Menuju konten utama
Flash News

Hakim Vonis Arif Rachman Arifin 10 Bulan Penjara

Hukuman yang dijatuhkan kepada Arif Rachman Arifin lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman penjara satu tahun.

Hakim Vonis Arif Rachman Arifin 10 Bulan Penjara
Terdakwa kasus merintangi penyidikan atau 'obstruction of justice' pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Arif Rachman Arifin (tengah) saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (8/12/2022). ANTARA FOTO/Reno Esnir/YU

tirto.id - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara terhadap Arif Rachman Arifin atas perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua.

Hukuman yang dijatuhkan kepada Arif lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman penjara satu tahun.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel saat membacakan vonis di PN Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).

Hakim menilai perbuatan Arif Rachman Arifin merusak rekaman CCTV sebagai alat bukti pembunuhan Yosua telah melanggar hukum, apalagi ia merupakan seorang aparat penegak hukum.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Arif Rachman Arifin pidana penjara satu tahun.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arif Rachman Arifin dengan pidana selama satu tahun penjara," kata tim jaksa penuntut umum saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (27/1/2023) dilansir dari Antara.

Selain menjatuhkan pidana penjara, jaksa penuntut umum juga menuntut Arif Rachman dengan pidana denda sebesar Rp10 juta dengan subsider tiga bulan kurungan.

Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Arif Rachman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 49 juncto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga artikel terkait SIDANG OBSTRUCTION atau tulisan lainnya dari Fatimatuz Zahra

tirto.id - Hukum
Reporter: Fatimatuz Zahra
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Bayu Septianto