Greenpeace: Hadir atau Tidak ke TPS, Warga Perlu Suarakan Aspirasi

Oleh: Fadiyah Alaidrus - 21 Maret 2019
Greenpeace menyatakan, masyarakat perlu untuk selalu menyuarakan aspirasi, khususnya terkait masalah lingkungan, terlepas dari apapun pilihannya dalam Pemilihan Umum.
tirto.id - Juru Kampanye Greenpeace Arifsyah Nasution mengatakan, masyarakat perlu untuk selalu menyuarakan aspirasi, khususnya terkait masalah lingkungan. Penyampaian aspirasi perlu dilakukan, terlepas dari apapun pilihannya dalam Pemilihan Umum 2019.

“Entah hadir atau tidak ke TPS [tempat pemungutan suara], saya kira [masyarakat] tetap perlu untuk menyuarakan aspirasinya setiap saat,” kata Arifsyah dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/3/2019).

Arifsyah pun menjelaskan bahwa penyampaian aspirasi tidak hanya sebatas dalam suasana pemilihan umum. Ia mengajak masyarakat justru untuk dapat terus berpartisipasi dengan menyampaikan aspirasinya.

Bentuknya pun, kata Arifsyah, bisa secara formal, atau pun non formal. Bentuk penyampaian aspirasi secara formal dapat dilakukan melalui sistem musyawarah desa.

“Karena dalam sistem musyawarah desa pembangunan kita, semua usulan pembangunan terserap ya dari proses-proses formal itu,” ujarnya

Arifsyah berharap agar ruang yang memang disediakan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dapat dipenuhi dan tidak disia-siakan. Ia pun melihat gerakan akar rumput semakin banyak muncul untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

“Kedua, cara-cara informal. Saya kira, gerakan lingkungan misalnya, banyak sekarang komunitas lahir dari masyarakat. Jadi tidak hanya, misalnya, teman-teman yang ada di Jakarta,” jelas Arifsyah.

Bentuknya antara lain adalah gerakan melindungi terumbu karang, dan sebagainya.

“Ini semua lahir dari kegiatan-kegiatan informal sebenarnya,” ucap Arifsyah.

Namun, ujar Arifsyah, yang kadang masih sering menjadi permasalahan adalah keengganan tersebut justru hadir dari pemerintah.

“Bagaimana wakil rakyat harusnya mewakili aspirasi rakyatnya, bukan mewakili aspirasi satu korporasi atau beberapa korporasi, yang selama ini mencoba mengakses sumber daya alam,” kata Arifsyah.

“Jika melihat data-data KPK, siapa yang dibui karena korupsi lingkungan, itu membuktikan bahwa mereka bukan wakil-wakil rakyat. Mereka wakil kepentingan-kepentingan korporasi,” tambahnya.


Baca juga artikel terkait PEMILU 2019 atau tulisan menarik lainnya Fadiyah Alaidrus
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Fadiyah Alaidrus
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno