Pendidikan Kewarganegaraan

Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila

Oleh: Fatimatuzzahro - 26 Agustus 2021
Dibaca Normal 2 menit
Hak asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila dan aturannya.
tirto.id - Hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Hak asasi manusia sudah melekat sejak manusia lahir dan tidak dapat diserahkan pada orang lain. Hak asasi berlaku secara universal.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia “harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun.”

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948 mewajibkan seluruh negara yang tergabung dalam PBB untuk bertanggung jawab secara moral dan hukum dalam penegakan hak asasi manusia.

Dalam upaya penegakan hak asasi manusia, tiap negara memiliki cara yang berbeda tergantung dengan budaya, nilai-nilai khas, dan ideologi.

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila menghormati dan menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yakni nilai dasar, nilai praksis, dan nilai instrumental.

Nilai instrumental adalah pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila yang diwujudkan dalam dalam ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah.

Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, negara perlu membuat ketentuan konstitusional tentang hak asasi manusia karena beberapa pertimbangan, yakni sebagai berikut:
  1. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia karena tanpa adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus);
  2. manusia adalah makhluk sosial yang hak asasinya dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain;
  3. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
  4. manusia memiliki kewajiban dasar untuk menghormati hak asasi manusia lain;
  5. pemerintah, aparatus negara, dan pejabat publik wajib untuk menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.


UU yang Menjamin Hak Asasi Manusia


Berdasarkan buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Kemendikbud, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia yakni sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28 A – 28 J B tentang Hak Asasi Manusia.

Kedua, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, dan enyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam TAP MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia. Piagam HAM Indonesia memuat hak-hak yang dimiliki warga negara Indonesia, yakni hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, keadilan, kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, keamanan, kesejahteraan, perlindungan dan pemajuan, dan kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.

Ketiga, Ketentuan dalam Undang-undang organik. Undang-undang organik adalah peraturan undang-undang yang memuat penjabaran materi atau permasalahan UUD 1945. Ketentuan Undang-undang organik yang menjamin hak asasi manusia yaitu:
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia;
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik;
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
Keempat, Perppu Nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 2 Perppu ini menyatakan bahwa kedudukannya adalah sebagai “pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dibentuk di lingkungan Peradilan Umum.”

Perkara pelanggaran hak asasi yang diatur dalam Perppu ini adalah pelanggaran hak asasi manusia berat yang meliputi pemusnahan seluruh atau sebagian golongan tertentu, pembunuhan sewenang-wenang, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, diskriminasi secara sistematis, dan penganiayaan yang dilakukan pejabat berwenang.

Kelima, Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, yaitu:

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;
Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

Keenam, Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Kepres), yaitu:

Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi;

Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Makassar.


Baca juga artikel terkait HAK ASASI MANUSIA atau tulisan menarik lainnya Fatimatuzzahro
(tirto.id - Pendidikan)

Penulis: Fatimatuzzahro
Editor: Dipna Videlia Putsanra
DarkLight