K O N F R O N T A S I

Hadiah HUT RI dari Jokowi: Harapan. Dan Cuma Itu yang Bisa Ia Beri.

Joko Widodo bersiap menyampaikan pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.
Oleh: Felix Nathaniel - 17 Agustus 2020
Dibaca Normal 5 menit
Pidato Jokowi mengedepankan harapan di tengah pandemi. Tapi ia melupakan kelalaian pemerintah saat mengatasinya.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam situasi sangat berbeda dari lima tahun sebelumnya. Baru kali ini orang-orang yang hadir di Sidang Tahunan MPR tidak membludak. Tak lupa, mereka yang hadir semuanya memakai masker. Pandemi COVID-19 mau tak mau memaksa demikian.

“Semestinya, seluruh kursi di ruang sidang ini terisi penuh, tanpa ada satu kursi pun yang kosong. Semestinya, sejak dua minggu yang lalu, berbagai lomba dan kerumunan penuh kegembiraan, karnaval-karnaval perayaan peringatan hari kemerdekaan diadakan, menyelimuti suasana bulan kemerdekaan ke-75 RI," kata Jokowi di Gedung Parlemen, Rabu (14/8/2020).

Dalam setiap pidato kenegaraan sepanjang periode kepresidenannya, Jokowi tidak lupa selalu menyampaikan perkembangan sektor ekonomi dan apa yang telah dilakukan pemerintah demi meningkatkan perekonomian. Pada 2015, dalam pidato kenegaraan pertamanya sebagai presiden, Jokowi mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur.

Tahun berikutnya Jokowi membicarakan percepatan pembangunan infrastruktur tersebut dan peningkatan ekonomi Indonesia triwulan pertama yang tumbuh 4,91 persen. Pada triwulan kedua angkanya mencapai 5,18 persen.

Selama Jokowi menjabat di periode pertama, anggaran infrastruktur cenderung meningkat setiap tahun. Hasilnya dapat dilihat berdasar dari pengawasan 223 proyek dan 3 program yang terdaftar dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Pada 2018 ada 32 proyek yang dinyatakan telah selesai dan hingga Juni 2019 sebanyak 16 proyek tambahan juga dinyatakan telah selesai. Itu artinya pada 2019 sudah ada 48 proyek yang sudah rampung.

Pada pidato tahun 2017 Jokowi mengingatkan tentang pemerataan ekonomi dan betapa pentingnya bantuan ekonomi dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote untuk memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Tren ini bertahan juga di tahun 2018. Jokowi mengingatkan bagaimana pemerintah telah berusaha membuat pemerataan pembangunan. Di samping mengingatkan kembali infrastruktur yang tengah diselesaikan.

Di akhir jabatan periode pertama, Jokowi mengingatkan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk terus beradaptasi dengan cepatnya arus informasi. Sekali lagi Jokowi juga menekankan persatuan. Pesan ini konsisten dari 2017-2019 di tengah polarisasi politik yang terus terjadi dari Pilkada Jakarta 2017 sampai Pilpres 2019.

Namun di tahun 2020 perekonomian memburuk. Pertumbuhan ekonomi mencapai tingkat paling rendah sejak 1999 yakni minus 5,32 persen. Padahal pada kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi sempat tumbuh 2,97 persen. Pembangunan ekonomi yang dibicarakan Jokowi utamanya hanya menyasar bidang energi dan food estate.

Mantan Gubernur Jakarta ini tak lagi bicara soal pemerataan atau pertumbuhan ekonomi. Jokowi lebih menonjolkan pelbagai upaya pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi selama pandemi. Beberapa di antaranya adalah bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, dan subsidi gaji; membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh banpres produktif berupa bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produk-produk mereka; membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain melalui bantuan sosial dan Program Prakerja.

Perubahan paling besar adalah ucapan terima kasih Jokowi kepada dokter, perawat, dan seluruh petugas kesehatan. Sebelumnya tidak pernah ada kata-kata terima kasih yang khusus diperuntukkan kepada mereka. Ucapan ini tak pernah ada dalam pidato Jokowi sebelumnya—bahkan mungkin pidato presiden-presiden terdahulu.


Mengedepankan Harapan, Hindari Kelalaian

Jokowi berpidato kurang lebih 30 menit dengan jumlah kata sebanyak 2.357. Di antara ribuan kata itu, ‘kerja’ dan ‘ekonomi’ mendominasi isi pidato. Setidaknya ada 23 kata ‘kerja’ dan 14 kata ‘ekonomi’ dan ‘krisis’ yang disampaikan. Kata ‘kesehatan’ disebut sebanyak 12 kali dan ‘momentum’ sebanyak 9 kali. Sedangkan kata lain seperti ‘tenaga kerja’ muncul sebanyak 3 kali.

Memang Jokowi tidak ingin melupakan masalah ekonomi dibanding kesehatan. Dia mengingatkan kepala daerah agar melakukan penyeimbangan terhadap penanganan kesehatan dan ekonomi. Dampaknya, ada yang menilai Jokowi memang lebih mengedepankan keselamatan ekonomi daripada kesehatan.

Pidato Jokowi juga berisi harapan masa depan perekonomian Indonesia. Alih-alih mengakui penuh kesadaran bahwa negaranya sendiri terpuruk dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu rendah, Jokowi justru menyebut “ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17%.”

Dia melanjutkan, kemerosotan ini justru harus menjadi batu loncatan Indonesia agar bisa mengejar ketertinggalan dari negara maju. Tidak berhenti sampai situ, dia juga berharap adanya seruan dari para ulama, pemimpin agama, dan budayawan agar “musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar.”

Harapannya, pada usia 100 tahun, Indonesia sudah berhasil masuk dalam kategori negara maju.

Makin ke belakang, Jokowi kian mengulang kata-kata yang terus dia sampaikan sebelumnya seperti 'cita-cita', 'momentum krisis', dan 'mengejar ketertinggalan'. Intinya, dia ingin Indonesia “bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis”, tapi juga “melakukan lompatan besar memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi.”

Jokowi tidak menyinggung betapa lalainya pemerintah menangani pandemi COVID-19. Ketika kasus deteksi COVID-19 hanya dua orang di awal Maret 2020, pemerintah tidak cepat ambil tindakan isolasi dan belum punya alat tes COVID-19 yang memadai.

Jokowi juga sempat mengimbau agar masyarakat hidup berdamai dengan COVID-19 dan bersiap menghadapi normal baru pada 18 Mei 2020. Kala itu kurva penyebaran COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan.

Wacana pemerintah memberlakukan normal baru ini tak lebih dari kebimbangan memilih antara nyawa manusia dengan ekonomi negara. Dan tampaknya pemerintah memilih menyelamatkan ekonomi, membawa Indonesia menuju kemungkinan herd immunity atau kekebalan kelompok.

"Pemerintah hanya mendengarkan sekelompok orang dari pihak bisnis. Pemerintah terburu-buru jika aturan itu [normal baru] dikeluarkan dalam waktu cepat," kata Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, seperti dilansir BBC.


Hasilnya, kasus teridentifikasi sampai hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mencapai 139.549. Dalam satu hari, ribuan orang bisa teridentifikasi terjangkit virus COVID-19. Situasi di masa normal baru dan PSBB ini lebih parah daripada sebelumnya. Pemerintah memang sudah pernah meminta maaf karena COVID-19 masih menyebar di Indonesia. Tapi di forum sebesar dan sepenting pidato kenegaraan, Jokowi tidak mengucapkan kata tersebut satu kalipun.

Retorika dan politik harapan yang digunakan Jokowi—yang berorientasi pada masa depan daripada mengedepankan korban dan kelalaian di masa lalu—pernah dilakukan pula oleh Barack Obama menjelang pemilihan presiden periode kedua tahun 2013.

Tulisan Victoria West dari Universitas Hollins berjudul "Healing Through Hope: A Rhetorical Analysis of Barack Obama’s National Eulogies" (2015) mencatat ada tiga peristiwa yang waktu itu digunakan Obama untuk menghibur warga dengan fokus pada hal positif daripada negatif. Peristiwa itu adalah penembakan di sekolah dasar Sandy Hook, pengeboman Boston Marathon, dan ledakan di Texas Barat.

Menurut West, cara Obama melakukan pendekatan pada peristiwa yang sebenarnya merupakan bencana sangat berbeda dari pendahulunya. Pada peristiwa ledakan di Boston, misalnya, Obama justru menyatakan bahwa hikmah dari peristiwa itu adalah mengajarkan kepada bangsa "untuk terus maju, untuk bertahan, untuk tidak lelah, untuk tidak mudah jatuh."

Lebih lanjut, Obama juga mengatakan bahwa seperti Boston, Amerika Serikat akan "membangun kekuatan yang mungkin selama ini kita tidak tahu pernah kita miliki" dan "di hadapan sesuatu yang jahat, orang Amerika tetap akan menemukan apa yang baik."

Berhasil atau tidak retorika seperti itu menggaet simpati masyarakat? Yang jelas, Obama terpilih menjadi presiden lagi.



Bicara ‘Kerja’ Tanpa ‘Cipta Kerja’

Satu lagi yang luput diperhatikan Jokowi: pada hari ia berpidato, demonstrasi menolak Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) atau Omnibus Law berlangsung di depan gedung DPR/MPR. Ada 187 orang yang ditangkap polisi.

Di tengah pandemi, pembahasan RUU Cipta Kerja terus dilakukan pemerintah dan DPR. Beberapa pihak percaya dengan Omnibus Law maka investasi akan tambah mudah dan lapangan pekerjaan akan kian terbuka.

Namun sebaliknya, pasal-pasal bermasalah di Omnibus Law tak kunjung diperbaiki. Sebagian serikat buruh berpendapat aturan ini justru makin memperparah kondisi buruh ke depan. Kendati banyak menyebut kata ‘kerja’ dan satu kali melontarkan kata ‘PHK’, Jokowi tidak menyinggung pembahasan Omnibus Law yang erat dengan tenaga kerja dan sedang dibahas para politikus di gedung DPR.

Kendati Jokowi juga mengucapkan ingin "menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas seluas-luasnya" dan "tumpang tindih" regulasi, ia tak sekalipun merujuk Omnibus Law dan pelbagai polemik yang mengiringinya. Padahal tenggat waktu target pemerintah semakin dekat. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut aturan itu akan rampung akhir Agustus atau awal September.

Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani menekankan salah satu UU yang akan dikebut untuk diselesaikan oleh DPR adalah Omnibus Law. Puan menjamin pembahasan RUU Cipta Kerja akan dibahas secara transparan dan hati-hati.

"DPR juga akan terus melanjutkan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka dan yang terpenting adalah mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional, baik di sekarang maupun masa yang akan datang," kata Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Puan mengatakan target membereskan RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menghasilkan undang-undang yang memiliki legitimasi kuat demi menjaga kepentingan negara. Sementara itu Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih menilai apa yang disampaikan Puan justru bertentangan dengan apa yang diharapkan masyarakat.

"Kalau cermat, hati-hati dan transparan, seharusnya menghargai posisi seluruh elemen rakyat. Ada buruh yang dirugikan, ada petani dan masyarakat adat yang berpotensi dirampas tanahnya, juga menyuarakan hak rakyat untuk menyampaikan penolakan," tutur Jumisih ketika dihubungi Tirto, Jumat (14/8/2020).

Setelah perwakilan buruh keluar dari tim teknis Omnibus Law, kini, untuk membenahinya, buruh hanya sanggup memprotes dan berdemo di tengah hiruk-pikuk perayaan HUT RI ke-75. Sebab, ketika penguasa dan oligarki bersekongkol terang-terangan menindas mereka, keberanian memprotes adalah kekuatan utama para buruh. Dan hanya itu yang mereka punya.

==========

KONFRONTASI adalah ulasan serta komentar atas isu sosial-politik yang sedang menghangat di Indonesia. Sajian khusus ini ditayangkan setiap Senin dan diasuh oleh penulis politik Felix Nathaniel.

Baca juga artikel terkait PIDATO KENEGARAAN JOKOWI atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - Politik)

Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Ivan Aulia Ahsan
DarkLight