tirto.id - Pada awal abad ke-20, saat para pemuda terdidik seantero Jawa sibuk merumuskan strategi pergerakan nasional, kaum perempuan masih sering dikurung di dalam rumah. Setelah menikah pun sebutan konco wingking masih berlaku dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk ikut menyuarakan nasionalisme.
Jauh setelah era pergerakan nasional berlalu, pada 1963 Sukarno pernah menuliskan anjuran kepada kawan-kawan seperjuangannya dalam Sarinah: Kewadjiban Wanita dalam Perdjoangan Republik Indonesia agar jangan mengurung para istri ibarat menyimpan mutiara di dalam kotak. Gagasan tersebut dilanjutkan Sukarno dalam bab lima bukunya. Kali ini menunjuk keadaan tertindas para perempuan yang pada akhirnya memicu kelahiran gerakan perempuan Indonesia (hlm. 144).
Kondisi yang dituturkan Bung Karno sangat sesuai untuk menggambarkan bangkitnya kesadaran nasionalisme para perempuan. Seperti halnya Kartini yang mencari makna hidup dalam pingitan, istri-istri anggota Budi Utomo pun merasakan tekanan serupa. Pada akhirnya, mereka memilih untuk mengesampingkan adat agar dapat berpartisipasi dalam kebangkitan nasional.
Kartini: Sebuah Titik Awal
Pada masa Kartini masih kanak-kanak, seperti diungkap dalam buku kumpulan surat-suratnya, Habis Gelap Terbitlah Terang (1979), yang diterjemahkan Armijn Pane, sekolah partikelir di seluruh Hindia Belanda sudah mampu menampung tidak kurang dari 2.891 siswi (hlm. 19).
Pada akhir abad ke-19 pemerintah kolonial sudah memberikan perhatian kepada pendidikan perempuan, meski kuotanya masih sangat sedikit. Tapi bagi beberapa perempuan Jawa, khususnya yang berasal dari keluarga priayi, pendidikan formal seolah-olah tidak ada artinya.
Kartini sendiri bingung akan jalan hidupnya setelah tamat belajar di sekolah. Suatu hari, sepulang dari sekolah, ia mendatangi saudara laki-lakinya dan bertanya akan jadi apa kala dirinya dewasa kelak (hlm. 12).
“Tentu saja menjadi Raden Ayu. Kau hanya wanita, mau jadi apakah selain menjadi Raden Ayu.”
Jawaban tersebut ternyata malah menyulut jiwa pemberontak Kartini. Di usianya yang masih belasan, Kartini sudah membenci adat feodal yang kerap menyembunyikan perempuan di balik punggung suami. Dalam lubuk hatinya, Kartini menolak dijadikan konco wingking.
Menurut Kartini, seperti dicatat Sitisoemandari Soeroto dalam Kartini, Sebuah Biografi (1979), kaum perempuan sudah seharusnya membekali diri dengan pengetahuan agar dapat menentang adat kolot dan merebut kedudukan yang lebih terhormat (hlm. 73).
Ide-ide progresif Kartini yang terangkum dalam buku berjudul asli Door Duisternis Tot Licht (pertama kali terbit tahun 1911) tersebut lantas menjadi sumber inspirasi banyak generasi perempuan muda. Layaknya semangat berkobar para pemuda Budi Utomo di awal pembentukannya, perempuan-perempuan berpendidikan di awal abad ke-20 semakin gencar mendirikan sekolah dan perkumpulan bagi kalangan mereka sendiri.
Tak Berjuang Sendiri
Cora Vreede-de Stuers menuliskan dalam Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian (2008), sejak awal perempuan tidak pernah berjuang sendiri dalam mencapai kesejahteraan kaumnya. Baik Kartini maupun Dewi Sartika, misalnya, sama-sama mendapat dukungan dari suami-suami mereka saat hendak mendirikan sekolah perempuan (hlm. 83).
Organisasi Putri Mardika yang berdiri pada 1912 pun tidak lepas dari bantuan laki-laki. Berdasarkan penelitian Stuers, organisasi Perempuan Jawa pertama yang berbasis di Batavia itu berdiri atas bantuan Budi Utomo. Tugasnya ialah memberikan bantuan dana kepada para perempuan untuk bersekolah. Selain itu Putri Mardika juga aktif menarik partisipasi perempuan di berbagai bidang pekerjaan dan kemasyarakatan.
Sejak 1910-an, program Budi Utomo memang lebih banyak tercurah untuk kemajuan pendidikan. Menurut Nagazumi, hingga 1918, Budi Utomo tidak hanya aktif mendirikan sekolah bagi anak laki-laki, tetapi juga memiliki sekolah yang dikhususkan bagi anak perempuan di Jawa Tengah (hlm. 231).
Kendati sepak terjang Budi Utomo di bidang pendidikan perempuan semakin terlihat, bukan berarti turut menarik partisipasi para istri. Bagi istri-istri para ketua cabang Budi Utomo, mengintip aktivitas diskusi suami-suami mereka dari balik tirai rumah seolah-olah sudah menjadi kebiasaan sehari-hari.
“Diam-diam saya merasa iri dengan keasyikan bapak-bapak itu bercengkrama membicarakan berbagai macam persoalan. Kesempatan seperti itu sungguh tak pernah ada bagi kami para wanita,” kata Raden Ayu Aisah Bintang, istri Ketua Budi Utomo cabang Yogyakarta Dokter Abdulkadir, dalam wawancara dengan majalah Femina (No. 148, 19/12/1978).
Seperti halnya Aisah, para perempuan Jawa kala itu tidak memiliki kesempatan bertemu sejawat mereka. Padahal sudah timbul keinginan keluar rumah dan bertemu perempuan-perempuan lain agar dapat berkontribusi membentuk kesadaran nasional.
Menyambung keinginan yang sudah lama terpendam, Aisah mendorong suaminya agar dalam rapat Budi Utomo berikutnya turut mengundang istri-istri para anggota. Atas izin Abdulkadir, pertemuan para raden ayu akhirnya terlaksana. Bersama Nyi Hajar Dewantoro, R.A. Soekonto, R.A. Gondoatmodjo, dan R.A. Suladji, Aisah berhasil membentuk sebuah komite.
Tak lama kemudian Wanita Utomo lahir di Yogyakarta pada 21 April 1921, tepat di hari ulang tahun Kartini. Belum lama berdiri, Wanita Utomo sudah berhasil menarik keanggotaan perempuan Indonesia dari bebagai macam lapisan.
“Tidak ada syarat pendidikan tertentu. Jadi ada anggota yang pernah mendapat pendidikan cukup, tetapi lebih banyak lagi yang masih buta huruf. Usia juga tidak merupakan suatu hambatan, asal sudah dewasa, sampai nenek-nenek yang renta. Pokoknya, bangsa pribumi,” tutur Aisah.
Kongres Perempuan Nasionalis
Wanita Utomo menjadi salah satu organisasi perempuan yang turut menggagas diadakannya Kongres Perempuan Indonesia pada 22 Desember 1928. Melalui putusan kongres di Yogyakarta, ditetapkanlah pembentukan federasi perempuan nasional pertama yang sudah lama dicita-citakan.
Susan Blackburn dalam tinjauan Kongres Perempuan Pertama (2007) menyebutnya sebagai wujud baru peran perempuan dalam sebuah nation. Kongres yang dipersiapan hanya kurang dari dua bulan tersebut berhasil mendapat pengakuan sebagai kongres perempuan nasionalis yang pertama (hlm. xix).
Dalam tinjauannya, Blackburn berusaha menunjukkan bahwa Kongres Perempuan Indonesia di tahun 1928 bukan semata-mata acara orang Jawa. Kendati pesertanya sebagian besar terdiri dari perempuan-perempuan muda etnis Jawa, mereka memandang diri sebagai orang Indonesia (hlm. xxiv).
Meski dipadati perempuan Jawa, seluruh rangkaian kongres tetap dibawakan dalam bahasa Indonesia. Menurut Blackburn, apa yang dilakukan perempuan-perempuan dalam kongres itu sangat luar biasa karena bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai bahasa kedua bagi mereka, setelah bahasa Jawa.
Siti Sundari, salah seorang pemrasaran kongres, menuliskan alasan pemakaian bahasa Indonesia di surat kabar Persatuan Indonesia (1/1/1929). Menurutnya, perempuan sudah sepatutnya mampu menghasilkan kehidupan berbangsa yang satu melalui bahasa Indonesia selayaknya Kongres Pemuda II di Batavia.
Selain perihal bahasa, persamaan dengan kongres yang digagas nasionalis laki-laki terletak pada kebijakan panitia pelaksana kongres perempuan untuk tidak mengundang orang-orang Eropa. Keputusan ini mengundang sedikit masalah, karena sempat terlontar protes dari perempuan-perempuan Eropa yang merasa tidak senang mendapat tempat duduk sisa di barisan paling belakang.
==========
Artikel ini terbit pertama kali pada 20 Mei 2019 dengan judul yang sama. Redaktur melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali dalam rangkaian Laporan Khusus Hari Ibu 2022.
Editor: Ivan Aulia Ahsan & Fadrik Aziz Firdausi
