Gerbang Pembayaran Nasional akan Digunakan untuk Bansos Non-Tunai

Oleh: Damianus Andreas - 5 Desember 2017
Mulai 1 Januari 2018 masyarakat bakal diperkenalkan dengan kartu ATM atau debit dengan logo nasional yang dapat digunakan untuk transaksi serta diterima di seluruh terminal pembayaran merchant dalam negeri.
tirto.id - Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada Senin (4/12/2017). Dengan adanya GPN tersebut, BI berharap ekosistem pembayaran di Indonesia dapat semakin terkoneksi, interoperabel, dan mampu diproses secara domestik.

Sejumlah rencana pun telah diproyeksikan untuk dapat mendorong penetrasi GPN di tengah masyarakat. Sebagai awal dari keberadaannya, masyarakat bakal diperkenalkan dengan kartu ATM atau debit dengan logo nasional per 1 Januari 2018. Adapun kartu tersebut dapat digunakan untuk transaksi serta diterima di seluruh terminal pembayaran merchant dalam negeri.

Pemerintah juga berniat untuk menggunakan GPN sebagai alat penyaluran subsidi dan bantuan sosial (bansos) secara nontunai. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, semua subsidi yang diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat bakal diberikan melalui sistem GPN.

“Arahnya ke depan, subsidi bukan untuk orang miskin saja. Misalnya, subsidi pupuk dan lain-lain, arahnya adalah nontunai,” ucap Darmin saat Peluncuran GPN di Bank Indonesia, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Lebih lanjut, Darmin menilai dengan adanya GPN, pemerintah dapat mengontrol penyerapan anggaran belanja negara yang memang dialokasikan bagi masyarakat. “Kami tidak ingin meneruskan program subsidi yang mahal tapi tidak bisa dikontrol dengan baik. Kepada siapa [bantuan diberikan] dan dapat berapa,” kata Darmin lagi.

Masih dalam kesempatan yang sama, Gubernur BI Agus Martowardojo mengklaim GPN sebagai tulang punggung yang dapat memberikan dukungan penuh kepada program-program pemerintah.

“Termasuk di antaranya penyaluran bantuan sosial nontunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik, keuangan inklusif, serta pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis teknologi yang telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang roadmap e-commerce,” jelas Agus.

Selain itu, Agus juga sempat menyampaikan rencana merelokasi investasi mesin ATM dan EDC (Electronic Data Capture) yang dinilainya begitu besar hanya untuk berada di satu lokasi. Agus pun menilai dengan membuat mesin-mesin yang ada menjadi interoperabel, dapat membantu mendorong perluasan akses dan keuangan inklusif di Indonesia.

Baca juga artikel terkait GPN atau tulisan menarik lainnya Damianus Andreas
(tirto.id - )

Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
DarkLight