Gibran Masuk PDI-P: Akankah Jokowi Membangun Dinasti Politik?

Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka (kanan) bersiap memberikan keterangan pers usai menyerahkan berkas pendaftaran anggota PDI Perjuangan di kantor DPC PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Senin (23/9/2019). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/wsj.
Reporter: Felix Nathaniel - 7 Oktober 2019
Dibaca Normal 5 menit
Gibran Rakabuming Raka awalnya tidak ingin berpolitik. Setelah bapaknya menang pilpres kedua kali, tiba-tiba dia mantap menyatakan sikap ingin ikut dalam Pilkada 2020.
tirto.id - Gibran Rakabuming memutuskan untuk masuk politik, sebuah dunia yang awalnya dihindari putra sulung Presiden Joko Widodo ini.

Gibran resmi bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai berlogo kepala banteng itu ia pilih sebagai kendaraan politiknya dalam bursa Wali Kota Solo (Surakarta) 2020.

Gibran datang ke kantor Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI-P Solo, Senin (23/9/2019) sekitar pukul 13.50, ketika ibu kota sedang diguncang demonstrasi mahasiswa besar-besaran. Diliput puluhan wartawan, Gibran menyerahkan formulir dan mengambil Kartu Tanda Anggota (KTA) yang sudah jadi.

Kakak dari Kaesang Pangarep itu mengaku memilih PDI-P bukan karena ayah berasal dari partai yang sama. Gibran menyatakan pandangan partai itu sangat sesuai dengan dirinya.

“Partai PDI-P itu sesuai dengan ideologi saya,” kata Gibran. Jika partai merestui, Gibran akan mengikuti kontestasi Pilkada pada 2020 mendatang.

Dinasti Politik Para Presiden Indonesia

Gibran sendiri sudah mengutarakan niat mengikuti jejak ayahnya menjadi politikus pada pengujung 2018. Namun, menurut Gibran, semuanya harus dimulai secara bertahap.

"Ya jangan seperti itu, dimulai dari bawah dulu, bupati, wali kota, gubernur. Ada jenjang kariernya, namanya transisi dari pengusaha ke politikus kan ada masa transisinya. Makanya harus mulai dari yang paling bawah dulu," kata Gibran di restoran Green Garden, Bogor, Jumat (8/12/2018), sebagaimana dikutip Tribun.

Gibran mengaku ingin masuk ke dunia politik berawal dari pekerjaannya sebagai pengusaha. Karena menjadi pengusaha yang mengepalai orang banyak hanya membantu segelintir saja, dia bermaksud melakukan ekspansi kekuasaan.

“Kalau ingin menyentuh banyak orang, ya harus terjun ke dunia politik, kebijakan yang pro-rakyat, sehingga bisa menyentuh banyak orang, karena pengusaha yang sukses itu harus ada yang namanya pengembalian ke masyarakat,” tegasnya.


Apakah keputusan Gibran dapat dibaca sebagai gelagat Jokowi membangun dinasti politik? Hanya waktu yang bisa membuktikan. Bagaimana pun Jokowi tak menguasai partai.

Dinasti politik kepala negara sudah mulai dirintis pada era Orde Baru, yakni di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setidaknya, dua anak Soeharto aktif di dunia politik. Putra ketiga Soeharto, Bambang Trihatmodjo menjadi anggota Partai Golkar sekaligus anggota MPR RI. Dia mengisi posisi bendahara Golkar tahun 1993 saat ayahnya masih menjabat presiden.

Sedangkan putri Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti (Tutut), dipersiapkan untuk menggantikan Soeharto. pada pembentukan kabinet di Maret 1998, Soeharto sengaja menunjuk Tutut sebagai menteri sosial. Padahal belum satu dekade Tutut masuk politik

Tutut baru masuk ke dunia politik pada 1992 sebagai anggota MPR. Setahun kemudian, dia juga menjadi ketua DPP Partai Golkar bersama Bambang.

Sebelum Soeharto lengser pada 1998, Tutut juga menjabat ketua Fraksi Partai Golkar. Sejumlah pihak menafsirkan Tutut sedang digandeng untuk menggantikan sang ayah. Dalam buku The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi (2006), mantan ketua umum Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan, "Tutut disebut-sebut diproyeksikan oleh Soeharto untuk menggantikan Harmoko [Menteri Penerangan kala itu] dan kemudian menjadi salah satu calon presiden ke depan."

The Smiling General sendiri yang akhirnya membantu memuluskan jalan Tutut dengan menyaring pasukan ABRI (TNI) agar hanya menyisakan pendukung putrinya. Namun sebelum skenario itu nyata, Soeharto keburu lengser.

"Cara-cara Soeharto yang berbau nepotisme tersebut menimbulkan ketidaksenangan pada banyak orang di tubuh Golkar," lanjut Akbar.

Mantan presiden lain yang punya kekuasaan luar biasa besar di partainya adalah Megawati Sukarnoputri. Presiden kelima Indonesia itu sampai sekarang punya dominasi penuh atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Dia berhasil menunjuk almarhum suaminya, Taufik Kiemas, untuk duduk di kursi ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI-P. Kedua anaknya pun aktif di partai. Prananda Prabowo menjabat kepala Ruang Pengendali dan Analisis Situasi. Dia menyusun sejumlah pidato Megawati yang berisi arahan kepada kader-kader internal PDI-P serta pernyataan sikap Megawati terhadap isu-isu terkini.

Detik mencatat, Pada 2010, ketika SBY masih berkuasa, Prananda menyusun pidato Megawati yang menyatakan menyatakan "penolakan terhadap pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat".

Sekarang, pria yang kerap disapa Nanan itu menjadi Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PDI-P.

Anak Megawati yang lebih menonjol secara politik adalah Puan Maharani. Dia berhasil menjadi anggota DPR RI melalui PDI-P dari dapil Jawa Tengah pada 2009. Dalam struktur partai, Puan juga memegang posisi ketua Bidang Politik & Hubungan Antar Lembaga dan sekarang menjabat ketua Bidang Politik dan Keamanan partai.

Dalam pemerintahan Jokowi, Puan adalah Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan dan dipercaya memegang program "Revolusi Mental". Belakangan efektivitas program tersebut diragukan setelah menghabiskan banyak biaya, tanpa berhasil menjangkau seluruh PNS.

Padahal target revolusi mental adalah pada pembenahan masalah birokrasi. Puan mengatakan banyak yang malah melakukan tindakan tak jujur dalam birokrasi.

Program ini digagas oleh Jokowi sendiri sejak 2014 lalu. Tujuannya antara lain meningkatkan masalah kedisiplinan, mendorong ekonomi kreatif, menciptakan kondisi lingkungan bebas sampah, mengupayakan penggunaan transportasi publik, dan mengedepankan perilaku toleransi.

"Dalam tiga tahun tidak bisa kita rangkul 3,5 juta PNS," kata Nyoman Shuida, Deputy V Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK, kepada Tirto (23/7/2019). Di kalangan birokrat, tambahnya, masih banyak yang belum memahami tugas dari gerakan itu. Alasannya, "proses sosialisasi" dari masing-masing kementerian "disesuaikan dengan kerja dan fungsinya".


Pelibatan keluarga dalam dunia politik kemudian juga dilakukan presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2008, putra kedua SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono masuk kancah perpolitikan Indonesia. Dia diangkat menjadi Ketua DPP Partai Demokrat Departemen Kaderisasi oleh Ketua Umum Partai Demokrat kala itu, Hadi Utomo.

Di mana pengaruh SBY pada karier Ibas? Poin pentingnya ada pada Hadi. Dia adalah paman dari Ibas sekaligus kakak dari SBY.

Pada 2009, di bawah panji Partai Demokrat, Ibas berhasil mendapatkan kursi di DPR dari dapil Jawa Timur.

Hanya dalam waktu setahun, pria kerap disapa Ibas ini kemudian dipercaya menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Pada periode berikutnya saat bapaknya jadi Ketua Umum (2015-2020) Partai Demokrat, dia menjabat sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu partai.

Putra sulung SBY Agus Harimurti Yudhoyono lebih fenomenal dari Ibas. Karier politik pria yang akrab disebut AHY ini berawal dari Pilkada DKI Jakarta 2017. Partai Demokrat memutuskan untuk mengusung kadernya sendiri yang belum berpengalaman secara politik sama sekali.

Demokrat memang mempersiapkan AHY sebagai calon presiden. Posisi terakhir AHY adalah sebagai Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) yang bertugas meningkatkan elektabilitas partai dan kader-kader Demokrat.

Pada pilpres 2019, SBY sempat melobi Prabowo agar menjadikan AHY sebagai cawapresnya. Namun, pilihan Prabowo jatuh pada Sandiaga Uno. Saat pilpres 2019 berlangsung, AHY malah sibuk berkeliling Indonesia selama 20 hari lebih.

Melibatkan keluarga dalam politik sebetulnya tak hanya dipraktikkan presiden, tapi juga banyak politikus lain mulai dari Amien Rais hingga klan Djodjohadikusumo. Arenanya pun tak hanya nasional, tapi juga lokal seperti dinasti Ratu Atut di Banten.

Tantangan Jokowi dan Buruknya Dinasti Politik

Pada Kongres PDI-P di Bali tahun ini, Megawati masih menempati pucuk pimpinan PDI-P. Trah Sukarno juga diperkirakan masih akan mengisi kursi pimpinan partai banteng tersebut.

Jika Jokowi serius ingin membangun dinasti politik di tingkat nasional, dia harus meniru praktik dinastik para presiden Indonesia, yakni berkuasa atas partai. Hal ini disadari Gibran dalam sebuah pernyataannya yang dikutip Kumparan Maret lalu. Namun, Gibran juga menyebutkan "Kasian rakyatnya kalau ada dinasti".

“Dinasti apa? Bapak saja enggak punya partai, kok pengen (bikin) dinasti,” ujar Gibran usai 'Fun Opening Sang Pisang X Markobar' di Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (11/3/2018).

Gibran pun awalnya tak ingin masuk ke dunia politik. Sejak 2016-2018 Gibran selalu menjawab “tidak” tiap ditanya kesiapannya berpolitik. Keinginannya saat itu hanya jualan martabak.

Hidup sebagai politikus, menurutnya, terlalu menyeramkan.

"Saya sama sekali tidak ingin berpolitik. Kayak gini aja menjadi pengusaha, uangnya jelas, tidur enak, dari pada uangnya banyak tidak bisa tidur," ujar Gibran seperti dilansir Merdeka (12/1/2016).

Namun, beberapa minggu lalu Gibran berubah sikap. Dia mengaku siap menjadi pemimpin daerah.

Peluang Jokowi memulai trahnya sendiri memang cukup besar, jika dia harus merebut PDI-P. Marcus Mietzner dalam studi berjudul "The Sukarno Dynasty in Indonesia: Between institutionalisation, ideological continuity and crises of succession" (2016) yang dimuat di jurnal Southeast Asia Research (2016) menukil, masalah suksesi trah Soekarno menjadi rumit.

Peneliti politik Indonesia dari Australian National University ini menyoroti kesulitan partai banteng moncong putih itu dalam mencari penerus Sukarno-Megawati. Di antara nama-nama anggota trah Sukarno yang muncul ke publik, menurut Mietzner, belum ada yang mampu menggantikan Megawati.

Tokoh yang diharapkan menjadi suksesor Megawati tidak memberi jaminan keberhasilan. Prananda Prabowo tidak cukup dikenal publik, sedangkan Puan Maharani juga dianggap "terlalu egois", seperti dikutip Mietzner dari pernyataan seorang anggota partai banteng.

Jokowi yang kemudian diusung Megawati, malah mengalahkan pamor Puan. Meski PDI-P masih dipegang Megawati, Jokowi memanfaatkan relawan, partai-partai lain, dan pensiunan TNI untuk memantapkan basis suaranya.

Apakah Jokowi akan melanggengkan dominasi trah Sukarno di PDI-P atau justru mengakhirinya?



"Jokowi sukses mencari cara untuk bertahan, tapi tidak di bawah payung dinasti Sukarno," tulis Marcus.

Jika Jokowi memang bisa menguasai partai, setidaknya dia sudah punya satu orang yang telah disiapkan, yakni pengusaha martabak kesayangannya.

Dinasti politik adalah praktik yang lazim di Indonesia dan kerap dipandang tak sehat. Jika keluarga menguasai berbagai lini jabatan partai dan publik, ada potensi konflik kepentingan dari masalah penempatan jabatan hingga anggaran.

Dosen komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto menulis dalam Literasi Politik (2019), “hampir tak teladan baik dalam pengelolaan daerah yang dipimpin oleh dinasti politik.”

Kegelisahan Gun Gun sebenarnya wajar. Di Banten, ada dinasti politik yang dipimpin oleh Ratut Atut Chosiyah. Sejumlah kerabatnya bertuturut-turut terpilih menjadi kepala daerah. Mereka adalah Ratu Tatu Chasanah (saudara Atut) yang menjabat Wakil Bupati Serang (2010-2015) dan Bupati Serang (2016-2021). Selain itu, Airin Rachmi Diany (ipar Atut) menjabat Wali Kota Tangerang Selatan (2011-2021).

"Tak teladan baik" yang dimaksud Gun Gun kemudian menjadi nyata dengan ditangkapnya Atut karena kasus korupsi adik Atut sekaligus suami Airin, Tubagus Chaeri Wardana (Wawan). Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Wawan juga tak lepas dari usahanya untuk menguasai proyek-proyek pembangunan di Banten yang dikuasai keluarganya.

Gun Gun juga menyebut bahwa dinasti politik berbanding lurus dengan meningkatnya dinasti korupsi. Dinasti politik berdampak buruk pada peralihan kekuasaan dan sistem demokrasi.

“Cengkeraman dinasti politik telah menjebak pemangku kekuasaan di luar dinasti untuk tunduk, karena tidak mampu melawan kekuatan mereka,” tulis Gun Gun.

Baca juga artikel terkait DINASTI POLITIK atau tulisan menarik lainnya
(tirto.id - Politik)

Reporter: Felix Nathaniel
Editor: Windu Jusuf
DarkLight