Menuju konten utama

Gerindra Klaim Kader yang Calonkan BPK Tak Bawa Kepentingan Partai

Anggota BPK RI periode 2019-2024  harus diisi orang-orang yang punya integritas, netralitas, dan lepas dari konflik kepentingan.

Gerindra Klaim Kader yang Calonkan BPK Tak Bawa Kepentingan Partai
Logo Partai Gerindra. FOTO/partaigerindra.or.id

tirto.id - Politikus Partai Gerindra, Elnino Mohi mengklaim, sejumlah kader partainya yang mencalonkan diri sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) tak akan membawa kepentingan partai.

Pasalnya, kader yang mencalonkan itu ia nilai memiliki kompetensi dan kapasitas yang cukup sebagai anggota BPK RI.

"Gerindra mendukung orang yang terbaik untuk menjadi komisioner BPK. Dia tidak membawa kepentingan Gerindra di situ," ucapnya saat di DPR, Kamis (4/72/2019).

Menurut Elnino, tidak hanya kader Gerindra saja yang tidak membawa kepentingan partai, parpol lain juga harus seperti itu.

"Semua partai juga begitu, mendelegasikan kader bukan karena kepentingan partainya, tapi karena kemampuan orang tersebut," pungkas Anggota Komisi I DPR RI.

Kader Gerindra yang dikabarkan mencalonkan diri sebagai anggota BPK adalah Ketua DPP Gerindra Pius Lustrilanang, Wilgo Zainar, Haerul Saleh dan Wakil Ketum Gerindra Ferry Juliantono. Namun, nama terakhir disebut sudah mengundurkan diri.

Elnino menegaskan, keinginan keempat kader partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai anggota BPK RI bukan karena instruksi partai. Melainkan karena kemampuan mereka masing-masing.

"Enggak [instruksi partai], itu mereka memiliki kompetensi dan kapasitas dia yang cukup dan dalam sejarah pemilihan anggota BPK, kan ada politisi juga," pungkasnya.

Sebelumnya, peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gurnadi berharap, anggota BPK RI periode 2019-2024 diisi dengan orang-orang yang memiliki integritas, netralitas, dan lepas dari konflik kepentingan.

Menurut dia, hal tersebut sudah diatur dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

"Hal ini karena BPK sebagai lembaga negara memiliki peran yang sangat vital dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha negara," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Kamis (4/7/2019).

Baca juga artikel terkait SELEKSI CALON ANGGOTA BPK atau tulisan lainnya dari Haris Prabowo

tirto.id - Politik
Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Alexander Haryanto