tirto.id - Anggota Komisi IX fraksi Partai Gerindra Putih Sari meminta pendaftaran dan penyaluran kartu Prakerja diperbaiki. Menurutnya, pemerintah harus mengutamakan penerima manfaat kartu pekerja yang merupakan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi COVID-19.
Apalagi, terdapat sejumlah laporan bahwa pemilihan peserta kartu prakerja secara acak membuat program tersebut menjadi tak tepat sasaran.
"Saya di Komisi IX DPR RI, berharap agar mereka yang terkena PHK itu bisa didaftarkan dan mendapatkan bantuan. Karena bantuan sekecil apa pun saat ini sangat berguna bagi para korban PHK tersebut," ujarnya seperti dikutip Antara, Kamis (30/4/2020).
Sari mengapresiasi sekaligus mendukung program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah dan telah memasuki memasuki tahap ketiga pendaftaran tersebut.
Menurutnya, kebijakan ini cukup baik dan bisa diterima masyarakat, termasuk dalam meningkatkan kompetensi agar mereka ke depan lebih mudah mendapatkan pekerjaan.
Hanya di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, harus ada yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Selain itu diperlukan pula percepatan mekanisme pendaftaran dan Penyaluran bantuannya kepada penerima manfaat Kartu Prakerja.
Ia juga tak mempermasalahkan kritik yang dilontakan sejumlah pihak terkait cara pendaftaran dan penyaluran bantuan serta program pelatihan secara online tersebut. Hal tersebut, menurutnya, hanya masalah teknis yang bisa segera diperbaiki atau diubah.
“Kalau memang harus ada penyesuaian Pak Jokowi serahkan saja ke pembantu Presiden," tutur anggota DPR dari Dapil Jawa Barat 7 itu.
Lagi pula, kebutuhan bagi para pekerja yang terkena PHK juga sangat besar dan bukan sekedar pelatihan.
“Makanya perlu ada stimulus yang diberikan kepada masyarakat, sehingga diharapkan bisa menjadi bentuk pertahankan bagi masyarakat menghadapi krisis yang ada saat ini,” pungkas Putih Sari.
Penulis: Antara
Editor: Hendra Friana
