Menuju konten utama

Gerinda: Target Pertumbuhan Ekonomi Jokowi 8%, Realisasinya Cuma 5%

Target pertumbuhan ekonomi pemerintah hingga 8 persen terlalu ambisius, namun tak sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam lima tahun terakhir.

Gerinda: Target Pertumbuhan Ekonomi Jokowi 8%, Realisasinya Cuma 5%
Warga beraktivitas di dekat permukiman penduduk di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (15/6/2019). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz.

tirto.id - Tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi Jokowi dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 jadi sasaran kritik Fraksi Partai Gerindra dalam rapat paripurna DPR hari ini.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo, dalam paparannya menyampaikan, target pertumbuhan ekonomi pemerintah hingga 8 persen terlalu ambisius dan tak sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam lima tahun terakhir.

Dalam RPJMN pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen pada 2015 dan meningkat menjadi 6,6 persen di tahun 2016.

Kemudian, di tahun 2017 target pertumbuhan Ekonomi dalam RPJMN naik jadi 7,1 Persen dan kembali naik jadi jadi 7,5 persen di 2018.

"Tahun 2019, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Namun pertumbuhan ekonomi yang sangat ambisius, ternyata hanya bisa berkutat di kisaran 5 posisi persen," ujar dia, di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (22/8/2019).

Ia juga memaparkan realisasi pertumbuhan ekonomi pemerintah secara tahunan yang jauh dari target tersebut.

"Tahun 2015 realisasi pertumbuhan ekonomi hanya 4,88 persen. 2016 realisasi 5,03 persen. 2017 realisasi pertumbuhan ekonomi hanya 5,4 persen dan di tahun 2018 realisasi 5,17 persen. Di tahun 2019, target dipatok sebesar 5,3 persen dan di semester pertama hanya 5,1 persen realisasinya," beber Bambang.

Faktor eksternal yang kerap jadi dalih pemerintah saat pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan di sekitar 5 persen juga jadi sasaran kritik.

"Pemerintah mengatakan tekanan makro ekonomi global turut mempengaruhi ekonomi Indonesia. pengaruh itu menunjukkan fundamental ekonomi yang kondisinya tidak begitu baik," imbuh dia.

Untuk itu, lanjut Bambang, pemerintah perlu melakukan evaluasi agar belanja negara bisa terarah dan lebih produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mampu mempersempit ketimpangan dan memperkecil kemiskinan.

Pemeirntah, imbuh dia, juga harus mau melakukan koreksi untuk meningkatkan kontribusi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah bisa melakukan langkah serta meningkatkan belanja barang modal yang produktif agar APBN bisa terserap secara efisien dan mendatangkan dampak ekonomi," ujar dia.

Baca juga artikel terkait PERTUMBUHAN EKONOMI atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Zakki Amali