Menuju konten utama

GP Ansor Rekomendasikan Penanganan COVID-19 pada Pemerintah

GP Ansor merekomendasikan penanganan COVID-19 pada pemerintah saat Konferensi Besar XXXIII di Minahas.

GP Ansor Rekomendasikan Penanganan COVID-19 pada Pemerintah
Konferensi Besar XXXIII Gerakan Pemuda (GP) yang digelar di Kabupaten Minahasa, ditutup Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Minggu (20/9/2020). foto/Dok. GP Ansor

tirto.id - Gerakan Pemuda (GP) Ansor menghasilkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah terkait penanganan COVID-19 saat Konferensi Besar (Konbes) XXXIII yang digelar di Kabupaten Minahasa.

Konbes GP Ansor tersebut telah digelar sejak Jumat (18/9/2020) dan penutupannya dilakukan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas pada Minggu (20/9/2020).

Berdasarkan data yang dihimpun GP Ansor per 18 September 2020, secara global COVID-19 telah menginfeksi 29,87 juta manusia dan menyebabkan 940.000 di antaranya meninggal dunia sejak 6 bulan terakhir.

Di Indonesia sendiri, tercatat ada 232.000 kasus positif dan menyebabkan 9.222 orang meninggal dunia per tanggal yang sama.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II juga tercatat mengalami perlambatan sebesar minus 5,32 persen dan diperkirakan masih akan mencatatkan perlambatan di kuartal III.

"Pandemi belum terlihat kapan akan berakhir dan masih terus mencatatkan penambahan kasus baru. Seluruh dunia berharap segera ditemukan vaksin sehingga mobilitas sosial ekonomi kembali dapat dipulihkan," kata Yaqut di Minahasa melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Minggu (20/9/2020).

Atas situasi yang serba tidak menentu ini, menurut pria yang kerap disapa Gus Yaqut ini, berikut beberapa rekomendasi GP Ansor kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia:

1. Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan, sehingga semua pendekatan dan kebijakan harus dilakukan dengan menjadikan pertimbangan kesehatan sebagai prioritas utama;

2. Belajar dari pengalaman negara lain yang telah berhasil membatasi penyebaran COVID-19, pengambil kebijakan harus terus menerus mengevaluasi pendekatan yang dijalankan dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain dan menyesuaikannya dengan kearifan lokal;

3. Dalam kondisi krisis kesehatan ini, semua keputusan yang diambil oleh para pemangku kebijakan termasuk birokrasi dan aparat pemerintah harus dilakukan secara cepat, efektif, dan efisien;

4. Untuk menanggulangi dampak pertumbuhan ekonomi yang negatif, pemerintah diharapkan menyusun ulang prioritas baik kebijakan maupun anggaran untuk memastikan masyarakat terdampak tetap memiliki daya beli dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dan program-program pembangunan diprioritaskan kepada program pemberdayaan dan jaring pengaman ekonomi untuk masyarakat;

5. Para elit politik harus bergandengan tangan, saling menguatkan dan mengedepankan kemaslahatan bangsa dengan menghentikan rivalitas yang dapat berdampak kepada perlambatan pengambilan keputusan dalam penanggulangan krisis COVID-19 sebagai musuh bersama;

6. Mengingat pembatasan mobilitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 tidak hanya menganggu kehidupan perekonomian, namun juga kehidupan sosial masyarakat, perlu dilakukan mitigasi dampak sosial dengan melibatkan para ahli dan pemimpin informal masyarakat untuk memastikan tidak muncul gejala keterasingan dan ketakutan/paranoid yang berlebihan dari sebagian rakyat kita;

"Semoga dengan ikhtiar tanpa terputus dan terus mendekatkan diri kepada Allah SWT, bangsa Indonesia bisa selamat melewati ujian yang berat akibat pandemi ini. Amin ya Rabbal ‘alamin," tukas Gus Yaqut.

Baca juga artikel terkait KONBES GP ANSOR 2020 atau tulisan lainnya dari Dhita Koesno

tirto.id - Politik
Penulis: Dhita Koesno
Editor: Agung DH