Menuju konten utama

Gerindra Tampik Pakta Integritas Ijtima Ulama Runcingkan Isu SARA

Habiburokhman menilai pakta integritas dibuat bukan untuk mengedepankan kepentingan kelompok GNPF-Ulama.

Gerindra Tampik Pakta Integritas Ijtima Ulama Runcingkan Isu SARA
Jumpa pers usai pertemuan antara pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dengan Partai Demokrat yang diwakilkan Agus Harimurti di kediaman SBY, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/9/18). tirto.id/Hafitz Maulana

tirto.id - Partai Gerindra menilai pakta integritas yang ditandatangani Prabowo Subianto dengan kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dalam Ijtima Ulama II, tak berarti pasangan Prabowo-Sandiaga hanya mementingkan aspirasi umat Islam.

"Kami juga siap menandatangani pakta integritas dengan semua elemen masyarakat lainnya, kelompok agama apapun, profesi, nelayan, buruh, asal demi membangun bangsa," kata Ketua DPP Gerindra, Habiburokhman, kepada Tirto, Senin (17/9/2018).

Habiburokhman juga menilai 17 poin dalam pakta integritas tersebut berisi komitmen untuk menjaga keharmonisan berbangsa dan bernegara. Bukan untuk mengedepankan kepentingan kelompok GNPF-Ulama saja.

"Orang-orang yang iri saja itu yang bilang pakta integritas ini bisa runcingkan isu SARA. Ini justru mengayomi semua kelompok kok," kata Habiburokhman.

Menurut Habiburokhman, poin menjaga kerukunan antar umat beragama berada di nomor 10 yang menyatakan, "siap menjaga agama-agama yang diakui pemerintah Indonesia dari tindakan penodaan, penghinaan, penistaan, serta tindakan-tindakan lain yang bisa memancing munculnya ketersinggungan atau konflik melalui tindakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Begitu juga, menurut Habiburokhman, komitmen sama tertuang dalam poin nomor 4 yang menyatakan, "memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umat beragama, baik umat Islam maupun umat agama-agama lain yang diakui pemerintah Indonesia untuk menjaga persatuan nasional."

Dalam pakta integritas ini, juga terdapat poin menjaga amanat TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan penyebaran ajaran komunisme. Menurut Habiburokhman, poin ini bagian dari komitmen bersama menegakkan Pancasila dari ajaran lain yang ingin menggantinya.

"Bukan tidak setuju dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi kan untuk korban yang tidak bersalah tapi dipenjarakan. Kalau penyebarannya (komunisme) tentu kami lawan habis-habisan," kata Habiburokhman.

Dengan ditandatanganinya pakta integritas ini, maka Prabowo-Sandiaga dipastikan mendapatkan dukungan dari kelompok GNPF-Ulama di Pilpres 2019. Sebelumnya, dukungan sempat tertunda lantaran Prabowo tak mengambil cawapres dari rekomendasi Ijtima Ulama I.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari M. Ahsan Ridhoi

tirto.id - Politik
Reporter: M. Ahsan Ridhoi
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Dipna Videlia Putsanra