi harus segera dilaksanakan.
Kekalahan Jepang ini mendorong Indonesia untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia.
Masa KNIP
Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta.
Dilansir situs web UMY, pada saat Indonesia masih berstatus sebagai negara baru merdeka, Mohammad Hatta dan Sutan Sjahir menyadari bahwa Indonesia memerlukan suatu badan atau lembaga yang dapat mewakili aspirasi rakyat. Dengan ide tersebut, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945.
Atas pertimbangan politik agar Indonesia diakui sebagai negara yang demokratis yang memiliki aparatur lengkap, Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang memutuskan bahwa tugas KNIP berubah, dari pembantu presiden menjadi setara dengan presiden yaitu menyusun Undang-Undang dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
Dengan maklumat tersebut maka dianggap menjadi awal lahirnya parlemen di Indonesia, sekaligus menjadi alasan diperingatinya Hari Parlemen Indonesia setiap tanggal 16 Oktober.
Editor: Iswara N Raditya
